DJP: Penghasilan Tidak Kena Pajak diberlakukan bagi pelaku UMK
Elshinta
Minggu, 10 Oktober 2021 - 19:15 WIB |
DJP: Penghasilan Tidak Kena Pajak diberlakukan bagi pelaku UMK
Galeri UMKM di KPP Madya Surakarta, Jawa Tengah. ANTARA/Aris Wasita.

Elshinta.com - Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Neilmaldrin Noor menyampaikan bahwa pemerintah memberlakukan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

"Pemerintah memperkenalkan pengaturan baru mengenai besarnya bagian peredaran bruto yang tidak dikenai pajak dalam satu tahun pajak sebesar Rp500 juta, sebagai insentif tambahan bagi Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP) UMK yang dikenai PPh Final," tutur Neilmaldrin dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu.

Menurutnya, aturan baru tersebut diberikan dalam rangka memberikan dukungan kepada para pelaku UMK, serta untuk menciptakan keadilan antara pelaku UMK yang dikenai PPh Final dan WP OP yang dikenai Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan ketentuan umum.

Sebagaimana diketahui saat ini, secara umum, WP OP memperhitungkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dalam menghitung penghasilan kena pajaknya.

Sedangkan, kata Neilmaldrin, WP OP pelaku UMK yang melaporkan pajaknya berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 dikenai PPh Final sebesar 0,5 persen dari penghasilan bruto tanpa perhitungan PTKP.

Adapun kebijakan baru tersebut diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang baru saja disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk disahkan.

"Kebijakan baru ini merupakan wujud nyata keberpihakan pemerintah untuk mendorong dan memberikan insentif kepada masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, khususnya yang menjalankan UMK," tutupnya.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Wali Kota Medan bina 2.000 UMKM lokal agar naik kelas
Rabu, 13 Oktober 2021 - 07:15 WIB
Wali Kota Medan Bobby Nasution tengah membina sekitar 2.000 unit usaha mikro, kecil, dan menengah ...
DJP: Penghasilan Tidak Kena Pajak diberlakukan bagi pelaku UMK
Minggu, 10 Oktober 2021 - 19:15 WIB
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Neilmaldrin ...
Kemenparekraf: Literasi digital penting untuk pelaku ekonomi kreatif
Sabtu, 02 Oktober 2021 - 09:47 WIB
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengatakan pelaku ekonomi kreatif tak cuma butuh bantuan ...
InfodariAnda (IdA)