Tolak privatisasi, Gekanas minta Jokowi kembalikan kedudukan PT PLN sebagai BUMN
Elshinta
Jumat, 01 Oktober 2021 - 17:03 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Administrator
Tolak privatisasi, Gekanas minta Jokowi kembalikan kedudukan PT PLN sebagai BUMN
Sumber foto: Istimewa/elshinta.com

Elshinta.com - Gerakan Kesejahteraan Nasional (Gekanas) menolak keras privatisasi terhadap PT. PLN (Persero). Gekanas mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus mengembalikan kedudukan PT. PLN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak.

Gekanas menuntut DPR RI mengembalikan status PT PLN (Persero) sebagai pemegang kuasa tunggal usaha ketenagalistrikan (PKUK) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum. Gekanas juga meminta DPR RI, MPR RI, dan DPD RI menjalankan pengawasan melekat secara sungguh-sugguh terhadap implementasi Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 di dalam UU No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Koordinator Gekanas R. Abdullah menilai, privatisasi dengan meliberalisasi tenaga listrik negara berbasis Initial Public Offering (IPO) berpotensi menimbulkan pertentangan dengan amanat dan perintah Konstitusi negara. Sebab, privatisasi perusahaan plat merah bakal mengubah kepemilikannya menjadi milik umum (swastanisasi). Padahal, negara wajib menguasai dan mengelola sepenuhnya listrik negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran bangsa.

Gekanas menganggap privatisasi terhadap PT.PLN dengan dalih program holdingisasi dan IPO semakin menunjukkan pemerintah sebagai penyelenggara negara tidak taat azas dalam melaksanakan amanat Pasal 33 ayat (2) UUD 1945.Terlebih, privatisasi PT.PLN membawa konsekuensi berorientasi mengejar keuntungan sebesar-besarnya untuk kepentingan kemakmuran pemilik saham.  

“Karena itu masyarakat sebagai pengguna listrik negara patut mengantisipasi bahwa privatisasi berpotensi besar menimbulkan peningkatan biaya produksi bagi dunia usaha, akibat kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) secara berkelanjutan demi mencapai keuntungan PT. PLN (Persero) sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemakmuran pemilik modal (saham) dan tentu sangat mempengaruhi harga jual hasil produksi sekaligus kemampuan daya saing dengan usaha industri sejenis lainnya yang bersumber dari import,” ucapnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi elshinta.com, Jumat (1/10).

Disisi lain, privatisasi PT. PLN juga berpotensi besar menurunkan kemampuan daya beli masyarakat terhadap produk usaha industri. Khususnya, kelompok masyarakat pekerja/buruh yang mayoritas berpenghasilan upah minimum dengan standar kebutuhan hidup untuk seorang lajang (bujangan) dan rentan menjadi orang miskin baru (OMB). “Belum lagi, jika rencana tersebut tetap dipaksakan maka akan berpotensi makin menambah beban APBN yang saat ini sedang defisit,” tutur Abdullah.

Diketahui, Gekanas terdiri dari aliansi 18 serikat pekerja di tingkat nasional, seperti Serikat Pekerja PLN (SP PLN), Persatuan Pekerja Indonesian Power (PPIP), dan Serikat Pekerja Jawa-Bali (SP PJB).

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Pengamat: Langkah Erick terkait Krakatau Steel soal kebijakan bukan perjudian
Selasa, 07 Desember 2021 - 15:45 WIB
Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas mengkritisi pernyataan Komisaris Krakatau Sarana Infr...
Airlangga: Presidensi G20 RI dorong kerja sama sektor digital
Selasa, 07 Desember 2021 - 15:12 WIB
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah berupaya me...
BI catat cadangan devisa 145,9 miliar dolar AS November 2021
Selasa, 07 Desember 2021 - 13:58 WIB
Bank Indonesia (BI) mencatat cadangan devisa pada akhir November 2021 sebesar 145,9 miliar dolar AS ...
Ini tantangan Rp 1 Miliar untuk Erick jika Krakatau Steel bangkrut bulan ini
Senin, 06 Desember 2021 - 21:15 WIB
Komisaris Krakatau Sarana Infrastruktur  (KSI) Roy Maningkas meminta Menteri BUMN Erick Thohir untu...
Terdampak pandemi, pesanan busana tari topeng ireng di lereng Merbabu turun drastis 
Senin, 06 Desember 2021 - 17:55 WIB
Dampak dari pandemi Covid-19 sangat dirasakan oleh para perajin busana tari Topeng Ireng di wilayah ...
Kemenkeu: Ekonomi RI tak pernah tumbuh di bawah perekonomian dunia
Senin, 06 Desember 2021 - 16:36 WIB
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengatakan pertumbuhan...
OJK catat investor pasar modal melonjak jadi 6,8 juta
Senin, 06 Desember 2021 - 12:55 WIB
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan investor pasar modal meningkat signifikan menja...
BI terus jaga inflasi dan pertumbuhan ekonomi
Senin, 06 Desember 2021 - 10:56 WIB
BI yang utama menjaga bagaimana supaya ekonomi tetap tumbuh dan inflasinya bisa tetap terjaga, terke...
Peneliti: Perkecil kesenjangan produktivitas beras seluruh Indonesia
Minggu, 05 Desember 2021 - 21:44 WIB
Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Indra Setiawan menginginkan adanya kebijakan ya...
Kemenhub resmikan operasional Bus Trans Banyumas
Minggu, 05 Desember 2021 - 20:45 WIB
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Minggu, meresmikan operasi...
InfodariAnda (IdA)