BPKH serius tangani haji dan umroh di masa pandemi

Elshinta.com - Penyelenggaraan ibadah haji dan umroh ditengah situasi pandemi COVID-19 yang masih melanda membutuhkan perhatian ekstra. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Indonesia, mempunyai tantangan yang serius dalam penyelanggaraan ibadah haji dimasa pandemi.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji, Anggito Abimanyu menjelaskan adanya tantangan penyelenggaraan Haji dan Umroh yang harus ditangani secara serius oleh BPKH. Tantangan itu antara lain; Ketidakpastian Umroh dan Haji 2021/2022, skenario Haji/Umrah dengan protokol kesehatan, mencari peluang investasi dan Mitra di KSA (Mekah dan Madinah), menuju pengelolaan haji yang efisien dan efektif melalui pembiayaan berkelanjutan dan proses bisnis digitalisasi, menyediakan dana sosial untuk ummat berdasarkan kebutuhan secara merata dan adil.

"Ini semua harus dipahami seluruh umat Muslim di Indonesia, dan oleh semua elemen yang terkait dengan penyelenggaraan Haji dan Umroh," kata Anggito Abimanyu, lewat zoom pada acara International Focus Group Siscussion (IFGD) bertajuk “Manajemen Keuangan Haji Pasca Pandemi Covid-19.” yang digelar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga di Hotel Royal Ambarukmo Plaza, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Izan Raharjo, Senin (22/11).

Anggito Abimanyu memaparkan bagaimana manajemen pengelolaan dana Haji di Indonesai selama ini, dan berbagai rencana perbaikan manajemen yang dilakukan di tengah era Pandemi Covid-19 ini, dan bagaimana mengatasi tantangan-tantangan ke depan.

Dijelaskan, Pemerintah Saudi Arabia terus memberikan tambahan kuota Haji dari tahun ke tahun, dan Indonesia memperoleh kuota pada posisi 10 besar tertinggi, di tahun 2019 kemarin (Maroko 31.000, Argenia 36.000, Nigeria 79.000, Mesir 108.000, Banglades 127.198, Pakistan 179.210, Indonesia 221.000). Kuota Umroh (Yordania 200.857, Irak 270.995, Malaysia 274.066, Turki 306.987, Yaman 334.186, Aljazair 364.707, Mesir 535.861, India 643.563, Indonesia 946.962, Pakistan 1.590.731).

"Selama Pandemi Covid-19 tidak menyelenggarakan haji dan umroh, maka pasca Pandemi Covid-19, Pemerintah Saudi Arabia akan terus menaikkan kuota haji dan umroh hingga diprediksi di tahun 2030 nanti kunjungan haji akan mencapai 30 juta dan umroh 50 juta," ujarnya.

Anggito Abimanyu mengungkapkan jumlah dana yang dapat diinvestasikan: Rp. 155 Triliun (10,9 Bio US$ ), meningkat sekitar Rp. 10 Triliun atau 716 Mio US$ per tahun. Penempatan di Bank Syariah Indonesia (sebagian besar mudharabah); 30%; Prinsip: optimal, syariah, efisien, aman dan likuid. Investasi haji di Indonesia dan global: Portofolio: sukuk, ekuitas, investasi portofolio Emas (5%) Investasi Langsung (20%) Investasi Lainnya (10%). Pengelolaan Dana BPKH: Investasi 70% (Sukuk Pemerintah-SBSN/SDHI-PBS, RDST, Sukuk Perusahaan, Keuangan Syari’ah melalui Bank Syari’ah/UUS). 30% ditempatkan di Bank Syari’ah/Unit Usaha syari’ah (Giro, Deposito dan Tabungan syari’ah).

Dengan agenda “The 9th ASEAN Universities International Converence on Islamic Finance (AICIF), di Hotel Royal Ambarukmo Plaza, 17/11/2021, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam juga menyelenggarakan International Focus Group Siscussion (IFGD) bertajuk “Manajemen Keuangan Haji Pasca Pandemi Covid-19.” Agenda internasional yang berlangsung secara hybrid ini diikuti oleh Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Phil Al Makin, Wakil Dekan 3, bidang Kemahasiswaan dan Kerja-sama, UIN Suka, Dr. Abdur Rozaki, para kepala Biro UIN Suka, para Dekan UIN Sunan Kalijaga, dan Dekan FEBI, UIN Sunan Kalijaga, Dr. Afdawaiza sebagai tuan rumah penyelenggara konferensi, para Dosen FEBI UIN Suka. Agenda ini juga dihadiri International Islamic University Malaysia, Universitas Islam Sultan Agung, Universitas Darussalam Gontor, Institut Tazkia, Universitas Islam Sultan Sharif Ali (Brunei Darussalam), Mindanao State University (Filipina), dan International Council of Islamic Finance Educators (ICIFE), dan juga agen perjalanan haji dan umroh di Indonesia, baik mereka mengikuti secara Zoom, maupun hadir di tempat acara.