Kadis Budpar Sumut apresiasi audiensi DKSU
Kadis Kebudayaan dan Pariwisata (Budpar) Provinsi Sumut Zumry Sultony didampingi Kabid Budaya Elida dan Ka Upt.Ibnu Akbar, menerima Audiensi Dewan Kesenian Sumut (DKSU).

Elshinta.com - Kadis Kebudayaan dan Pariwisata (Budpar) Provinsi Sumut Zumry Sultony didampingi Kabid Budaya Elida dan Ka Upt.Ibnu Akbar, menerima Audiensi Dewan Kesenian Sumut (DKSU) dipimpin Ketum DKSU Baharuddin Saputra didampingi Wakil Ketua Porman Wilson, Sekum Lilik Riadi dan sekretaris 2 Henrizal Batubara, Senin (18/10) di ruang kerja Kadis Budpar, Jln RS Haji, Medan.
"Kami mengapresiasi kunjungan Pengurus DKSU untuk bersilatuhrahmi dan meningkatkan sinergitas, sebab DKSU salah satu mitra kerja Budpar untuk kemajuan Seni Budaya di Sumut," ujar Zumry seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Diurnawan, Senin (18/10).
Disebutkan, pihaknya telah mendapat laporan tentang keberadaan DKSU yang dibentuk oleh Kadis Budpar yang lalu, Elisa Marbun tahun 2017 atas perintah Gubernur Sumut. Sejauh ini, kemitraan terbangun dengan baik dan akan ditingkatkan dimasa depan.
Pada kesempatan itu Ketum DKSU menjelaskan secara gambang keberadaan DKSU yang dipersimpangan jalan, sebab anggaran fasilitas DKSU yang dititipkan melalui Taman Budaya Sumut habis terpangkas kena refocusing tahun 2021 akibat pandemi covid-19.
"Jadi program kegiatan lainnya tahun 2021 tidak ada dukungan anggaran setelah Musyawarah Seniman Sumut bulan Maret 2021 yang lalu," ujar Bahar.
Sekum DKSU, Lilik Riadi menambahkan, sejak tahun pertama DKSU melaksanakan kegiatan dengan dukungan fasilitas yang relatif minim, namun tetap jalan. Pihaknya tidak pernah diajak musrenbang pada tinggat Provinsi Sumut.
Sementara itu Wakil Ketua DKSU, Porman Wilson mengingatkan pihak Budpar, bahwa DKSU periode 2017-2022 ini dibentuk oleh Gubernur Sumatera Utara melalui Dinas Budpar. Ketika Kadis dijabat Elisa Marbun, lalu Wan Hidayati, Ria Novida Teleambanua dan Avon Nasution, sampai kadis Zumry Sultony, mestinya tetap mendapat perhatian utuk keberadaan selanjutnya.
Terkait dengan keberadaan kantor DKSU yang sudah 5 kali berpindah pindah, pihak Budpar minta agar DKSU mengajukan permohonan kembali, padahal saat pelantikan Gubsu berjanji memfasilitasi kantor DKSU.
Audiensi berlangsung penuh kekeluargaan, Kadis berharap dialog dan diskusi kedua belah pihak terus dibina .