Wakil Ketua MPR: Perlu UU untuk jamin terpenuhi hak masyarakat adat
Elshinta
Senin, 25 Oktober 2021 - 11:37 WIB |
Wakil Ketua MPR: Perlu UU untuk jamin terpenuhi hak masyarakat adat
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyampaikan sambutan saat dianugerahi gelar adat dari Kedatuan Luwu oleh Yang Mulia Sri Paduka Datu Luwu ke-40, Andi Maradang Mackulau Opu To Bau, di Istana Kedatuan Luwu, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Minggu (24/10). (ANTARA/elshinta.com)

Elshinta.com - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menilai perlu adanya payung hukum setingkat undang-undang untuk menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat adat di Indonesia.

"Saat ini kami sedang terus berjuang guna merealisasikan RUU Masyarakat Adat untuk menjadi undang-undang. Perlu dukungan semua pihak untuk mempercepat realisasi undang-undang tersebut," kata Lestari Moerdijat atau Rerie dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Hal itu dikatakannya ketika menyampaikan sambutan saat dianugerahi gelar adat dari Kedatuan Luwu oleh Yang Mulia Sri Paduka Datu Luwu ke-40, Andi Maradang Mackulau Opu To Bau, di Istana Kedatuan Luwu, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Minggu (24/10).

Dia mengatakan sejumlah UU sebetulnya telah mengatur dan menjamin hak masyarakat adat namun seringkali hak masyarakat adat terabaikan dalam beberapa pelaksanaan pembangunan.

Rerie menegaskan bahwa negara harus menjamin perlindungan hak-hak masyarakat adat karena konstitusi UUD 1945 mengamanahkan perlindungan bagi setiap warga negara.

"UUD NRI 1945 secara jelas memuat salah satu tujuan bernegara adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia," ujarnya.

Karena itu, menurut dia, berbagai entitas adat yang ada hingga saat ini tidak boleh diabaikan. Rerie menilai masyarakat adat dan para leluhur di Tanah Air adalah elemen penting yang turut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Dia berharap para anggota DPR bisa mendorong percepatan pembahasan RUU Masyarakat Adat dan segera menjadi undang-undang. Selain itu diharapkan pemerintah daerah meningkatkan konsistensi dalam memperhatikan hak-hak masyarakat adat di wilayahnya.

"Kami masih membutuhkan dukungan dari berbagai pihak agar masyarakat adat di Nusantara ini benar-benar bisa menerima hak-hak mereka sepenuhnya," katanya.

Dalam acara pemberian gelar adat dari Kedatuan Luwu kepada Rerie, Yang Mulia Sri Paduka Datu Luwu hadir didampingi Permaisuri, Opu Datu Lina Widyastuti beserta anggota Dewan Adat 12 Kedatuan Luwu.

Dalam prosesi tersebut, Lestari diberi gelar adat We Wettueng Lala' Paratiwi, yang artinya Bintang Yang Bersinar Cemerlang Menyinari Bumi.

Berdasarkan keterangan Dewan Adat 12, pemberian gelar tersebut didasari atas pertimbangan karena Lestari banyak memberikan perhatian kepada komunitas adat dan keraton-keraton Nusantara, terkhusus peran Ratu Kalinyamat dalam pembinaan karakter berbangsa dan bernegara.

Sebelumnya, Kedatuan Luwu, salah satu kerajaan yang memiliki keterkaitan dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara di masa lalu, telah memberi gelar adat kepada 10 tokoh masyarakat yang dinilai berjasa di sejumlah bidang.

Hadir dalam acara tersebut, antara lain Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Syaharuddin Alrif, Walikota Palopo Judas Amir, Ketua DPRD Kota Makassar Rudianto Lallo, dan Wakil Walikota Makassar Fatmawati Rusdi.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
29 November 1971: Berdirinya KORPRI
Senin, 29 November 2021 - 06:00 WIB
Hari ini 50 tahun yang lalu, Korps Pegawai Republik Indonesia atau biasa disebut Korpri dibentuk. Ko...
Calon kades di Tulungagung deklarasi damai pilkades serentak
Minggu, 28 November 2021 - 19:26 WIB
Sebanyak 35 calon kepala desa dari 14 desa di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Sabtu (27/11), mena...
 Maksimalkan pemahaman 4 pilar, MPR RI undang narasumber Bahasa Madura
Minggu, 28 November 2021 - 18:12 WIB
Pelaksanaan Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan di Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur dilak...
Polres Dairi tetapkan sembilan tersangka kasus pengrusakan kotak suara Pilkades
Minggu, 28 November 2021 - 17:25 WIB
Kepolisian Resort (Polres) Dairi telah menetapkan sembilan orang sebagai tersangka dalam kasus kerus...
ELSAM: Optimalkan fungsi-fungsi DPR untuk jamin kebebasan berpendapat
Sabtu, 27 November 2021 - 15:55 WIB
Peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Miftah Fadhli merekomendasikan agar DPR RI me...
Anggota DPR minta perketat tempat wisata jelang Natal dan Tahun Baru
Sabtu, 27 November 2021 - 13:05 WIB
Anggota Komisi IX DPR RI Ratu Ngadu Bonu Wulla meminta pemerintah memperketat tempat hiburan dan wis...
Presiden tandatangani Keppres penetapan keanggotaan Indonesia di ACMM
Sabtu, 27 November 2021 - 00:09 WIB
Presiden RI Joko Widodo menetapkan Keputusan Presiden RI Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penetapan Keang...
Untas: Kesulitan lahan warga eks-Timor Timur jadi perhatian Presiden
Jumat, 26 November 2021 - 17:21 WIB
Juru Bicara Uni Timor Aswain (Untas) Florencio Mario Vieira mengatakan kesulitan lahan garapan yang ...
Gubernur Kepri antisipasi Pulau Karang Singa diklaim Malaysia
Jumat, 26 November 2021 - 15:50 WIB
Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad mengatakan pemerintah pusat membangun mercusuar...
Pemerintah dinilai bertindak cepat cegah gelombang ketiga COVID-19
Jumat, 26 November 2021 - 14:30 WIB
Anggota Komisi IX DPR RI Abidin Fikri menilai pemerintah telah bertindak cepat mencegah terjadinya g...
InfodariAnda (IdA)