Vaksin halal berikan perlindungan dan rasa aman bagi konsumen

Elshinta.com - Anggota Komisi IX DPR RI Yahya Zaini mendesak pemerintah agar dalam penggunaan vaksin Covid-19 memprioritaskan vaksin yang halal. Hal ini untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi konsumen, khususnya bagi masyarakat muslim.

“Pada waktu awal vaksinasi, alasan kedaruratan dapat dijadikan dasar yang memperbolehkan penggunaan vaksin tidak halal. Tetapi untuk kondisi sekarang, apakah masih relevan alasan tersebut," kata Yahya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Eko Sulestyono, Senin (10/1).

Menurut Yahya, saat ini ada dua merek vaksin Covid-19 yang sudah mendapatkan sertifikat 100 persen Halal dan Suci dari MUI, yaitu Sinovac dan Zivifax.

Kedua jenis vaksin itu juga sudah mendapatkan izin Emergency Use Authorization (EUA) atau izin penggunaan darurat vaksin Covid-19 dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM).

"Dengan semakin banyaknya pilihan vaksin halal, maka tidak ada lagi alasan bagi masyarakat yang selama ini menolak untuk divaksin dengan alasan tidak halal,” jelasnya.

Menurut Yahya, hingga kini masih ada sebagian warga masyarakat yang ragu dan tidak mau divaksin dengan alasan vaksinnya tidak halal. Hal ini terjadi di daerah yang tingkat vaksinasinya masih rendah, seperti di Aceh.

Ia mendorong agar vaksin booster yang akan digunakan adalah vaksin yang halal. Sampai saat ini, pemerintah sendiri belum menentukan jenis vaksin yang akan digunakan.

Ia juga meminta dengan tegas agar Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memperhatikan masalah kehalalan vaksin.

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 melaporkan sebanyak 455.024 jiwa telah menerima vaksin dosis kedua vaksin Covid-19 pada Sabtu, 8 Januari 2022 hingga pukul 12.00 WIB.

Berdasarkan data Satgas Covod-19, dengan penambahan itu secara total jumlah penduduk Indonesia yang telah menerima vaksin dosis kedua sejak pertama kali digulirkan sebanyak 116.569.908 jiwa.

Sementara jumlah penerima vaksin dosis pertama pada Sambu, 8 Januari 2022 kemarin bertambah 760.632 jiwa. Dengan tambahan tersebut, masyarakat yang telah mendapat vaksin dosis pertama mencapai 169.580.225 jiwa sehingga hal tersebut patut diapresiasi.

Pasalnya, jumlah tersebut menunjukkan bahwa Indonesia menjadi negara yang pencapaian vaksinasinya cukup tinggi. Pemerintah menargetkan Maret 2022 mendatang, target 70 persen untuk dua dosis dapat terpenuhi.

Pada tahun 2022 ini, pemerintah akan melaksanakan vaksin booster. Vaksin booster ini rencananya menargetkan masyarakat miskin dan tidak mampu yang sudah menjadi PBI (Peserta Bantuan Iuran) BPJS untuk mendapat vaksin secara gratis. Sedangkan untuk masyarakat non-PBI, akan dikenakan biaya alias membayar.