NU: Cegah regresi demokrasi selama pandemi
Elshinta
Kamis, 02 Desember 2021 - 17:10 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Administrator
NU: Cegah regresi demokrasi selama pandemi
Sumber foto: https://bit.ly/3IfWlZp/elshinta.com.

Elshinta.com - Pandemi Covid-19 ikut mempercepat penurunan kualitas demokrasi Indonesia dan banyak negara. Meski demikian, demokrasi dianggap bisa terus bertahan di tengah tekanan selama pandemi. Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) Helmy Faishal Zaini mengatakan, Economist Intelligent Unit (EIU) mencatat penurunan kualitas demokrasi Indonesia dan banyak negara selama pandemi. 

Penurunan itu bagian dari tantangan demokrasi di tengah pandemi. “Ada sejumlah tantangan bagi demokrasi,” ucap Helmy Faishal dalam diskusi “Menuju Bali Democracy Forum : Demokrasi di Era Pandemi, Menjawab Tantangan Dari Setiap Negeri”, Kamis (2/12), di Jakarta. 

Direktur jenderal informasi dan diplomasi publik kementerian luar negeri RI Teuku Faizasyah dan pakar politik internasional pada Universitas Paramadia Mahmud Syaltout juga hadir dalam diskusi itu. Mereka membahas berbagai aspek demokrasi di era pandemi.

Helmy yang juga anggota Komisi I DPR RI itu menyebut, tantangan itu antara lain dari dunia digital yang semakin marak digunakan selama pandemi. Pada pelantar digital itu bertebaran berbagai hal yang justru mengancam demokrasi.

“Paham-paham transnasional disebar melalui pelantar digital. Paham-paham itu memanfaatkan demokrasi untuk menghapuskan demokrasi,” ujar Helmy seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Bayu Koosyadi.

Prinsip demokrasi yang membolehkan perbedaan pendapat membuat penyebaran paham itu tidak mungkin dilarang. Hal yang bisa dilakukan adalah meningkatkan pemahaman masyarakat atas isu-isu itu.

Disisi lain, perlu juga dipahami demokrasi bukan hanya soal hak berbeda pendapat. Padahal, kematangan demokrasi lebih dari hal itu. Dibutuhkan kesiapan dan kesabaran untuk mengembangkan demokrasi mengingat proses demokratisasi membutuhkan waktu panjang.

Menurut Helmy, tidak tepat jika menganggap hanya ada satu versi demokrasi yang benar. Demokrasi tidak hanya dari paradigma sekuler yang memisahkan sepenuhnya agama dan kehidupan publik, termasuk sistem hukum dan politik. 

Demokrasi juga bisa menggunakan paradigma simbiotik seperti diterapkan di Indonesia. Syaltout mengatakan, dampak nyata pandemi adalah tekanan ekonomi. Pada situasi ini, demokrasi transaksional semakin marak dan para calon petahana di pemilu cenderung diuntungkan. 

Tekanan ekonomi juga membuat sebagian orang kesulitan menerima keragaman. Padahal demokrasi membutuhkan keragaman. “Ini tercermin dari kasus Charlie Hebdo di Perancis. Selama pandemi, seperti kelompok lain, toko-toko milik warga muslim Perancis tutup dan bisnis jasa mereka tidak berjalan. Mereka jadi sensitif,” tambah Wakil Sekretaris Jenderal Gerakan Pemuda Ansor itu.

Sementara di sejumlah negara lain, tekanan ekonomi berujung pada penggulingan pemerintah. Disejumlah negara, ada kudeta yang antara lain dipicu alasan itu.

Helmy juga menyebut, demokrasi memang harus ditumbuhkan dari dalam negeri sebab, pemaksaan dengan alasan mendorong demokratisasi adalah pelanggaran. “Ada negara-negara yang mengintervensi negara lain dengan alasan mendorong demokrasi. Tindakan itu melanggar demokrasi,” lanjut Helmy. 

