Peneliti SPD: Sebaiknya jadwal Pemilu 2024 ditetapkan KPU 2022-2027
Elshinta
Minggu, 24 Oktober 2021 - 19:35 WIB |
Peneliti SPD: Sebaiknya jadwal Pemilu 2024 ditetapkan KPU 2022-2027
Sumber foto: Antara/elshinta.com

Elshinta.com - Peneliti Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) Aqidatul Izza Zain mengatakan bahwa sebaiknya jadwal dan tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2022-2027.

“Karena yang mengetahui kebutuhan, potensi permasalahan yang muncul pada Pemilu 2024 ini ya harusnya KPU pada periode tersebut, yakni periode 2022-2027,” kata Izza dalam diskusi publik bertajuk “Tahapan Tidak Jelas, Bagaimana Nasib Pemilu 2024?” yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube Perludem, Minggu (24/10).

Izza berpendapat bahwa sudah terlalu lama perdebatan tentang tanggal pemilu bergulir. Terlebih, yang terlibat dalam perdebatan adalah jajaran KPU yang sebentar lagi masa jabatannya akan berakhir pada April 2022.

Sedangkan, anggota dan pengurus KPU yang akan menyelenggarakan Pemilu 2024 masih berada dalam proses seleksi oleh tim seleksi.

“Nanti yang menyelenggarakan Pemilu 2024 adalah KPU periode 2022, lebih baik KPU yang saat ini menghentikan perdebatan tersebut dan menyerahkannya kepada KPU periode berikutnya,” tutur dia.

Oleh karena itu, ia menuntut agar tim seleksi KPU-Bawaslu dapat menghasilkan anggota-anggota KPU dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) yang berintegritas, berkualitas, serta memiliki kapasitas yang jelas dalam dunia pemilihan umum.

Setidaknya, kata Izza, memiliki pengalaman yang tidak perlu diragukan dalam bidang kepemiluan, yakni kurang lebih 10 hingga 15 tahun dalam bidang tersebut.

“Kita tahu kompleksitas Pemilu 2024 ini. Ya, tantangannya adalah keserentakan pemilu itu sendiri karena ada lima jenis pemilihan yang sama,” ujar dia.

Selanjutnya, apabila penetapan jadwal dilakukan oleh KPU yang menduduki periode baru pada bulan April 2022, Izza berpendapat bahwa KPU masih memiliki persiapan dari April hingga Agustus untuk menetapkan jadwal dan tahapan.

Berkaca dari berbagai pengalaman penyelenggaraan pemilu, penetapan jadwal dan tahapan pemilu selalu dilakukan oleh KPU yang akan menjalankan pemilihan pada periode itu, dan bukan dilakukan oleh KPU periode sebelumnya.

“Jadi, ini sebaiknya dilanjutkan lagi tradisinya. Agar memang penetapan jadwal itu dilakukan oleh KPU yang akan menyelenggarakan pemilu itu sendiri,” kata Izza.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
29 November 1971: Berdirinya KORPRI
Senin, 29 November 2021 - 06:00 WIB
Hari ini 50 tahun yang lalu, Korps Pegawai Republik Indonesia atau biasa disebut Korpri dibentuk. Ko...
Calon kades di Tulungagung deklarasi damai pilkades serentak
Minggu, 28 November 2021 - 19:26 WIB
Sebanyak 35 calon kepala desa dari 14 desa di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Sabtu (27/11), mena...
 Maksimalkan pemahaman 4 pilar, MPR RI undang narasumber Bahasa Madura
Minggu, 28 November 2021 - 18:12 WIB
Pelaksanaan Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan di Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur dilak...
Polres Dairi tetapkan sembilan tersangka kasus pengrusakan kotak suara Pilkades
Minggu, 28 November 2021 - 17:25 WIB
Kepolisian Resort (Polres) Dairi telah menetapkan sembilan orang sebagai tersangka dalam kasus kerus...
ELSAM: Optimalkan fungsi-fungsi DPR untuk jamin kebebasan berpendapat
Sabtu, 27 November 2021 - 15:55 WIB
Peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Miftah Fadhli merekomendasikan agar DPR RI me...
Anggota DPR minta perketat tempat wisata jelang Natal dan Tahun Baru
Sabtu, 27 November 2021 - 13:05 WIB
Anggota Komisi IX DPR RI Ratu Ngadu Bonu Wulla meminta pemerintah memperketat tempat hiburan dan wis...
Presiden tandatangani Keppres penetapan keanggotaan Indonesia di ACMM
Sabtu, 27 November 2021 - 00:09 WIB
Presiden RI Joko Widodo menetapkan Keputusan Presiden RI Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penetapan Keang...
Untas: Kesulitan lahan warga eks-Timor Timur jadi perhatian Presiden
Jumat, 26 November 2021 - 17:21 WIB
Juru Bicara Uni Timor Aswain (Untas) Florencio Mario Vieira mengatakan kesulitan lahan garapan yang ...
Gubernur Kepri antisipasi Pulau Karang Singa diklaim Malaysia
Jumat, 26 November 2021 - 15:50 WIB
Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad mengatakan pemerintah pusat membangun mercusuar...
Pemerintah dinilai bertindak cepat cegah gelombang ketiga COVID-19
Jumat, 26 November 2021 - 14:30 WIB
Anggota Komisi IX DPR RI Abidin Fikri menilai pemerintah telah bertindak cepat mencegah terjadinya g...
InfodariAnda (IdA)