Kemenkumham bantu mediasi penggunaan lagu `Aku Papua` tanpa izin
Elshinta
Jumat, 22 Oktober 2021 - 11:47 WIB |
Kemenkumham bantu mediasi penggunaan lagu `Aku Papua` tanpa izin
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI Kemenkumham Freddy Harris. ANTARA/elshinta.com

Elshinta.com - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) akan membantu proses mediasi dugaan pelanggaran kekayaan intelektual penggunaan lagu "Aku Papua" yang dinyanyikan saat pembukaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX.

"Kami sudah menerima aduan yang disampaikan oleh ahli waris Franky Sahilatua, dan akan dilakukan pemeriksaan kembali mengenai kebenaran fakta," kata Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI Kemenkumham Freddy Harris melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Freddy mengatakan DJKI Kemenkumham terlebih dahulu akan mengumpulkan fakta-fakta dan diselidiki secara mendalam apakah ada potensi pelanggaran kekayaan intelektual atas karya Franky Sahilatua tersebut.

Istri dari Franky, Harwatiningrum selaku ahli waris telah menyampaikan laporan dugaan pelanggaran kekayaan intelektual kepada DJKI Kemenkumham terkait kasus ini pada 10 Oktober 2021.

Dalam laporannya, Harwatiningrum menyampaikan pada 2 Oktober 2021 lagu "Aku Papua" dinyanyikan oleh Michael Jakarimilena, Nowela Elizabeth Auparay, dan Edo Kondologit saat pembukaan PON XX Papua.

Harwatiningrum selaku ahli waris mengaku hingga saat ini pihak penyelenggara belum meminta izin atas penggunaan lagu tersebut saat pembukaan PON edisi Ke-20 di Stadion Lukas Enembe.

Menanggapi laporan yang masuk melalui laman https://pengaduan.dgip.go.id/ tersebut, DJKI tengah melakukan penelusuran dan konfirmasi kepada pihak-pihak yang terlibat yaitu ahli waris, penyelenggara PON, publisher lagu Aku Papua hingga lembaga manajemen kolektif (LMK) yang menaungi Franky Sahilatua selaku pencipta.

Sebagai informasi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dalam suatu ciptaan terdapat dua hak eksklusif yaitu hak moral dan hak ekonomi.

Hak moral merupakan hak yang melekat abadi pada diri pencipta kekayaan intelektual dan tidak dapat dihapus atau dihilangkan. Hak ini memberikan yang bersangkutan untuk mencantumkan nama maupun mengubah hasil karyanya.

Sedangkan hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Setiap orang tanpa izin melakukan pelanggaran hak ekonomi dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak Rp4 miliar.

Untuk menghindari pelanggaran atas hak moral dan hak ekonomi, setiap orang yang bermaksud menggunakan suatu ciptaan wajib mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Polisi tangkap pengedar narkoba bersenjata api rakitan di Muara Enim
Minggu, 05 Desember 2021 - 09:31 WIB
Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan  menangkap tersangka terduga pe...
 Valencya bebas, Kuasa hukum: Masih ada tiga kasus lain
Sabtu, 04 Desember 2021 - 14:45 WIB
Sambil menangis, Valencya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu ...
Polda Jabar bekuk sindikat pemalsu Kartu Prakerja
Sabtu, 04 Desember 2021 - 11:59 WIB
Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Barat membekuk sindikat pemalsu Kartu ...
Bripka MN penembak rekan sejawatnya hingga tewas masih terima gaji
Jumat, 03 Desember 2021 - 19:47 WIB
Brigadir Polisi Kepala MN, penembak rekan sejawatnya hingga tewas di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Te...
Kejaksaan Tinggi NTT tahan mantan bupati Kupang
Jumat, 03 Desember 2021 - 16:50 WIB
Penyidik Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur menahan mantan Bupati K...
Kominfo fokuskan sosialisasi pada masyarakat sambil rampungkan RUU PDP
Jumat, 03 Desember 2021 - 14:48 WIB
Tenaga Ahli Menkominfo Bidang Komunikasi dan Media Massa Devie Rahmawati menyebutkan Kementerian Kom...
Kejaksaan NTT periksa 30 saksi kasus korupsi aset Pemkab Kupang
Jumat, 03 Desember 2021 - 13:50 WIB
Penyidik Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan pemerik...
Kompolnas terima 3.701 aduan masyarakat terhadap Polri
Jumat, 03 Desember 2021 - 13:39 WIB
Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) selama periode Januari-November 2021 menerima 3.701 aduan mas...
Kejari tahan bendahara desa di Seruyan diduga korupsi Rp1,18 miliar
Jumat, 03 Desember 2021 - 08:30 WIB
Kejaksaan Negeri Seruyan, Kalimantan Tengah menahan bendahara Desa Tumbang Laku, Seruyan Hulu, beri...
Nurul Ghufron jelaskan soal harta kekayaannya yang naik
Jumat, 03 Desember 2021 - 07:01 WIB
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menjelaskan mengenai harta kekayaannya ...
InfodariAnda (IdA)