Apa Itu ebupot unifikasi unifikasi dan apa saja fungsinya? Berikut ulasannya
Elshinta
Selasa, 18 Januari 2022 - 15:01 WIB | Penulis : | Editor : Administrator
Apa Itu ebupot unifikasi unifikasi dan apa saja fungsinya? Berikut ulasannya
ill-web klikpajak.id

Elshinta.com - Instansi pemerintah wajib memotong/memungut pajak penghasilan (PPh) yang terutang atas setiap pembayaran yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan PPh antara lain PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26.

Sesuai dengan ketentuan PMK 231/2019, pelaporan atas pemotongan dan/atau pemungutan pajak oleh instansi pemerintah dilakukan dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 21/26 instansi pemerintah atau SPT Masa unifikasi instansi pemerintah.

Berdasarkan pada ketentuan PER-17/PJ/2021, bukti pemotongan/pemungutan pajak dan SPT Masa tersebut berbentuk dokumen elektronik yang dibuat dan dilaporkan melalui aplikasi e bupot unifikasi instansi pemerintah. Lantas, apa itu e bupot unifikasi instansi pemerintah?

Definisi

Ditjen Pajak (DJP) mengenalkan e bupot unifikasi instansi pemerintah guna memberikan kemudahan dan pelayanan bagi instansi pemerintah. Berdasarkan Pasal 1 angka 26 PER-17/PJ/2021, aplikasi e bupot unifikasi instansi pemerintah adalah:

Perangkat lunak yang disediakan di laman milik DJP atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak yang dapat digunakan untuk membuat Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah dan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Instansi Pemerintah, serta mengisi, dan menyampaikan SPT 21/26 Instansi Pemerintah dan SPT Unifikasi Instansi Pemerintah.

Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui jika apliaksi e bupot unifikasi instansi pemerintah tersebut dapat digunakan untuk membuat bukti pemotongan 21/26 instansi pemerintah dan bukti pemotongan/pemungutan unifikasi.

Selain itu, aplikasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengisi dan menyampaikan SPT 21/26 instansi pemerintah dan SPT unifikasi instansi pemerintah. Penjelasan mengenai setiap istilah tersebut telah dijabarkan dalam PER-17/PJ/2021.

Berdasarkan PER-17/PJ/2021, bukti pemotongan 21/26 instansi pemerintah adalah dokumen yang dibuat pemotong/pemungut pajak sebagai bukti atas pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 dan menunjukkan besarnya PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang telah dipotong.

Selanjutnya, bukti pemotongan/pemungutan unifikasi instansi pemerintah adalah dokumen yang dibuat pemotong/pemungut pajak sebagai bukti atas pemotongan/pemungutan PPh dan menunjukkan besarnya PPh yang telah dipotong/dipungut.

Bukti pemotongan/pemungutan unifikasi instansi pemerintah tersebut terdiri atas bukti pemotongan/pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, Pasal 22, dan Pasal 23 (formulir BPPU), serta bukti pemotongan PPh Pasal 26 (formulir BPPU-26).

Lalu, SPT 21/26 instansi pemerintah adalah SPT Masa yang digunakan oleh pemotong/pemungut pajak untuk melaporkan kewajiban pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, serta penyetoran atas pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 dalam 1 masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Sementara itu, SPT unifikasi instansi pemerintah adalah SPT Masa yang digunakan oleh pemotong/pemungut pajak untuk melaporkan kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan pajak, serta penyetoran atas pemotongan dan/atau pemungutan pajak dalam 1 masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

SPT unifikasi instansi pemerintah tersebut meliputi beberapa jenis pajak, yaitu: PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, selain yang dilaporkan dalam SPT 21/26 instansi pemerintah.

Secara lebih terperinci, berdasarkan materi kelas pajak yang diadakan KPP Pratama Pontianak Barat pada 9 September 2021 sampai dengan 10 September 2021, aplikasi e bupot unifikasi instansi pemerintah terdiri atas dua jenis, yaitu:

  1. Pertama, e bupot unifikasi unifikasi instansi pemerintah. Aplikasi ini digunakan untuk melaporkan PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 26, PPN dan PPnBM pemungut. Aplikasi ini berbasis website sehingga tidak membutuhkan installer.
  2. Kedua, e bupot unifikasi PPh Pasal 21 yang digunakan untuk melaporkan PPh Pasal 21. Aplikasi ini juga berbasis website sehingga tidak membutuhkan installer. Dengan aplikasi berbasis website maka data akan tersimpan dengan lebih aman pada server DJP.

Aplikasi e bupot unifikasi instansi pemerintah tersebut wajib digunakan mulai masa pajak September 2021. Aplikasi ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi instansi pemerintah karena tidak lagi harus membuat bukti potong dan pelaporan SPT Masa PPh secara terpisah dengan aplikasi berbeda.

Sebelumnya, instansi pemerintah perlu memakai berbagai aplikasi untuk memenuhi kewajibannya antara lain seperti e bupot unifikasi PPh Pasal 23/26, e-SPT PPh Pasal 22, e-SPT PPh Pasal 23, e-SPT PPh Pasal 15, e-SPT PPh Pasal 4 ayat (2), e-SPT PPh Pasal 26, dan e-SPT PPN 1107 PUT.

