KPK pantau delapan potensi rawan korupsi di Kota Lhokseumawe

Elshinta.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) laksanakan sosialisasi, monitoring dan evaluasi program pemberantasan korupsi terintegrasi tahun 2021 di Kota Lhokseumawe.

Ketua Satgas Pencegahan Bidang Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK RI Arif Nurcahyo mengatakan, ada delapan potensi korupsi yang dipantau dan dievaluasi di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe.

"Agenda kita hari ini di Lhokseumawe melaksanakan sosialisasi, monitoring dan evaluasi program pemberantasan korupsi terintegrasi, karena ada delapan potensi akan rawan terjadi korupsi di kota lhokseumawe" kata Arif Nurcahyo kepada sejumlah awak media di Aula Balai Kantor Walikota Lhokseumawe.

Arif Nurcahyo menjelaskan delapan potensi korupsi tersebut yaitu pertama optimalisasi pajak daerah, penganggaran daerah, pelayanan satu pintu, dan aparat pengawas internal pemerintahan.

Ia melanjutkan, manajemen aset daerah, manajemen aparatur sipil megara, tata kelola dana desa dan pengadaan barang dan jasa.

"Upaya pencegahan tentang hal tersebut maka kami hari ini turun ke lhokseumawe memberikan sosialisasikan kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah," katanya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hamdani, Kamis (4/11).

Lanjut Arif Nurcahyo dengan program Sosialisasi ini tentu nya kepala daerah akan diteruskan kepada bawahannya, sehingga potensi korupsi dapat dihindari," ujar Arif.

Kedatangan tim KPK ke Kota Lhokseumawe untuk memantau apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan prosudur peraturannyang dijalankan sesuai penetapan pemerintah selama ini.

Arif Nurcahyo mengatakan tindak pidana rawan terjadi korupsi ada dua hal yaitu niat dan adanya kesempatan.

"Kuncinya agar tidak adanya potensi korupsi adalah transparansi dalam pengelolaan daerah," ujarnya.

KPK RI terus memantau dan mengevaluasi tentang pengelolaan keuangan daerah di Kota Lhokseumawe.