Peran konsultan pajak jelang bonus demografi, Indonesia Emas 2045
Elshinta
Kamis, 14 Oktober 2021 - 12:05 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Sigit Kurniawan
Peran konsultan pajak jelang bonus demografi, Indonesia Emas 2045
Sumber foto: Supriyarto Rudatin/elshinta.com.

Elshinta.com - Tahun 2045 menjadi momentum bersejarah bagi Indonesia yang genap 100 tahun merdeka  hingga memunculkan gagasan generasi emas. Pasalnya, pada tahun 2045, Indonesia akan mendapatkan bonus demografi yaitu jumlah penduduk Indonesia 70%-nya dalam usia produktif (15-64 tahun), sedangkan sisanya 30% merupakan penduduk yang tidak produktif (usia dibawah 14 tahun dan diatas 65 tahun) pada periode tahun 2020-2045.

Untuk dapat memanfaatkan bonus demografi tersebut, Negara tentu memerlukan modal yang memadai. Dewasa ini, modal utama dari negara adalah sektor perpajakan. Namun ironisnya sektor perpajakan terus menerus mengalami penurunan performa. Hal tersebut dibuktikan dengan terus menurunnya tax ratio.  Demikian dikatakan mantan Dirjen Pajak Hadi Purnomo pada Webinar Konsultan Pajak, Rabu (13/10).

“Untuk itulah diperlukan adanya sebuah perubahan dalam sistem perpajakan, salah satunya adalah penggunaan teknologi dalam sebuah bank data perpajakan," kata Hadi Purnomo seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Supriyarto Rudatin, Kamis (14/10).

Dalam Webinar yang diikuti konsultan pajak sebagai nara sumber, seperti Carsen Finrely , Direktur KJA PT Maju Sarana Artha, I Wayan Sudiarta Managing Partner Firma Sudiarta dan Rekan , serta Ruston Tambunan Managing Partner Citas Consultan Global menyepakati bahwa berdasarkan fakta sejarah disebutkan adanya perubahan mendasar dalam reformasi perpajakan tahun 1983, dimana terjadi perubahan sistem pemungutan pajak yang sebelumnya Indonesia menganut official assessment system berubah menjadi self assessment system. Namun sistem tersebut memiliki kelemahan yang sangat mencolok, yaitu ketiadaan data pembanding yang dimiliki petugas pajak atas laporan yang diberikan oleh wajib pajak. Hal tersebut memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk melakukan ketidakjujuran dalam laporan pajak mereka.

“Untuk itulah, Dirjen Pajak (DJP) mencoba mewujudkan Single Identity Number (SIN) Pajak dalam bank data perpajakan yang digunakan sebagai data pembanding bagi petugas pajak atas laporan-laporan pajak dari wajib pajak,” lanjut Hadi Purnomo.

Menurut Hadi, langkah pertama untuk mewujudkan bank data perpajakan tersebut adalah melalui UU APBN 2002, yaitu UU Nomor 19 Tahun 2001, yang merupakan undang-undang pertama yang memuat pengaturan mengenai SIN Pajak dalam bank data perpajakan. Undang-undang tersebut kemudian terus berlanjut sampai akhirnya disahkannya UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan UU KUP yang memuat pengaturan mengenai SIN Pajak dalam bank data perpajakan dalam Pasal 35A.

“Pasal 35A ini mengatur bahwa Pempus, Pemda, Lembaga, Asosiasi, & Pihak2 Lain (ILAP), WAJIB memberikan data & Informasi tentang perpajakan ke DJP. Namun Pasal 35A UU Nomor 35 Tahun 2007 masih menemui ganjalan-ganjalan adanya pengaturan kerahasiaan yang tercantum dalam undang-undang lainnya,” ujarnya.

Diakui Hadi Purnomo, bertahun-tahun berikutnya, SIN Pajak dalam bank data perpajakan tersebut belum juga terwujud sampai akhirnya disahkannya UU Nomor 9 Tahun 2017 sebagai bentuk pengesahan dari Perppu Nomor 1 Tahun 2017.

“Undang-undang ini mengatur bahwa semua saldo rekening akhir tahun di Lembaga Jasa keuangan (LJK), WAJIB diserahkan ke Dirjen Pajak ( DJP) dan semua rahasia di LJK dinyatakan TIDAK BERLAKU bagi DJP,” ujarnya.

Dijelaskan Hadi, dengan menggunakan data SIN Pajak dalam bank data perpajakan, DJP dapat memetakan sektor-sektor mana yang belum tersentuh pajak atau celah dalam perpajakan. SIN Pajak mampu menyediakan data-data wajib pajak yang belum membayar kewajiban perpajakannya.

“Pemetaan tersebut adalah dengan konsep link and match dimana uang atau harta baik dari sumber yang legal maupun ilegal selalu digunakan dalam 3 (tiga) sektor, yaitu konsumi, investasi, dan tabungan,” tandasnya.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Kemenkominfo intensifkan komunikasi terkait manfaat presidensi G20 RI
Sabtu, 04 Desember 2021 - 21:56 WIB
Kemenkominfo akan terus melakukan komunikasi publik dalam negeri maupun luar negeri mengenai manfaat...
JPEN dan PGN kerjasama penuhi kebutuhan gas kawasan industri se-Jateng
Sabtu, 04 Desember 2021 - 21:47 WIB
Persoalan kelangkaan gas yang dikeluhkan sejumlah pengusaha di berbagai kawasan industri Jawa Tengah...
Bersinergi bangun negeri dengan ekonomi kreatif berbasis digital start up
Sabtu, 04 Desember 2021 - 17:58 WIB
Harvic Hasnul Qolbi, Wakil Menteri Pertanian mengatakan bahwa, kegiatan ini merupakan inspirasi bag...
UMKM pengguna QRIS capai 13 juta, lebihi target 2021
Jumat, 03 Desember 2021 - 18:23 WIB
Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Retno Ponco Windarti mengatakan UM...
OJK sebut 228 lembaga keuangan mikro telah kantongi izin usaha
Jumat, 03 Desember 2021 - 12:59 WIB
Deputi Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Institute dan Keuangan Digital Imansyah menyebutkan h...
Menkeu ingatkan proses pemulihan semua negara tak akan mudah dan mulus
Kamis, 02 Desember 2021 - 19:21 WIB
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengingatkan proses pemulihan semua negara di dunia tak akan m...
Pemkab Bangka tetapkan kenaikan UMK sebesar Rp32 ribu
Kamis, 02 Desember 2021 - 09:35 WIB
Pemerintah Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan kenaikan upah minimum kabu...
Rupiah Kamis pagi melemah 18 poin
Kamis, 02 Desember 2021 - 09:23 WIB
Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Kamis pagi...
IHSG Kamis dibuka menguat 9,66 poin
Kamis, 02 Desember 2021 - 09:10 WIB
Indeks Harga Saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis, dibuka menguat 9,66 poin
Kemenparekraf fokus berdayakan masyarakat percepat pengembangan DPSP
Kamis, 02 Desember 2021 - 08:59 WIB
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan memfokuskan pada peningkatan kapasitas sumber daya m...
InfodariAnda (IdA)