KPK tetapkan Bupati Musi Banyuasin tersangka
Elshinta
Sabtu, 16 Oktober 2021 - 23:01 WIB |
KPK tetapkan Bupati Musi Banyuasin tersangka
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. (ANTARA/HO-Humas KPK)

Elshinta.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin (DRA) bersama tiga orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021.

Tiga tersangka lainnya, yaitu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Musi Banyuasin Herman Mayori (HM), Kabid Sumber Daya Air (SDA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin Eddi Umari (EU), dan Direktur PT Selaras Simpati Nusantara Suhandy (SH).

"Setelah dilakukan pengumpulan berbagai bahan keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi dimaksud, KPK melakukan penyelidikan yang kemudian ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup sehingga KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan empat tersangka," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu.

Alex mengatakan dalam kegiatan tangkap tangan pada Jumat (15/10) sekitar pukul 11.30 WIB, tim KPK telah menangkap enam orang di wilayah Musi Banyuasin, Sumatera Selatan dan sekitar pukul 20.00 WIB, tim KPK juga mengamankan dua orang di wilayah Jakarta.

Enam orang tersebut, yakni Dodi Reza Alex Noerdin, Herman Mayori, Eddi Umari, Suhandy, Kabid Preservasi Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin Irfan (IF), Mursyid (MRD) selaku ajudan bupati, Badruzzaman (BRZ) selaku staf ahli bupati, dan Kabid Pembangunan Jalan dan Jembatan Ach Fadly (AF).

Atas perbuatannya tersebut, Suhandy selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sedangkan sebagai penerima, Dodi dan kawan-kawan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Polrestro Jakbar gagalkan peredaran setengah ton ganja asal Sumatera
Minggu, 05 Desember 2021 - 11:59 WIB
Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menggagalkan peredaran ganja kering dan si...
Polisi tangkap pengedar narkoba bersenjata api rakitan di Muara Enim
Minggu, 05 Desember 2021 - 09:31 WIB
Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan  menangkap tersangka terduga pe...
 Valencya bebas, Kuasa hukum: Masih ada tiga kasus lain
Sabtu, 04 Desember 2021 - 14:45 WIB
Sambil menangis, Valencya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu ...
Polda Jabar bekuk sindikat pemalsu Kartu Prakerja
Sabtu, 04 Desember 2021 - 11:59 WIB
Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Barat membekuk sindikat pemalsu Kartu ...
Bripka MN penembak rekan sejawatnya hingga tewas masih terima gaji
Jumat, 03 Desember 2021 - 19:47 WIB
Brigadir Polisi Kepala MN, penembak rekan sejawatnya hingga tewas di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Te...
Kejaksaan Tinggi NTT tahan mantan bupati Kupang
Jumat, 03 Desember 2021 - 16:50 WIB
Penyidik Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur menahan mantan Bupati K...
Kominfo fokuskan sosialisasi pada masyarakat sambil rampungkan RUU PDP
Jumat, 03 Desember 2021 - 14:48 WIB
Tenaga Ahli Menkominfo Bidang Komunikasi dan Media Massa Devie Rahmawati menyebutkan Kementerian Kom...
Kejaksaan NTT periksa 30 saksi kasus korupsi aset Pemkab Kupang
Jumat, 03 Desember 2021 - 13:50 WIB
Penyidik Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan pemerik...
Kompolnas terima 3.701 aduan masyarakat terhadap Polri
Jumat, 03 Desember 2021 - 13:39 WIB
Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) selama periode Januari-November 2021 menerima 3.701 aduan mas...
Kejari tahan bendahara desa di Seruyan diduga korupsi Rp1,18 miliar
Jumat, 03 Desember 2021 - 08:30 WIB
Kejaksaan Negeri Seruyan, Kalimantan Tengah menahan bendahara Desa Tumbang Laku, Seruyan Hulu, beri...
InfodariAnda (IdA)