Peneliti: Aturan PT rusak tatanan demokrasi dan hanya untungkan oligarki
Elshinta
Selasa, 30 November 2021 - 15:45 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Sigit Kurniawan
Peneliti: Aturan PT rusak tatanan demokrasi dan hanya untungkan oligarki
Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

Elshinta.com - Aturan ambang batas pencalonan presiden atau presidential treshold (PT), juga threshold untuk pemilihan Gubernur dan Bupati, tidak hanya merusak demokrasi di Indonesia. Syarat itu juga melanggengkan bisnis jahat yang dilakukan para  oligarki.  

Menurut Direktur Eksekutif Indo Parameter, Tri Wibowo Santoso, aturan PT memberikan peluang bagi oligarki untuk mensponsori figur calon pemimpin yang bisa dikendalikan agar bisnis jahatnya bisa berlanjut.

"Aturan PT membuat bargaining power atau daya tawar partai politik semakin tinggi. Bila ada anak bangsa yang kredibel, berintegritas, dan hebat mau maju menjadi pemimpin bangsa tapi tak punya kapital, maka jangan harap bisa berkompetisi. Karena, biaya mahar politik guna mendapatkan tiket pilpres sangat mahal," ujar pria yang karib disapa Bowo, Selasa (30/11). 

Nah, sambung Bowo, mahar politik yang tidak murah inilah yang dijadikan peluang bagi oligarki untuk mensponsori figur yang ingin maju sebagai Presiden. Tentunya, menurut Bowo, biaya yang dikeluarkan oleh para oligarki bukan gratisan. Karena, bila sosok pemimpin yang dibiayainya itu terpilih, maka kepentingan para oligarki harus diakomodir dengan baik. 

"Misal dalam konteks Omnibus Law terkait UU Cipta Kerja sudah sangat jelas merugikan buruh, karena ada kebijakan upah murah, hilangnya pembatasan jenis pekerjaan yang bisa di outsourcing, berkurangnya kompensasi pesangon, dan semakin mudah melakukan PHK, serta masuknya tenaga kerja asing dengan mudah," tutur Bowo.

"Masih soal Omnibus Law terkait UU Minerba, para pengusaha batu bara tak perlu lagi membayar royalti, sehingga negara kehilangan pemasukan triliunan rupiah. Lalu, masyarakat bisa dipolisikan bila menolak tambang. Masyarakat juga tidak bisa lagi mengadu ke Pemda, dan tambang bisa beroperasi meski merusak lingkungan," sambung Bowo. 

Untuk itu, Bowo berharap semua partai politik di Senayan bersepakat untuk menghapuskan PT agar Indonesia bebas dari belenggu Oligarki dan demokrasi dapat sehat kembali. Lagipula, lanjut Bowo, penghapusan PT memberikan peluang besar bagi partai politik untuk menjagokan fgurnya sendiri tanpa harus berkoalisi. 

"Kalau PT dihapus, maka parpol kan bisa mengusung jagoannya tanpa harus berkoalisi," tukas Bowo. 

Sementara itu, akademisi Universitas Paramadina, Herdi Sahrasad, menilai, figur pemimpin yang mampu memperbaiki kondisi bangsa dari kerusakan yang dilakukan oligarki selama ini adalah Rizal Ramli. Karena, menurut Herdi, Rizal Ramli memiliki rekam jejak yang baik. 

"Saat berada di Kabinet pemerintahan Abdurrahman Wahid, Rizal Ramli mampu menaikan ekonomi dari minus 3 menjadi positif 4,5 atau naik 7,5 persen hanya dalam waktu 21 bulan. Ekspor-pun naik dua kali lipat. Lalu,  memompa daya beli menengah ke bawah selama krisis dengan cara menaikkan gaji PNS, ABRI, pensiunan hingga 125 persen, restrukturisasi kredit kecil dan sebagainya," ungkap Herdi. 