Titik Tengah
Faizasyah mengatakan, pandemi memberi kesempatan kepada negara demokrasi untuk mencari model keseimbangan baru sebab, ada kebutuhan pengendalian pandemi dan di sisi lain ada kebutuhan tetap menjaga hak-hak warga.

Pada negara-negara demokrasi, percobaan mencari keseimbangan itu dimungkinkan karena pemerintah dan masyarakat madani bisa bebas menyatakan pendapatnya. Diskusi-diskusi itu menjadi salah satu cara mencari keseimbangan baru di tengah pandemi.  

Kondisi itu sulit diharapkan pada negara-negara otoriter. Lewat BDF, Indonesia ingin menyediakan ajang bagi masing-masing negara berbagi pengalamannya dalam mengelola pandemi dan demokrasi. BDF tidak ditujukan untuk membandingkan beragam versi demokrasi. BDF juga tidak bermaksud menyeragamkan beragam versi demokrasi di berbagai negara.

“Demokrasi tidak monolitik, amat berwarna,” lanjut Titik Tengah. Titik juga menyebut, BDF sejak awal tidak dirancang sebagai ajang mencari format terbaik demokrasi. BDF dirancang menjadi forum berbagi untuk negara yang sedang mempraktikkan atau masih berminat pada demokrasi.

Sebab, proses demokratisasi tidak selamanya mulus. Di Timur Tengah dan Afrika Utara, demokratisasi yang dikenal sebagai Arab Spring tidak sepenuhnya menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat. Kondisi itu bisa memicu penurunan kepercayaan warga pada demokrasi.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Presiden Jokowi minta Korpri jadi pencetus bukan pengikut
Jumat, 28 Januari 2022 - 18:05 WIB
Presiden RI Joko Widodo meminta Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) terus meningkatkan kompete...
Wakil Ketua MPR: Beri waktu pemerintah untuk paparkan rencana IKN
Jumat, 28 Januari 2022 - 17:49 WIB
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat meminta semua pihak terutama yang tidak sependapat agar memberi...
Polisi: Dua kelompok bentrok di Sorong sepakat damai
Jumat, 28 Januari 2022 - 14:35 WIB
Kedua kelompok warga yang terlibat bentrok di Sorong, Papua Barat hingga menewaskan 18 orang, telah ...
Presiden Jokowi harapkan kontribusi B20 percepat transformasi energi
Jumat, 28 Januari 2022 - 06:01 WIB
Presiden RI Joko Widodo secara resmi membuka pertemuan pendahuluan B20 atau B20 Inception Meeting s...
28 Januari 1844: Wafatnya pencetus Sistem Tanam Paksa, Johannes graaf van den Bosch
Jumat, 28 Januari 2022 - 06:00 WIB
Johannes van den Bosch adalah pencetus cultuurstelsel atau Sistem Tanam Paksa. Ia merancang gagasann...
27 Januari 2008: Wafatnya Presiden RI ke-2, Soeharto
Kamis, 27 Januari 2022 - 06:00 WIB
Jenderal Besar ini wafat pada 27 Januari 2008 di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), Jakarta Selatan...
Ketua KPU RI pantau PSU Yalimo
Rabu, 26 Januari 2022 - 20:51 WIB
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Ilham Saputra, memantau langsung Pemungutan Suara Ulang (PSU) ...
DPR: Perjanjian ekstradisi langkah maju Presiden perangi korupsi
Rabu, 26 Januari 2022 - 19:03 WIB
Anggota Komisi III DPR RI Andi Rio Padjalangi menilai perjanjian ekstradisi Indonesia dan Singapura ...
Menteri Pertahanan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Taruna
Rabu, 26 Januari 2022 - 16:19 WIB
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berziarah ke Taman Makam Pahlawan Taruna di Kota Tangerang, Pr...
Kepala Kepolisian Indonesia dan Malaysia bahas PMI
Selasa, 25 Januari 2022 - 23:35 WIB
Kepala Kepolisian Indonesia, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, menerima kunjungan Kepala Kepoli...
InfodariAnda (IdA)