KPK dalami pembagian persentase `fee` untuk tersangka Budhi Sarwono
Elshinta
Kamis, 28 Oktober 2021 - 11:09 WIB |
KPK dalami pembagian persentase `fee` untuk tersangka Budhi Sarwono
Dokumentasi - Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (3/9/2021). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

Elshinta.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami pembagian persentase "fee" untuk tersangka Bupati Banjarnegara nonaktif Budhi Sarwono (BS).

KPK, Rabu (27/10) memeriksa lima saksi untuk tersangka Budhi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan pada Dinas PUPR Pemkab Banjarnegara, Jawa Tengah Tahun 2017-2018 dan penerimaan gratifikasi.

"Didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan hadir langsungnya tersangka BS maupun tersangka KA (Kedy Afandi/orang kepercayaan Budhi) dalam memberikan pengarahan untuk para pengusaha yang akan mengerjakan berbagai proyek di Pemkab Banjarnegara," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Arahan itu, kata Ali, diduga terkait adanya pembagian persentase "fee" untuk tersangka Budhi.

Lima saksi yang diperiksa, yaitu Wahyudiono selaku ajudan bupati, wiraswasta Susmono Dwi Santoso, Febriana Eriska Putri selaku Staf Keuangan PT Adi Wijaya, Prihono selaku Direktur CV Pilar Abadhi, dan Cion Pramundita selaku Sekretaris Kecamatan Kalibening, Banjarnegara. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Ditreskrimsus Polda Jateng, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Dalam konstruksi perkara, KPK menyebut pada September 2017, Budhi memerintahkan Kedy memimpin rapat koordinasi (rakor) yang dihadiri oleh para perwakilan asosiasi jasa konstruksi di Kabupaten Banjarnegara.

Dalam pertemuan tersebut, disampaikan sebagaimana perintah dan arahan Budhi, Kedy menyampaikan bahwa paket proyek pekerjaan akan dilonggarkan dengan menaikkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) senilai 20 persen dari nilai proyek dan untuk perusahaan-perusahaan yang ingin mendapatkan paket proyek dimaksud diwajibkan memberikan komitmen "fee" sebesar 10 persen dari nilai proyek.

Pertemuan lanjutan kembali dilaksanakan di rumah pribadi Budhi yang dihadiri oleh beberapa perwakilan Asosiasi Gapensi Banjarnegara dan secara langsung Budhi menyampaikan diantaranya menaikkan HPS senilai 20 persen dari harga saat itu. Dengan pembagian lanjutannya adalah senilai 10 persen untuk Budhi sebagai komitmen "fee" dan 10 persen sebagai keuntungan rekanan.

Selain itu, Budhi juga berperan aktif dengan ikut langsung dalam pelaksanaan pelelangan pekerjaan infrastruktur di antaranya membagi paket pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Banjarnegara, mengikutsertakan perusahaan milik keluarganya, dan mengatur pemenang lelang.

Kedy juga selalu dipantau serta diarahkan oleh Budhi saat melakukan pengaturan pembagian paket pekerjaan yang nantinya akan dikerjakan oleh perusahaan milik Budhi yang tergabung dalam grup Bumi Rejo.

Penerimaan komitmen "fee" senilai 10 persen oleh Budhi dilakukan secara langsung maupun melalui perantaraan Kedy.

KPK menduga Budhi telah menerima komitmen "fee" atas berbagai pekerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara sekitar Rp2,1 miliar.

Atas perbuatannya, Budhi dan Kedy disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i dan atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Kejari Padang nyatakan satu berkas kasus pencabulan adik-kakak lengkap
Rabu, 01 Desember 2021 - 16:47 WIB
Kejaksaan Negeri Padang, Sumatera Barat (Sumbar) menyatakan berkas salah seorang pelaku kasus dugaan...
KPK panggil delapan saksi kasus pembangunan Stadion Mandala Krida
Rabu, 01 Desember 2021 - 15:52 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu, memanggil delapan saksi dalam penyidikan kasus dugaan koru...
Polisi tetapkan dua tersangka kasus pembakaran Kantor PSS Sleman
Rabu, 01 Desember 2021 - 15:18 WIB
Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, menetapkan dua orang te...
Tim SAR Tarakan temukan satu korban meninggal kecelakaan speed boat
Rabu, 01 Desember 2021 - 13:48 WIB
Tim Pencarian dan Pertolongan (SAR) Gabungan Tarakan, Kalimantan Utara, menemukan satu korban kecel...
Polisi tangkap dua pencuri spesialis rumah indekos di Medan
Rabu, 01 Desember 2021 - 08:45 WIB
Aparat kepolisian menangkap dua pelaku pencurian spesialis pembobol rumah indekos yang kerap beraksi...
Kemenkumham dan BNNP Sumbar geledah Lapas Pariaman
Rabu, 01 Desember 2021 - 07:15 WIB
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat (Sumbar) menggeledah serta memeriksa kamar w...
KPK masih pelajari vonis Nurdin Abdullah
Selasa, 30 November 2021 - 18:23 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih belum memutuskan apakah akan menerima atau mengajukan bandi...
Kominfo dorong penegakan hukum yang adil pada kasus pelecehan di KPI
Selasa, 30 November 2021 - 17:23 WIB
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mendukung proses penegakan hukum yang tegas, adil d...
Bea Cukai Surakarta musnahkan 1.811.592 batang rokok ilegal
Selasa, 30 November 2021 - 16:56 WIB
Kantor Bea Cukai Kota Surakarta memusnahkan rokok ilegal sebanyak 1.811.592 batang dan jenis lainn...
Bandar narkoba penabrak polisi diringkus di Kendal Jateng
Selasa, 30 November 2021 - 10:29 WIB
Bandar narkoba berinisial J yang menabrak Iptu JM saat pengejaran di Cirebon, Jawa Barat, diringkus ...
InfodariAnda (IdA)