Aplikasi e bupot unifikasi instansi pemerintah juga dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum terkait status dan keandalan bukti pemotongan/ pemungutan. Aplikasi tersebut juga ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan dalam pembuatan bukti potong/pungut dan penyampaian SPT.

Selain itu, aplikasi e bupot unifikasi instansi pemerintah juga diharapkan dapat meningkatkan akurasi dan validasi kepada wajib pajak pemotong/pemungut. DJP berharap aplikasi ini menjadi one-stop application untuk memenuhi kewajiban pajak instansi pemerintah.

Aplikasi e bupot unifikasi instansi pemerintah merupakan aplikasi disediakan pada laman milik DJP (DJP online) atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Aplikasi tersebut dapat digunakan untuk membuat bukti pemotongan 21/26 dan bukti pemotongan/pemungutan unifikasi instansi pemerintah.

Aplikasi juga dapat digunakan untuk mengisi dan menyampaikan SPT 21/26 instansi pemerintah serta SPT unifikasi instansi pemerintah. Aplikasi tersebut terdiri atas dua jenis, yaitu e bupot unifikasi unifikasi instansi pemerintah dan e bupot unifikasi PPh Pasal 21.

Saatnya Urus Pajak Perusahaan dengan Fitur Lengkap Klikpajak by Mekari

Setelah mengetahui apa itu eBupot unifikasi, kini waktunya Anda urus perpajakan dengan cara yang mudah dan cepat melalui fitur lengkap aplikasi pajak online mitra resmi DJP, Klikpajak.id.

Fitur lengkap Klikpajak membantu mempermudah urusan perpajakan bagi para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Anda yang berprofesi pada bagian keuangan atau sebagai tax officer.

Temukan fitur lengkap aplikasi pajak online Klikpajak by Mekari selengkapnya di Inilah Daftar Fitur Lengkap Klikpajak untuk Lebih Mudah Kelola Pajak Perusahaan.

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis dan aktivitas Anda dalam mengelola e-Faktur, e bupot unifikasi, bayar dan lapor SPT Tahunan/Masa PPh dan PPN yang dapat menghemat banyak waktu?

Jangan segan menghubungi Klikpajak, karena Klikpajak senang berbicara dengan Anda. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya untuk memudahkan urusan perpajakan perusahaan. Klikpajak by Mekari mengerti yang Anda butuhkan.

Cukup daftarkan email di www.klikpajak.id dan temukan bagaimana Anda dapat melakukan urusan perpajakan dengan sangat menyenangkan. Lebih mudah dari sekadar yang dibayangkan.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Satgas Yonif 126/KC laksanakan donor darah di perbatasan RI-PNG
Minggu, 22 Mei 2022 - 19:55 WIB
Satgas Yonif 126/KC bersama Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Jayapura menyelenggarakan donor dara...
Polres Cianjur berlakukan sistem satu arah ke Bogor
Minggu, 22 Mei 2022 - 17:23 WIB
Polres Cianjur, Jawa Barat, memberlakukan sistem satu arah menuju Bogor karena ekor antrean terus me...
Tingkatkan kemampuan kebencanaan, Basarnas Jayapura gelar pelatihan
Minggu, 22 Mei 2022 - 16:48 WIB
Badan Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Jayapura menggelar pelatihan teknik pertolongan di keting...
Polda Jatim gandeng mahasiswa kedokteran sasar vaksinasi remaja
Minggu, 22 Mei 2022 - 15:12 WIB
Bid Dokkes Polda Jatim terus melakukan akselerasi vaksinasi. Hal ini disampaikan oleh Kabid Dokkes P...
Airlangga: Fahmi Idris sosok aktivis dan pekerja keras
Minggu, 22 Mei 2022 - 14:27 WIB
Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menilai Fahmi Idris sebagai sosok seorang aktivis da...
Sumbar dongkrak pendapatan daerah dengan turun ke jalan
Minggu, 22 Mei 2022 - 13:43 WIB
Siang yang terik di Kota Padang, saat sejumlah petugas gabungan Kepolisian, Jasa Raharja dan Pegawai...
Wali Kota Surabaya tekankan pentingnya rekayasa perawatan bangunan
Minggu, 22 Mei 2022 - 13:31 WIB
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menekankan pentingnya memperkuat perawatan dan pemeliharaan bangunan ...
Menko PMK: Jika jadi endemi penanganan COVID-19 seperti penyakit biasa
Minggu, 22 Mei 2022 - 12:55 WIB
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyataka...
Tim SAR temukan nelayan hilang tersambar petir di Kolaka meninggal
Minggu, 22 Mei 2022 - 12:43 WIB
Tim SAR gabungan menemukan nelayan bernama Suriadi (39) yang dilaporkan hilang pada Jumat (20/5) aki...
Kapal ikan berpenumpang 10 orang tenggelam di perairan Ternate
Minggu, 22 Mei 2022 - 12:31 WIB
Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Ternate, Maluku Utara (Malut) melakukan pencarian terhadap...
InfodariAnda (IdA)