PSI dukung kebijakan Sri Mulyani pangkas anggaran MPR
Elshinta
Kamis, 02 Desember 2021 - 21:01 WIB |
PSI dukung kebijakan Sri Mulyani pangkas anggaran MPR
Menteri Keuangan Sri Mulyani. ANTARA/Agatha Olivia

Elshinta.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung kebijakan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, yang memangkas anggaran MPR RI karena dana itu digunakan untuk menanggulangi pandemi Covid-19 dan membantu rakyat miskin.

Menurut PSI, sebagaimana disampaikan politikusnya, Tsamara Amany, di Jakarta, Kamis, MPR seharusnya mendukung kebijakan menteri keuangan itu karena kesejahteraan rakyat seharusnya jadi prioritas dalam alokasi anggaran negara.

Jajaran pimpinan MPR sebelumnya mengajukan protes terhadap kebijakan Mulyani yang memotong besaran anggaran saat ada penambahan pimpinan dari empat orang jadi 10 orang.

Wakil Ketua MPR, Fadel Muhammad, pada pekan ini pun meminta Presiden Joko Widodo mengevaluasi kerja dan memecat Mulyani.

Muhammad juga menyampaikan pihaknya kecewa karena perempuan menteri itu tidak hadir secara langsung dalam rapat yang diselenggarakan oleh MPR.

Dalam kesempatan lain, Ketua MPR, Bambang Soesatyo, pada minggu ini juga meminta Mulyani menghormati hubungan antarlembaga dengan memenuhi undangan rapat dari MPR.

"Padahal, kehadiran Menteri Keuangan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan koordinasi dengan MPR sebagai lembaga perwakilan rakyat yang diisi 575 anggota DPR dan 136 anggota DPD," kata Soesatyo.

Dalam keterangan tertulisnya, dia menyampaikan MPR mendukung berbagai kinerja pemerintah dalam menangai pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Ia lanjut menerangkan pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan dan ekonomi, tetapi juga tergerusnya nilai-nilai luhur, kearifan lokal, dan jati diri bangsa. "Dampak kerusakannya bisa jauh lebih dahsyat, sebagai ancaman kasatmata yang tidak terdeteksi diagnosa medis," terang dia.

Terkait ketidakhadirannya pada rapat bersama MPR, Mulyani lewat unggahannya di akun Twitter resminya @smindrawati pada minggu ini, menjelaskan ia harus menghadiri rapat internal bersama Presiden Joko Widodo dan rapat Banggar DPR.

“Undangan dua kali 27 Juli/2021 bersamaan dengan rapat internal presiden yang harus dihadiri sehingga kehadiran di MPR diwakilkan Wamen (wakil menteri, Red.). Tanggal 28 September 2021 bersamaan dengan rapat Banggar DPR membahas APBN 2022 di mana kehadiran Menkeu wajib dan sangat penting. Rapat dengan MPR diputuskan ditunda,” kata dia.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Presiden Jokowi minta Korpri jadi pencetus bukan pengikut
Jumat, 28 Januari 2022 - 18:05 WIB
Presiden RI Joko Widodo meminta Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) terus meningkatkan kompete...
Wakil Ketua MPR: Beri waktu pemerintah untuk paparkan rencana IKN
Jumat, 28 Januari 2022 - 17:49 WIB
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat meminta semua pihak terutama yang tidak sependapat agar memberi...
Polisi: Dua kelompok bentrok di Sorong sepakat damai
Jumat, 28 Januari 2022 - 14:35 WIB
Kedua kelompok warga yang terlibat bentrok di Sorong, Papua Barat hingga menewaskan 18 orang, telah ...
Presiden Jokowi harapkan kontribusi B20 percepat transformasi energi
Jumat, 28 Januari 2022 - 06:01 WIB
Presiden RI Joko Widodo secara resmi membuka pertemuan pendahuluan B20 atau B20 Inception Meeting s...
28 Januari 1844: Wafatnya pencetus Sistem Tanam Paksa, Johannes graaf van den Bosch
Jumat, 28 Januari 2022 - 06:00 WIB
Johannes van den Bosch adalah pencetus cultuurstelsel atau Sistem Tanam Paksa. Ia merancang gagasann...
27 Januari 2008: Wafatnya Presiden RI ke-2, Soeharto
Kamis, 27 Januari 2022 - 06:00 WIB
Jenderal Besar ini wafat pada 27 Januari 2008 di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), Jakarta Selatan...
Ketua KPU RI pantau PSU Yalimo
Rabu, 26 Januari 2022 - 20:51 WIB
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Ilham Saputra, memantau langsung Pemungutan Suara Ulang (PSU) ...
DPR: Perjanjian ekstradisi langkah maju Presiden perangi korupsi
Rabu, 26 Januari 2022 - 19:03 WIB
Anggota Komisi III DPR RI Andi Rio Padjalangi menilai perjanjian ekstradisi Indonesia dan Singapura ...
Menteri Pertahanan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Taruna
Rabu, 26 Januari 2022 - 16:19 WIB
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berziarah ke Taman Makam Pahlawan Taruna di Kota Tangerang, Pr...
Kepala Kepolisian Indonesia dan Malaysia bahas PMI
Selasa, 25 Januari 2022 - 23:35 WIB
Kepala Kepolisian Indonesia, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, menerima kunjungan Kepala Kepoli...
InfodariAnda (IdA)