Myanmar tidak akan berpidato di Sidang Umum PBB
Elshinta
Sabtu, 25 September 2021 - 11:26 WIB |
Myanmar tidak akan berpidato di Sidang Umum PBB
Sumber foto: Antara/elshinta.com

Elshinta.com - Tidak ada perwakilan dari Myanmar yang dijadwalkan berbicara pada Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun ini, kata juru bicara PBB Stephane Dujarric pada Jumat (24/9).

Sejak militer menggulingkan pemerintah terpilih pimpinan Aung San Suu Kyi lewat kudeta, posisi duta besar Myanmar di PBB masih diperebutkan oleh junta dan pemerintah yang digulingkan.
 
"Pada titik ini, Myanmar tidak akan berpidato," kata Dujarric.

Dubes Myanmar untuk PBB Kyaw Moe Tun, yang ditunjuk oleh pemerintah Aung San Suu Kyi, semula diharapkan untuk berpidato di SMU PBB yang beranggotakan 193 negara. Dia dijadwalkan berbicara pada Senin (27/9), hari terakhir pertemuan tahunan itu.

Namun para diplomat mengatakan China, Rusia, dan Amerika Serikat telah mencapai kesepahaman bahwa Moskow dan Beijing tidak akan keberatan dengan Kyaw Moe Tun yang tetap menduduki posisi wakil Myanmar di PBB untuk saat ini, selama dia tidak berbicara pada Sidang Umum.

"Saya menarik diri dari daftar pembicara, dan tidak akan berbicara pada debat umum ini," kata Kyaw Moe Tun kepada Reuters.

Kyaw Moe Tun menambahkan bahwa dia mengetahui adanya kesepahaman antara beberapa anggota komite kredensial PBB yang beranggotakan Rusia, China, dan AS.

Junta Myanmar telah mengajukan pensiunan militer Aung Thurein untuk menjadi utusan di PBB.

Di lain pihak, Kyaw Moe Tun juga telah meminta agar akreditasinya di PBB diperbarui meskipun hal itu menjadikannya target serangan atau pembunuhan atas pembangkangan terhadap junta militer.

Klaim persaingan juga telah diajukan untuk posisi wakil Afghanistan di PBB, setelah Taliban merebut kekuasaan Agustus lalu.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Warga India menanti izin WHO bagi vaksin Covaxin
Rabu, 27 Oktober 2021 - 16:05 WIB
Tertahan di sebuah desa di selatan India selama sembilan bulan, Sugathan P.R. berharap Badan Kesehat...
AS, Indonesia serukan forum G20 baru untuk hadapi pandemi berikutnya
Rabu, 27 Oktober 2021 - 10:11 WIB
Ekonomi-ekonomi terbesar dunia harus membuat forum guna memfasilitasi koordinasi global untuk pandem...
Komite Senat Brazil setujui laporan agar Presiden Bolsonaro didakwa
Rabu, 27 Oktober 2021 - 09:48 WIB
Komite investigasi Senat Brazil menyetujui sebuah laporan yang meminta agar Presiden Jair Bolsonaro ...
40 perusahaan Prefektur Hyogo Jepang siap investasi di Indonesia
Selasa, 26 Oktober 2021 - 16:58 WIB
Duta Besar Republik Indonesia (Dubes R) untuk Jepang Heri Akhmadi melakukan pertemuan dengan Gubernu...
Tesla bernilai satu triliun dolar AS, beri keuntungan ganda bagi Musk
Selasa, 26 Oktober 2021 - 08:59 WIB
Lonjakan nilai pasar saham Tesla Inc melampaui satu triliun dolar AS pada perdagangan Senin (25/10/2...
Xi Jinping janji China akan selalu menjunjung perdamaian dunia
Senin, 25 Oktober 2021 - 18:56 WIB
Presiden Xi Jinping berjanji bahwa China akan selalu menjunjung perdamaian dunia dan aturan internas...
Perkuat kerja sama, kapal Angkatan Laut Australia kunjungi Jakarta
Senin, 25 Oktober 2021 - 18:11 WIB
Kapal terbesar Angkatan Laut Australia HMAS Canberra berlabuh di Tanjung Priok , Jakarta Utara, Seni...
Vaksin untuk anak usia 5-11 tahun di AS mungkin tersedia November
Senin, 25 Oktober 2021 - 14:06 WIB
Pakar utama Amerika Serikat tentang penyakit menular, Anthony Fauci, mengatakan vaksin bagi anak-ana...
Kasus baru varian Delta di Tiongkok meluas
Senin, 25 Oktober 2021 - 13:46 WIB
Gelombang baru COVID-19 varian Delta di Tiongkok meluas dan bahkan lebih besar dibandingkan dengan y...
Singapura berencana impor listrik hingga 4 GW pada 2035
Senin, 25 Oktober 2021 - 11:25 WIB
Negara Singapura berencana mengimpor listrik hingga empat gigawatt (GW) pada 2035, kata menteri perd...