KPK panggil enam saksi terkait kasus korupsi di Penajam Paser Utara
Elshinta
Jumat, 21 Januari 2022 - 13:04 WIB |
KPK panggil enam saksi terkait kasus korupsi di Penajam Paser Utara
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto (kiri), Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (tengah), dan Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (13/1/2022), terkait dengan penetapan Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas\'ud beserta lima orang lainnya sebagai tersangka. ANTARA/HO-Humas KPK

Elshinta.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat, memanggil enam saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

"Hari ini pemeriksaan saksi dan perkara tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pada tahun 2021—2022," kata Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Enam saksi yang dipanggil, yakni Justan selaku PNS, Sekretaris DPC Partai Demokrat Syamsudin alias Aco, Bendahara Korpri Agus Suyadi, Surya Yudrian selaku ajudan bupati, Herianto selaku Direktur Perumda Benuo Taka, dan Hajrin Zainudin selaku pegawai PT Borneo Putra Mandiri.

"Pemeriksaan dilakukan di Kantor Mako Brimob Polda Kaltim," ucap Ali.

KPK menetapkan enam tersangka, yakni sebagai penerima adalah Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud (AGM), Plt. Sekda Kabupaten Penajam Paser Utara Mulyadi (MI), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara Edi Hasmoro (EH), Kepala Bidang Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara Jusman (JM), dan Nur Afifah Balqis (NAB) dari pihak swasta/Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan.

Sementara itu sebagai pemberi, yakni Achmad Zuhdi alias Yudi (AZ) dari pihak swasta.

Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan bahwa pada tahun 2021 Kabupaten Penajam Paser Utara mengagendakan beberapa proyek pekerjaan yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara dan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara.

Adapun nilai kontraknya sekitar Rp112 miliar, antara lain untuk proyek multiyears peningkatan Jalan Sotek-Bukit Subur dengan nilai kontrak Rp58 miliar dan pembangunan gedung perpustakaan dengan nilai kontrak Rp9,9 miliar.

Atas adanya beberapa proyek tersebut, tersangka Abdul Gafur diduga memerintahkan tersangka Mulyadi, tersangka Edi, dan tersangka Jusman untuk mengumpulkan sejumlah uang dari para rekanan yang sudah mengerjakan beberapa proyek fisik di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Selain itu, tersangka Abdul Gafur diduga juga menerima sejumlah uang atas penerbitan beberapa perizinan antara lain perizinan untuk hak guna usaha (HGU) lahan sawit di Kabupaten Penajam Paser Utara dan perizinan bleach plant  pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara.

KPK menduga tersangka Mulyadi, tersangka Edi, dan tersangka Jusman adalah orang pilihan dan kepercayaan dari tersangka Abdul Gafur untuk dijadikan sebagai representasi dalam menerima maupun mengelola sejumlah uang dari berbagai proyek untuk selanjutnya digunakan bagi keperluan tersangka Abdul Gafur.

Tersangka Abdul Gafur diduga bersama tersangka Nur Afifah, menerima dan menyimpan serta mengelola uang-uang yang diterimanya dari para rekanan di dalam rekening bank milik tersangka Nur Afifah yang berikutnya dipergunakan untuk keperluan tersangka Abdul Gafur.

Selain itu, KPK juga menduga tersangka Abdul Gafur telah menerima uang tunai sejumlah Rp1 miliar dari tersangka Achmad Zuhdi yang mengerjakan proyek jalan dengan nilai kontrak Rp64 miliar di Kabupaten Penajam Paser Utara.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Kejati periksa dubes-polisi sebagai saksi kasus lahan Pertamina
Sabtu, 28 Mei 2022 - 22:23 WIB
Tim penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta memeriksa beberapa saksi mul...
Kuasa Hukum YKMI layangkan surat keberatan atas SK Menkes
Sabtu, 28 Mei 2022 - 10:51 WIB
Kuasa Hukum Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) melayangkan surat keberatan atas terbitnya Sura...
28 Mei 2005: 2 bom ledakkan Pasar Tentena, tewaskan puluhan orang
Sabtu, 28 Mei 2022 - 06:00 WIB
Dua buah bom meledak di tengah keramaian aktivitas warga Pasar Sentral Tentena, Kabupaten Poso, Sul...
Hakim PN Tanjungkarang vonis mati dua terdakwa kurir 92 kg sabu
Jumat, 27 Mei 2022 - 23:59 WIB
Dua orang terdakwa yang berperan sebagai kurir peredaran 92 kilogram sabu-sabu dijatuhi hukuman mati...
Polri upayakan kembalikan dana korban DNA Pro
Jumat, 27 Mei 2022 - 23:23 WIB
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Whisnu Hermawan m...
Polresta Cirebon kerahkan semua anggota untuk berantas geng motor
Jumat, 27 Mei 2022 - 22:59 WIB
Kepolisian Resor Kota (Polresta) Cirebon, Jawa Barat, mengerahkan semua anggotanya untuk memberanta...
KPK blokir rekening senilai Rp139,4 miliar terkait kasus Heli AW-101
Jumat, 27 Mei 2022 - 22:35 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memblokir rekening bank milik PT Diratama Jaya Mandiri (JDM) seni...
Polda Malut tangkap tujuh ABK pencari ikan gunakan bom
Jumat, 27 Mei 2022 - 19:37 WIB
Kepolisian Daerah Maluku Utara (Malut) melalui Dit Polairud mengamankan satu buah kapal dan menangka...
Polda Metro imbau warga agar tidak bekerja di perusahaan pinjol ilegal
Jumat, 27 Mei 2022 - 19:24 WIB
Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya mengimbau kepada warga untuk tid...
Pengamat BUMN: Masih rancu soal kekayaan negara di perusahaan milik negara
Jumat, 27 Mei 2022 - 18:07 WIB
Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari Universitas Indonesia (UI) Toto Pranoto menyebut unsur...
InfodariAnda (IdA)