DFW: Masih banyak kapal nelayan belum terdaftar oleh pemerintah
Elshinta
Minggu, 09 Januari 2022 - 13:19 WIB |
DFW: Masih banyak kapal nelayan belum terdaftar oleh pemerintah
Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Moh Abdi Suhufan. ANTARA/Dokumentasi Pribadi

Elshinta.com - Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia Moh Abdi Suhufan menyatakan bahwa masih banyak kapal berukuran kecil milik nelayan yang belum terdaftar oleh pemerintah sehingga juga menjadi tantangan dalam menerapkan kebijakan penangkapan terukur.

"Sejauh ini pemerintah belum pernah melakukan kegiatan sensus kapal ikan, sehingga jumlah kapal yang teregistrasi diperkirakan jauh dari angka yang sebenarnya," kata Abdi di Jakarta, Minggu.

Mengantisipasi penangkapan ikan berlebih atau overfishing, pihaknya mendukung pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk melakukan registrasi kapal ikan melalui kegiatan pengukuran dan penerbitan pas kecil.

Ia mengingatkan bahwa bila sensus penduduk dengan 270 juta jiwa berhasil dilakukan maka hal serupa dapat dilakukan untuk memastikan jumlah kapal ikan dari berbagai ukuran yang diperkirakan jumlahnya kurang dari 700 ribu di Tanah Air.

"Mestinya (sensus kapal nelayan atau pelaku usaha perikanan) menjadi prioritas pemerintah saat ini," kata Abdi.

Menurut dia, registrasi kapal ikan merupakan titik masuk untuk penelusuran hasil tangkapan tuna jika Indonesia ingin mengikuti sertifikasi produk oleh sejumlah lembaga internasional.

Abdi menuturkan, apalagi saat ini kegiatan penangkapan tuna oleh nelayan kecil kini makin berkembang, bersamaan pula dengan rencana pemerintah melalui KKP dalam menerapkan kebijakan penangkapan terukur mulai 2022 ini.

"Sejalan dengan upaya pemerintah untuk melindungi kegiatan penangkapan ikan skala kecil, saat ini pemerintah telah mencanangkan perikanan terukur. Salah satu tantangan perikanan terukur adalah masih banyak perahu atau kapal penangkapan ikan ukuran kecil yang belum memiliki pas kecil dan Tanda Daftar Kapal Perikanan atau TDKP," paparnya.

DFW Indonesia, ujar dia, bekerja sama dengan Burung Indonesia telah memfasilitasi pengukuran dan penerbitan pas kecil bagi nelayan penangkap tuna di kabupaten Buton.

Koordinator Program Wabula, DFW Indonesia, Nasruddin mengatakan pengukuran kapal dan penerbitan pas kecil ini diperuntukan bagi nelayan kecil pada beberapa desa di kabupaten Buton.

Kegiatan yang menyasar nelayan penangkap tuna dengan armada di bawah 5 GT ini berhasil mengukur 86 perahu nelayan tuna dan dilaksanakan selama 2 hari yaitu tanggal 8-9 Januari 2022 berlokasi di desa Holimbobo Jaya, Wabula, Wasuembda dan Tolando, kabupaten Buton.

"Kegiatan ini merupakan bentuk sinergi berbagai pihak dalam perlindungan nelayan. Kegiatan ini juga merupakan implementasi dari kerjasama antara Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta DFW Indonesia dalam mendukung perlindungan nelayan kecil," kata Zulhamran.

Sebelumnya terkait kebijakan penangkapan terukur, KKP telah memperkenalkan sistem kontrak dalam penerapan kebijakan penangkapan terukur, sekaligus menjaring masukan dari beragam pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan domestik.

"Penarikan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dengan sistem kontrak ini merupakan hal baru yang juga sejalan dengan kebijakan ekonomi biru untuk menyeimbangkan ekonomi dan ekologi," kata Dirjen Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini dalam konsultasi publik yang digelar secara daring dari Kantor KKP di Jakarta, Kamis (30/12/2021).

Zaini menjelaskan, sistem kontrak yang dimaksud adalah bentuk kerja sama antara pemerintah dengan mitra dalam pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Sedangkan mitra kerja sama tersebut, lanjutnya, adalah berupa entitas usaha berbadan hukum yaitu koperasi dan perseroan terbatas.

Zaini mengatakan sistem kontrak ini juga dapat mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Dia berharap industri perikanan dapat tumbuh di seluruh wilayah Indonesia dengan potensi perikanan yang besar dari Aceh hingga Papua.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
TokoMall dan Ghozali bermitra ajak kreator konten lokal berkarya NFT
Selasa, 18 Januari 2022 - 07:23 WIB
Tokocrypto melalui plaform marketplace NFT (Non-Fungible Token), TokoMall bermitra dengan Sultan...
Reisa tegaskan vaksin booster tak akan buat masyarakat overdosis
Selasa, 18 Januari 2022 - 06:59 WIB
Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 dan Duta Adaptasi Kebiasaan Baru Reisa Broto Asmoro menegaskan...
Dekan FISIP Universitas Riau ditahan
Selasa, 18 Januari 2022 - 06:23 WIB
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIP) Universitas Riau Syafri Harto resmi ditahan oleh ke...
Kemkes: Sudah 119.992.852 warga divaksinasi COVID-19 dosis lengkap
Selasa, 18 Januari 2022 - 06:01 WIB
Kementerian Kesehatan RI melaporkan sebanyak 119.992.852 warga Indonesia telah mendapatkan dosis vak...
Reisa: Aturan pembatasan untuk 14 negara tak efektif lagi dijalankan
Selasa, 18 Januari 2022 - 00:23 WIB
Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 dan Duta Adaptasi Kebiasaan Baru Reisa Broto Asmoro mengatakan...
Sejumlah kawasan di Palembang kembali terendam banjir
Senin, 17 Januari 2022 - 23:47 WIB
Sejumlah kawasan pemukiman penduduk dan beberapa ruas jalan protokol di Kota Palembang, Sumatera Sel...
Lima juta vaksin Sinovac tiba di Indonesia
Senin, 17 Januari 2022 - 23:35 WIB
Indonesia kembali kedatangan vaksin dalam rangka memenuhi kebutuhan vaksinasi nasional. Dalam tahap ...
Wawali minta warga Surabaya laporkan jalan berlubang ke `Wargaku`
Senin, 17 Januari 2022 - 23:23 WIB
Wakil Wali (Wawali) Kota Surabaya Armuji meminta warga Kota Pahlawan, Jawa Timur, melaporkan adanya ...
Pemerintah kaji lokasi PLTN di Bangka Belitung dan Kalimantan
Senin, 17 Januari 2022 - 22:59 WIB
Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai kajian dan studi terkait rencana pembangunan Pembangki...
Anggota DPR mengamuk lihat tanah galian berceceran di jalan Subang
Senin, 17 Januari 2022 - 21:59 WIB
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi mengamuk melihat jalan provinsi di Kabupaten Subang, Jawa...
InfodariAnda (IdA)