Risma minta Pemkab Nganjuk selesaikan keterlambatan 7.000 kartu bansos
Elshinta
Minggu, 21 November 2021 - 22:45 WIB |
Risma minta Pemkab Nganjuk selesaikan keterlambatan 7.000 kartu bansos
Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam kunjungan kerja di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Minggu (21/11). Foto: Fendi Lesmana/elshinta.com.

Elshinta.com - Menteri Sosial Tri Risma Maharini Minggu (21/11) siang melakukan kunjungan kerja ke Nganjuk Jawa Timur. Ada 2 agenda yang dilakukam oleh mantan Wali Kota Surabaya tersebut, diataranya mengikuti kegiatan monitoring sekaligus singkronisasi data dengan sejumah pendamping PKH, pihak bank serta  agen E Warung, meliputi wilayah Mojokerto, Jombang dan Nganjuk.

Dalam kegiatan ini Tri Risma Maharini didampingi Seketaris Daerah Nganjuk serta sejumlah pejabat berkepentingan lainya. Perempuan yang akrab disapa Risma ini berulang kali memberikan arahan terkait SOP, pendistribusian bantuan. Selesai mengikuti kegiatan singkronisai data penerima bantuan, Risma kemudian bergeser ke Gedung Juang 45 Kabupaten Nganjuk .

Dalam kesempatan tersebut secara  simbolis Mensos menyalurkan bantuan Asistensi Rehabiltasi Sosial (Atensi) kepada 1.496 anak, bantuan sembako kepada 136.243 orang dan bantuan PKH kepada 5 orang. Total bantuan sebanyak Rp28,117 miliar.

Mensos juga  memberikan semangat kepada anak-anak yatim, piatu dan yatim-piatu yang hadir dalam pertemuan ters ebut. Karena dengan semangat mereka bisa meraih masa depan. 

Dalam keteranganya,Mensos menyatakan, keterlambatan penyaluran bansos kebanyakan dari jenis Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kartu Sembako. Namun untuk Program Keluarga Harapan (PKH), relatif lancar. Karena, penyaluran PKH menggunakan skema transfer langsung ke rekening KPM dan dicairkan secara tunai.  

"BPNT ini kan ada peran e-warong. Jadi tidak selancar PKH. Kami ada mekanisme yang sedang diujicobakan sehingga nanti bisa mengontrol penggunaan bantuan di BPNT," terangnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Fendi Lesmana, Minggu (21/11).  

Dari data yang tersedia, untuk BPNT/Kartu Sembako, terlihat bahwa pada bulan September sebanyak 3.582 Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) belum terdistribusi. Kemudian pada bulan Oktober sebanyak 3.579 KKS belum terdistribusi. Sehingga total terdapat 7.161 KKS yang belum terdistribusi di Kabupaten Nganjuk.

Risma menyatakan keprihatinannya terhadap Informasi tersebut. "Saya minta hari Senin besok semuanya sudah clear Semua KPM harus sudah menerima bantuan secara cash. Ini sudah bulan November pak. Sudah tidak ada waktu lagi," katanya 

Kepada pihak terkait seperti perwakilan Bank-bank Milik Negara (Himbara), Mensos menekankan untuk mempercepat proses pencairan bantuan. Mensos menyatakan kepada bank, bahwa tidak ada hambatan dalam penyaluran bantuan.

Baik dengan alasan rekening terblokir atau data ganda. "Blokir sudah kami buka semua. Jadi tidak ada alasan blokir," katanya. 

Disamping itu Mensos juga menyoroti data di Kabupaten Jombang. Dari data yang tersaji, terdapat 2017 KKS yang belum terdistribusi dikarenakan KPM meninggal dunia. Data ini menimbulkan pertanyaanp karena pendamping menyatakan dari KPM yang meninggal dunia, tidak ada ahli waris. 

Dalam kesempatan tersebut, Mensos juga melihat adanya transaksi pencairan bantuan yang dirasa tidak semestinya. Mensos menemukan adanya KKS yang berada di tangan pendamping, KPM yang belum menerima bantuan sejak Januari, dan pencairan banyak namun tidak segera diserahkan kepada KPM. 

Mensos mengingatkan, agar stakeholder dalam penyaluran bantuan sosial, baik pendamping maupun Himbara agar bekerja profesional dan akuntabel.

Mensos mengingatkan bahwa KKS harus dipegang KPM. "Dengan alasan apapun tidak bisa KKS dibawa pendamping. KKS harus tetap di tangan penerima manfaat," katanya.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Pemkab Langkat evaluasi penanganan konflik sosial
Selasa, 07 Desember 2021 - 14:14 WIB
Bupati Langkat Sumut melalui Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I), Basrah ...
Keputusan Rais Aam PBNU majukan jadwal muktamar digugat di pengadilan
Selasa, 07 Desember 2021 - 10:18 WIB
Keputusan Rais Aam PBNU Kiai Haji Miftachul Ahyar memajukan jadwal pelaksanaan Muktamar Ke-34 NU da...
Wali Nanggroe Aceh berikan gelar kehormatan untuk eks panglima GAM
Selasa, 07 Desember 2021 - 07:45 WIB
Wali Nanggroe Aceh Tgk Malik Mahmud Al Haytar memberikan gelar kehormatan kepada mantan panglima GAM...
Rais Aam: Konferensi Besar NU jelang muktamar digelar 7 Desember 2021
Senin, 06 Desember 2021 - 13:55 WIB
Rais Aam PBNU KH Miftachul Ahyar mengatakan Konferensi Besar (Konbes) NU untuk memastikan jadwal pel...
Wali Kota Medan ajak umat kristiani dukung rumah ibadah mandiri
Minggu, 05 Desember 2021 - 23:45 WIB
Wali Kota Medan Bobby Nasution mengajak umat kristiani di daerah ini mendukung program Pemkot Medan...
Ketum PBNU: Muktamar ke-34 terus berjalan
Minggu, 05 Desember 2021 - 19:57 WIB
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj menyatakan bahwa pelaksanaan Mu...
PWNU NTB: Muktamar NU tidak bisa ditawar
Minggu, 05 Desember 2021 - 14:27 WIB
Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Nusa Tenggara Barat (NTB) Prof Masnun Tahir mengatakan...
Tanfiziah PWNU Lampung tegaskan kesiapan penyelenggaraan muktamar
Minggu, 05 Desember 2021 - 13:48 WIB
Ketua Tanfiziah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Lampung sekaligus Ketua Panitia Daerah Mukta...
Kemenag Sulsel: 3.000 calon jamaah umrah siap diberangkatkan
Jumat, 03 Desember 2021 - 20:25 WIB
Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Sulawesi Selatan menyatakan 3.000 calon jamaah umrah suda...
Popart Jakarta siap digelar 4-19 Desember 2021
Jumat, 03 Desember 2021 - 10:42 WIB
Popart Jakarta yakni sebuah gelaran pameran untuk para kreator IP untuk menunjukkan karya terbaik me...
InfodariAnda (IdA)