Sayangnya, sesal Herdi, keinginan masyarakat untuk mendapatkan pemimpin seperti Rizal Ramli yang mampu membangkitkan Indonesia terganjal dengan aturan PT.

"Aturan PT inilah yang menghambat keinginan masyarakat untuk mendapatkan figur pemimpin yang mampu mengubah Indonesia dari keterpurukan," imbuh Herdi. 

Padahal, menurut Herdi, sudah sangat jelas bahwa aturan PT hanya menciptakan pemimpin yang korup. 

"Sebab, mau jadi bupati, walikota atau gubernur sekarang kan para kandidat harus bayar ke parpol Rp100-300 miliar, kan merusak jiwa dan sistem kita dari Aceh sampai Papua,” sebut Herdi.  

"Yang pokok bahwa PT Nol persen,  dan para calon pemimpin  di-‘endorse‘ sama partai, dan jika itu terjadi, kualitas kepemimpinan kita naik di semua level dari Aceh sampai Papua," lanjut  Herdi. 

Hari ini 22 gubernur masuk penjara karena korupsi. Sementara bupati dan walikota masuk penjara hampir 125 orang. Artinya yang rusak adalah sistemnya, karena sudah jadi demokrasi kriminal. 

"Kalau cuma 1-5 oke lah itu individu, kalau 22 dari 34 gubernur masuk karena korupsi itu berarti sistem bandar ini tidak beres," pungkas Herdi.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Presiden Jokowi minta Korpri jadi pencetus bukan pengikut
Jumat, 28 Januari 2022 - 18:05 WIB
Presiden RI Joko Widodo meminta Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) terus meningkatkan kompete...
Wakil Ketua MPR: Beri waktu pemerintah untuk paparkan rencana IKN
Jumat, 28 Januari 2022 - 17:49 WIB
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat meminta semua pihak terutama yang tidak sependapat agar memberi...
Polisi: Dua kelompok bentrok di Sorong sepakat damai
Jumat, 28 Januari 2022 - 14:35 WIB
Kedua kelompok warga yang terlibat bentrok di Sorong, Papua Barat hingga menewaskan 18 orang, telah ...
Presiden Jokowi harapkan kontribusi B20 percepat transformasi energi
Jumat, 28 Januari 2022 - 06:01 WIB
Presiden RI Joko Widodo secara resmi membuka pertemuan pendahuluan B20 atau B20 Inception Meeting s...
28 Januari 1844: Wafatnya pencetus Sistem Tanam Paksa, Johannes graaf van den Bosch
Jumat, 28 Januari 2022 - 06:00 WIB
Johannes van den Bosch adalah pencetus cultuurstelsel atau Sistem Tanam Paksa. Ia merancang gagasann...
27 Januari 2008: Wafatnya Presiden RI ke-2, Soeharto
Kamis, 27 Januari 2022 - 06:00 WIB
Jenderal Besar ini wafat pada 27 Januari 2008 di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), Jakarta Selatan...
Ketua KPU RI pantau PSU Yalimo
Rabu, 26 Januari 2022 - 20:51 WIB
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Ilham Saputra, memantau langsung Pemungutan Suara Ulang (PSU) ...
DPR: Perjanjian ekstradisi langkah maju Presiden perangi korupsi
Rabu, 26 Januari 2022 - 19:03 WIB
Anggota Komisi III DPR RI Andi Rio Padjalangi menilai perjanjian ekstradisi Indonesia dan Singapura ...
Menteri Pertahanan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Taruna
Rabu, 26 Januari 2022 - 16:19 WIB
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berziarah ke Taman Makam Pahlawan Taruna di Kota Tangerang, Pr...
Kepala Kepolisian Indonesia dan Malaysia bahas PMI
Selasa, 25 Januari 2022 - 23:35 WIB
Kepala Kepolisian Indonesia, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, menerima kunjungan Kepala Kepoli...
InfodariAnda (IdA)