Kejagung periksa 11 saksi pelanggaran proyek satelit Kemhan
Elshinta
Jumat, 14 Januari 2022 - 22:35 WIB |
Kejagung periksa 11 saksi pelanggaran proyek satelit Kemhan
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAMPidsus) Febrie Adriansyah (tengah) didampingi Jaksa Agung Muda Pidana Militer Laksda Anwar Saadi memberikan keterangan pers terkait penanganan perkara dugaan pelanggaran hukum proyek satelit Kemhan, Jumat (14/1/2022). (ANTARA/Laily Rahmawaty)

Elshinta.com - Penyidik Jaksa Agung Muda Tidak Pidana Khusus Kejaksaan Agung memeriksa 11 orang saksi terkait dugaan pelanggaran hukum proyek satelit Kementerian Pertahanan (Kemhan) Tahun 2015-2021 yang merugikan keuangan negara sekitar Rp800 miliar.

“Kami sudah memeriksa beberapa pihak baik dari pihak swasta ataupun rekanan pelaksana maupun dari beberapa orang di Kementerian Pertahanan, jumlah yang diperiksa ada 11 orang,” kata Jaksa Agung Muda tindak Pidana Khusus (JAMPidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung, Jakarta Jumat.

Menurut Febrie, kemungkinan jumlah saksi atau pihak-pihak yang diperiksa akan terus bertambah. Tidak hanya memeriksa saksi-saksi, jaksa penyidik juga menguatkan dari alat bukti surat.

Ia mengatakan ada beberapa dokumen-dokumen yang diperoleh oleh jaksa penyidik khususnya terkait dengan unsur kerugian negara.

Dalam penelusuran barang bukti ini, kata Febrie, jaksa bekerja dengan kehati-hatian dan berkoordinasid engan pihak-pihak terkait seperti auditor dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Tentunya jaksa tidak ceroboh, ini juga sudah dilakukan diskusi dengan rekan-rekan auditor,” ujar Febrie.
 

Febrie menyebutkan, penyelidikan terhadap kasus ini sudah berlangsung selama satu minggu. Kasus tersebut sudah menjadi perkara prioritas yang ditangani oleh Kejaksaan Agung.

Penyidik JAMPidsus telah melakukan ekspose, dan peserta ekspose menyatakan bahwa alat bukti sudah cukup untuk dilakukan penyidikan. Sehingga Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menandatangani surat perintah penyidikan dengan Nomor Print 08 tanggal 14 Januari 2022.

“Jadi kita sudah lakukan penyidikan dan ini jadi prioritas penyelesaian bagi kita,” terang Febrie.

Saat ditanya apakah akan memeriksa mantan menteri yang memimpin kala proyek satelit tersebut terjadi, Febrie menyatakan jaksa penyidik bekerja secara prefesional untuk memeriksa pihak-pihak yang memiliki korelasi dalam menguatkan pembuktian tanpa melihat dalam kapasitas jabatan maupun posisinya.

“Saya rasa jaksa penyidik kita profesional. Kita tidak melihat dalam kapasitas jabatan, kita tidak melihat posisinya tapi bagi orang-orang yang perlu dimintai keterangan dalam penyidikan dan itu korelasimya untuk pembuktian maka akan kita lakukan pemeriksaan,” ujar Febrie menerangkan.

Proyek satelit Kemhan itu terjadi pada tahun 2015, yang kala itu Kemhan dipimpin oleh Ryamizard Ryacudu. Proyek itu berkaitan dengan pengelolaan satelit untuk slot orbit 123 derajat Bujur Timur.

Sementara itu Direktur Penyidikan Supardi mengatakan belum memeriksa mantan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu maupun Wiranto terkait perkara ini. Jaksa penyidik masih melihat pihak-pihak yang berkepentingan untuk dilakukan pemeriksaan.

"Belum (diperiksa-red), kita lihat mana pihak-pihak yang berkepentingan, baru nanti penindakan jalan," kata Supardi.

Sebelumnya, Panglima TNI Janderal TNI Andika Perkasa menyebutkan ada indikasi keterlibatan anggota TNI dalam kasus pelanggaran hukum proyek satelit Kemhan.

Indikasi tersebut diketahui dalam pertemuan dengn Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD pada Selasa (11/1) lalu.

"Beliau (Menkopolhukam-red) menyampaikan ada indikasi keterlibatan beberapa personel TNI. Dan saat ini proses hukum segera dimulai," kata Andika.

 

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Korupsi jasa pelabuhan, Kajari Samosir tetapkan MS jadi tersangka
Jumat, 21 Januari 2022 - 19:36 WIB
Kejari Samosir menetapkan mantan Kepala Unit KMP Sumut I DAN Sumut II, MS tersangka dalam kasus duga...
Polisi: Suami bunuh istri karena korban ingin `menikah` lagi
Jumat, 21 Januari 2022 - 16:56 WIB
Polres Metro Jakarta Timur menyebutkan motif pembunuhan oleh suami, W (41) di kontrakannya Jalan Po...
DPO kasus dugaan korupsi DD-ADD di SBT tertangkap di Jakarta
Jumat, 21 Januari 2022 - 16:36 WIB
Tim Intelijen Kejaksaan Agung RI bekerja sama dengan tim Kejati Maluku menangkap Nizar Alkatiri (39)...
Polisi terima pengaduan Majelis Adat Sunda soal Arteria Dahlan
Jumat, 21 Januari 2022 - 14:26 WIB
Kepolisian Daerah Jawa Barat menyebut telah menerima pengaduan dari Masyarakat Adat Sunda soal ucapa...
Polisi sebut korban meninggal kecelakaan maut Balikpapan empat orang
Jumat, 21 Januari 2022 - 13:59 WIB
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo menyampaikan data terkini sementara korban menin...
KPK panggil enam saksi terkait kasus korupsi di Penajam Paser Utara
Jumat, 21 Januari 2022 - 13:04 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat, memanggil enam saksi dalam penyidikan kasus dugaan korups...
MA berhentikan hakim dan panitera PN Surabaya terjaring OTT KPK
Jumat, 21 Januari 2022 - 11:58 WIB
Mahkamah Agung (MA) memberhentikan sementara hakim berinisial IT dan panitera pengganti H yang bertu...
Hakim Itong yang ditetapkan tersangka miliki harta Rp2,17 miliar
Jumat, 21 Januari 2022 - 09:11 WIB
Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Itong Isnaeni Hidayat (IIH) yang telah ditetapkan sebagai ters...
KPK tahan hakim PN Surabaya Itong terkait kasus suap
Jumat, 21 Januari 2022 - 08:59 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Itong Isnaeni Hiday...
Penendang sesajen di lokasi APG Semeru tiba di Polres Lumajang
Jumat, 21 Januari 2022 - 08:47 WIB
Pelaku penendang dan pembuangan sesajen berinisial HF di lokasi awan panas guguran (APG) Gunung Seme...
InfodariAnda (IdA)