Hakim Itong yang ditetapkan tersangka miliki harta Rp2,17 miliar
Elshinta
Jumat, 21 Januari 2022 - 09:11 WIB |
Hakim Itong yang ditetapkan tersangka miliki harta Rp2,17 miliar
Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Itong Isnaeni Hidayat (tengah) menyampaikan pembelaan saat berlangsungnya jumpa pers di Gedung KPK RI, Jakarta, Kamis (20/1/2022). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/rwa.

Elshinta.com - Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Itong Isnaeni Hidayat (IIH) yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki total harta kekayaan Rp2.174.542.499,00.

Sebagaimana pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari laman https://elhkpn.kpk.go.id yang diakses pada hari Jumat, Itong terakhir melaporkan kekayaannya pada tanggal 12 Januari 2021 untuk laporan periodik tahun 2020.

Adapun data hartanya terdiri atas satu tanah dan bangunan berlokasi di Surakarta dan satu tanah di Boyolali dengan total nilai Rp1.030.000.000,00.

Selanjutnya, Itong juga tercatat memiliki 1 unit mobil Toyota Innova tahun 2017 senilai Rp160 juta, harta bergerak lainnya senilai Rp22,5 juta serta kas dan setara kas senilai Rp962.042.499,00.

Dengan demikian, keseluruhan total harta kekayaannya senilai Rp2.174.542.499,00.

KPK menetapkan Itong bersama panitera pengganti pada PN Surabaya Hamdan (HD) sebagai tersangka penerima dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di PN Surabaya, Jawa Timur.

Sementara itu, tersangka pemberi adalah pengacara dan kuasa dari PT Soyu Giri Primedika (SGP) Hendro Kasiono (HK).

Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan bahwa Itong selaku hakim tunggal pada PN Surabaya menyidangkan salah satu perkara permohonan terkait dengan pembubaran PT SGP.

"Adapun yang menjadi pengacara dan mewakili PT SGP adalah tersangka HK yang diduga ada kesepakatan antara HK dan pihak perwakilan PT SGP untuk menyiapkan sejumlah uang yang akan diberikan kepada hakim yang menangani perkara tersebut," kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat dini hari.

KPK menduga uang yang disiapkan untuk mengurus perkara ini sejumlah sekitar Rp1,3 miliar dimulai dari tingkat putusan pengadilan negeri sampai tingkat putusan Mahkamah Agung.

"Sebagai langkah awal realisasi dari uang Rp1,3 miliar dimaksud, tersangka HK menemui tersangka HD selaku panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya dan meminta agar hakim yang menangani perkaranya bisa memutus sesuai dengan keinginan tersangka HK," kata Nawawi.

Untuk memastikan bahwa proses persidangan perkaranya berjalan sesuai harapan, tersangka Hendro diduga berulang kali menjalin komunikasi, di antaranya melalui sambungan telepon dengan Hamdan dengan mengunakan istilah "upeti" untuk menyamarkan maksud dari pemberian uang.

"Adapun setiap hasil komunikasi antara tersangka HK dan tersangka HD diduga selalu dilaporkan oleh tersangka HD kepada tersangka IIH," ungkap Nawawi.

KPK menyebut putusan yang diinginkan oleh Hendro, di antaranya agar PT SGP dinyatakan dibubarkan dengan nilai aset yang bisa dibagi sejumlah Rp50 miliar.

"Tersangka HD lalu menyampaikan keinginan tersangka HK kepada tersangka IIH dan tersangka IIH menyatakan bersedia dengan adanya imbalan sejumlah uang," katanya.

Pada bulan Januari 2022, Itong menginformasikan dan memastikan bahwa permohonan dapat dikabulkan dan meminta Hamdan untuk menyampaikan kepada Hendro agar merealisasikan sejumlah uang yang sudah dijanjikan sebelumnya.

"Tersangka HD segera menyampaikan permintaan tersangka IIH kepada tersangka HK dan pada tanggal 19 Januari 2022, uang lalu diserahkan oleh tersangka HK kepada tersangka HD sejumlah Rp140 juta yang diperuntukkan bagi tersangka IIH," kata Nawawi.

KPK juga menduga Itong menerima pemberian lain dari pihak-pihak yang berperkara di PN Surabaya dan hal itu akan didalami lebih lanjut oleh tim penyidik.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Korlantas: Implementasi ETLE mobile sesuai karakteristik daerah
Selasa, 24 Mei 2022 - 13:47 WIB
Kasubdit Penindakan Pelanggaran (Dakgar) Subdit Penegakan Hukum (Gakkum) Korlantas Polri Kombes Polr...
Korlantas target dalam 5 tahun semua kendaraan gunakan pelat putih
Selasa, 24 Mei 2022 - 08:03 WIB
Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menargetkan dalam kurun waktu 5 tahun semua kendaraan di Indones...
KPK sebut analisis ICW terkait kerugian keuangan negara salah kaprah
Selasa, 24 Mei 2022 - 07:15 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut analisis Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait dengan...
Kejari Kabupaten Sukabumi tahan kades diduga korupsi ADD dan DD
Selasa, 24 Mei 2022 - 06:31 WIB
Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Sukabumi resmi menahan Kepala Desa Kabandung...
24 Mei 2017: Bom Kampung Melayu yang menyita perhatian Dunia
Selasa, 24 Mei 2022 - 06:00 WIB
Aksi bom bunuh diri yang terjadi di Kampung Melayu, Jakarta Timur pada Rabu 24 Mei 2017 malam salah...
Polisi selidiki kasus kecelakaan kerja di PG Rendeng Kudus
Senin, 23 Mei 2022 - 23:53 WIB
Kepolisian Resor Kudus, Jawa Tengah, masih melakukan penyelidikan atas terjadinya kasus kecelakaan k...
KPK limpahkan berkas terdakwa korupsi proyek IPDN Gowa ke pengadilan
Senin, 23 Mei 2022 - 23:39 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara terdakwa mantan Kepala Divisi I PT Was...
Polisi dapatkan rekaman CCTV aksi panah di Mataram
Senin, 23 Mei 2022 - 22:31 WIB
Polresta Mataram mendapatkan rekaman kamera closed circuit television (CCTV) terkait aksi orang t...
Polisi periksa Eddy Soeparno terkait laporan terhadap Muannas Alaidid
Senin, 23 Mei 2022 - 21:49 WIB
Polda Metro Jaya memeriksa Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Mohammad ...
Kejari tahan mantan Ketua KONI Padang karena korupsi
Senin, 23 Mei 2022 - 20:53 WIB
Kejaksaan Negeri Padang, Sumatera Barat, menahan mantan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KO...
InfodariAnda (IdA)