Pemerintah naikkan tarif PPN jadi 11 persen mulai April 2022
Elshinta
Kamis, 07 Oktober 2021 - 18:57 WIB |
Pemerintah naikkan tarif PPN jadi 11 persen mulai April 2022
Sumber foto: Antara/elshinta.com

Elshinta.com - Pemerintah menetapkan tarif tunggal untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui pengesahan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan akan dinaikkan menjadi 12 persen secara bertahap.

PPN akan dinaikkan menjadi 11 persen mulai 1 April 2022 dan menjadi 12 persen paling lambat 1 Januari 2025.

“Pemerintah memahami aspirasi masyarakat melalui fraksi-fraksi DPR bahwa penerapan multi tarif PPN dikhawatirkan akan meningkatkan cost of compliance,” kata Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly dalam Sidang Paripurna DPR RI di Jakarta, Kamis (7/10).

Yasonna menyatakan penerapan kenaikan tarif menjadi 12 persen dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat dan dunia usaha yang masih belum pulih dari dampak COVID-19.

Selain itu, jika tarif dinaikkan 12 persen pada saat ini dikhawatirkan akan meningkatkan cost of compliance dan menimbulkan potensi dispute (sengketa) sehingga disepakati sistem PPN tetap menerapkan tarif tunggal.

Menurutnya, secara global tarif PPN di Indonesia relatif lebih rendah dari rata-rata dunia sebesar 15,4 persen dan lebih rendah dari Filipina 12 persen, China 13 persen, Arab Saudi 15 persen, Pakistan 17 persen dan India 18 persen.

Selain itu pemerintah melalui UU HPP juga memberikan kemudahan dalam pemungutan PPN terhadap jenis barang atau jasa tertentu maupun sektor usaha tertentu melalui penerapan tarif PPN final misalnya 1 persen, 2 persen atau 3 persen dari peredaran usaha.

Tak hanya itu, perubahan atas UU Pajak Pertambahan Nilai yang mengatur perluasan basis PPN dilakukan dengan mengecualikan beberapa aspek yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat.

Barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial dan beberapa jenis jasa lainnya meski ditetapkan sebagai barang atau jasa kena pajak namun diberikan fasilitas dibebaskan PPN.

“Sehingga masyarakat berpenghasilan menengah dan kecil tidak akan membayar PPN atas konsumsi barang dan jasa tersebut sama perlakuannya dengan kondisi saat ini,” jelasnya.

Pengaturan ini dimaksudkan agar perluasan basis PPN dilakukan dengan tetap mempertimbangkan asas keadilan, asas kemanfaatan khususnya dalam memajukan kesejahteraan umum dan asas kepentingan nasional.

“Ini diharapkan dapat mengoptimalisasi penerimaan negara yang diselenggarakan dengan tetap mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum,” ujarnya.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Pengamat: Langkah Erick terkait Krakatau Steel soal kebijakan bukan perjudian
Selasa, 07 Desember 2021 - 15:45 WIB
Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas mengkritisi pernyataan Komisaris Krakatau Sarana Infr...
Airlangga: Presidensi G20 RI dorong kerja sama sektor digital
Selasa, 07 Desember 2021 - 15:12 WIB
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah berupaya me...
BI catat cadangan devisa 145,9 miliar dolar AS November 2021
Selasa, 07 Desember 2021 - 13:58 WIB
Bank Indonesia (BI) mencatat cadangan devisa pada akhir November 2021 sebesar 145,9 miliar dolar AS ...
Ini tantangan Rp 1 Miliar untuk Erick jika Krakatau Steel bangkrut bulan ini
Senin, 06 Desember 2021 - 21:15 WIB
Komisaris Krakatau Sarana Infrastruktur  (KSI) Roy Maningkas meminta Menteri BUMN Erick Thohir untu...
Terdampak pandemi, pesanan busana tari topeng ireng di lereng Merbabu turun drastis 
Senin, 06 Desember 2021 - 17:55 WIB
Dampak dari pandemi Covid-19 sangat dirasakan oleh para perajin busana tari Topeng Ireng di wilayah ...
Kemenkeu: Ekonomi RI tak pernah tumbuh di bawah perekonomian dunia
Senin, 06 Desember 2021 - 16:36 WIB
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengatakan pertumbuhan...
OJK catat investor pasar modal melonjak jadi 6,8 juta
Senin, 06 Desember 2021 - 12:55 WIB
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan investor pasar modal meningkat signifikan menja...
BI terus jaga inflasi dan pertumbuhan ekonomi
Senin, 06 Desember 2021 - 10:56 WIB
BI yang utama menjaga bagaimana supaya ekonomi tetap tumbuh dan inflasinya bisa tetap terjaga, terke...
Peneliti: Perkecil kesenjangan produktivitas beras seluruh Indonesia
Minggu, 05 Desember 2021 - 21:44 WIB
Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Indra Setiawan menginginkan adanya kebijakan ya...
Kemenhub resmikan operasional Bus Trans Banyumas
Minggu, 05 Desember 2021 - 20:45 WIB
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Minggu, meresmikan operasi...
InfodariAnda (IdA)