Relokasi huntara korban erupsi Semeru di Lumajang mulai dikerjakan

Elshinta.com - Pembersihan lahan untuk relokasi warga terdampak Awan Panas Guguran APG Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang Jawa Timur mulai dikerjakan menurunkan alat berat dari Yon Zipur, Hunian Sementara (Huntara) yang selanjutnya di buatkan Hunian Tetap (Huntap) sesuai yang diprogramkan pemerintah.

Area bertempat di Dusun Umbulrejo Barat Desa Sumbermujur Kecamatan Candipuro seluas 81 Ha milik Perhutani telah dipetakan merupakan daerah aman dari ancaman bahaya Semeru.

Dikatakan Pekerja Sosial BNPB Masyekh, pembersihan lahan relokasi dimulai kemarin Jum'at (17/12) dan pengerjaannya Huntara akan segera dilakukan.

"Kegiatan pembangunan kawasan relokasi untuk pengungsi terdampak langsung khususnya di zona merah erupsi semeru terus dipercepat. Kegiatan pembersihan areal dan pengurukan sudah dimulai sejak Jumat (17/12). Dua kendaraan berat sudah beroperasi di salah satu titik relokasi yaitu di area yang terletak dekat Desa Sumbermujur Kecamatan Candipuro, Lumajang", kata Masyekh, Minggu (19/12).

Dijelaskan petugas dari BNPB tersebut, lokasi relokasi telah mendapat persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk membangun penampungan sementara korban dan lahan usahanya yaitu Keputusan MenLHK nomor 1256/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2021 disana disebutkan area yang diijinkan untuk ditempati seluas total 90,98 hektar.

"Kedepannya untuk tiap Kepala Keluarga dari pengungsi yang tervalidasi data (byname by adrees) oleh pemerintahan desa dan ditetapkan Bupati akan mendapatkan satu unit Huntara berukuran 7x14 meter persegi," ucap Masyekh seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Efendi Murdiono.

Skema pendanaan pembangunan Huntara direncanakan melalui donasi dari masyarakat seperti dana sosial yang sudah terhimpun dan atau kontribusi lembaga kemanusiaan membangun fasilitas tertentu didalam kawasan huntara dan CSR perusahaan.

BNPB mendukung pembangunan Huntara untuk penampungan pengungsi yang kini masih ada di tenda-tenda pengungsian terutama yang rumah awalnya tidak bisa ditempati lagi.

Masyekh Pekerja Sosial BNPB menggarisbawahi agar memperhatikan dampak sosial pembangunan kawasan relokasi baik hubungannya dengan warga sekitar dan kualitas kehidupan untuk keberlanjutan penghasilan tetap terjamin.

"Pembangunan kawasan relokasi agar tetap memperhatikan dampak sosial seperti potensi penolakan dan bagaimana terjaminnya kualitas kehidupan didalam kawasan seperti sarpras yang layak serta penghasilan ekonomi tetap ada bagi mereka,” terangnya.