Pemprov Jatim percepat relokasi warga terdampak erupsi Semeru 

Elshinta.com - Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendorong proses relokasi lahan bagi warga terdampak bencana erupsi Gunung Semeru.

Menurut Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, tim dari Dinas Kehutanan Provinsi, Tim Drive Perhutani dan Pemerintah Kabupaten Lumajang, Selasa (14/12) sedang melakukan pengecekan di 2 titik lahan yang rencananya akan digunakan untuk relokasi warga terdampak.

"Tim dari Dinas Kehutanan Provinsi, Tim dari Drive Dinas Perhutani, tim dari Pemkab hari ini melakukan pengecekan di 2 titik. Titik ke 1 ada lahan 79 hektar, 1 sekitar 9 hektar. Sementara menurut data terakhir kita butuh sekitar 89 hektar,tetap semua dipetakan sesuai dengan data terakhir. Nah sekarang sementara surat ke kementrian KLHK sudah diajukan dari Bupati Lumajang," terang Gubernur di Kota Kediri seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Fendi Lesmana, Kamis (16/12).

Khofifah berharap saat masa tanggap darurat 14 hari selesai peta penetapan lahan sudah rampung, sehingga masyrakat bisa hidup tenang

"Karena yang saya tanya di pengungsian, di rumah sakit itu selalu mereka sampaikan tentang rumah. Termasuk saya sempat bertanya kepada kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, tentang apa keluhan mayoritas warga? ternyata lebih banyak bertanya tentang kepastian rumah mereka," ungkapnya.

Pada umumnya para warga menginginkan sebuah rumah yang aman, bukan bertempat tinggal di daerah yang rentan terjadi bencana. Khofifah mengaku keluhan ini sudah ia sampaikan langsung ke Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Lumajang pada tanggal 7 Desember 2021 lalu.

"Mudah-mudahan setelah cek lapangan, ada rekomendasi ke Kementerian dan Ditjen Planologi. Kementrian KLHK juga sudah menginstruksikan tim untuk cek lapanganya," ujarnya.

Ia kembali menjelaskan sesuai tupoksinya, untuk rekontruksi ditangani secara langsung oleh BNPB, sementara yang pembangunan rumah warga ditangani Kementerian PUPR.

Khofifah merinci kerusakan akibat dampak erupsi untuk fasum dan fasos ada sekitar 24 unit bangunan pendidikan, serta 5 tempat ibadah.