Ketua PN Depok ingatkan pencari keadilan jangan coba-coba lakukan suap dan gratifikasi 
Elshinta
Jumat, 21 Januari 2022 - 20:35 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Administrator
Ketua PN Depok ingatkan pencari keadilan jangan coba-coba lakukan suap dan gratifikasi 
Sumber foto: Hendrik Raseukiy/elshinta.com.

Elshinta.com - Pengadilan Negeri Depok, sudah melengkapi semua fasilitas fisik bangunan dan mental pegawai untuk dapat meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) tahun 2022 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB). 

Hal ini disampaikan. Ketua PN Depok Iman Lukmanul Hakim dalam  Pengadilan Negeri Depok Public Campaign "Menuju Pelayanan Pengadilan yang Ramah dan Mudah serta Bersih dari Korupsi", di Alun Kota Depok, Jawa Barat, Jumat (21/1). 

WBK/WBBM adalah predikat yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB) kepada unit kerja di instansi pemerintah yang menyelenggarakan fungsi pelayanan.

Disebutkan Iman Lukmanul Hakim, untuk mencapai predikat WBK dan WBBM, unit kerja harus terlebih dahulu membangun Zona Integritas (ZI). 

"Zona Integritas adalah predikat yang diberikan instansi pemerintah dan jajarannya memiliki komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik," ujar Iman seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hendrik Raseukiy. 

Iman mengatakan, public campaign ini dilakukan untuk menegakkan kembali tekad PN Depok supaya diketahui oleh masyarakat. 

"Semua layanan yang diberikan PN Depok kepada pencari keadilan bebas dari korupsi, nepotisme, dan korupsi (KKN), terintegrasi, bebas pungli, dan stop gratifikasi," sebutnya. 

PN Depok juga berharap kepada pencari keadilan saat pengurusan keadilan di PN Depok tidak melakukan upaya-upaya suap atau memberikan gratifikasi kepada para hakim, panitera pengganti, dan karyawan. 

PN Depok, di era kepemimpinan an Lukmanul Hakim telah menyelesaikan pembangunan fasilitas fisik dan peraturan-peraturan yang ketat untuk mencegah pelanggaran peraturan dan etika peradilan. Diantaranya, membangun koridor khusus bagi hakim menuju ke ruang sidang dan kembali dari ruang sidang ke ruang kerja hakim seusai sidang. 

"Tidak dibolehkan hakim, panitera pengganti, dan karyawan untuk berinteraksi dengan pencari keadilan di PN Depok. Ada pintu-pintu yang khusus dibuat untuk akses bagi masyarakat menuju ke dalam PN Depok yang tidak sama dengan hakim, panitera, dan karyawan PN Depok," ungkap Iman. 

Selain itu, PN Depok menyediakan ruang tahanan anak, ruang menyusui dan ruang anak bagi orang tua yang sedang cari keadilan.   

Kemudian area khusus merokok yang berbeda antara pegawai dengan  masyarakat. Di lingkungan PN Depok disediakan fasilitas parkir yang tidak diperbolehkan mengambil biaya parkir. 

Diakui Iman, walaupun ada pengaduan pencari keadilan bahwa pelayanan di PN Depok mengecewakan kepada Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial,  Iman cepat merespon dan sudah diperiksa oleh oleh kedua lembaga tersebut bahwa pengaduan tersebut tidak banar. 

"Tidak salah, kami malah bersyukur dilaporkan supaya kami mawas diri. Contoh, ada aduan bahwa persidangan di PN Depok lama nunggunya. Misalnya, jadwal undangan sidang jam sepuluh, tapi belum dimulai. Kemudian Mahkamah Agung mengklarifikasi kepada kami, ternyata lama menunggu itu lantara para pihak belum hadir semua untuk bersidang," jawab Iman. 

Waktu dekat, PN Depok meluncurkan E-PEDULI (Elektronik Perlindungan Pengaduan) Pengadilan Tinggi Bandung. Di sini, semua pengaduan masyarakat ditampung tanpa sensor. Diantara syaratnya, pengadu perlu menyertakan identitas lengkap dengan kartu tanda penduduk dengan nomor induk kependudukan yang jelas. Semua identitas pengadu pasti dilindungi.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Kali kesebelas, Kota Depok kembali raih WTP dari BPK
Selasa, 24 Mei 2022 - 11:04 WIB
Wali Kota Depok Mohammad Idris, sumringah, pasalnya, Pemerintah Kota depok kembali meraih predikat W...
Anies promosi Kepulauan Seribu untuk pekerja digital
Selasa, 24 Mei 2022 - 10:02 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mempromosikan kawasan Kepulauan Seribu sebagai tempat bekerja se...
Polda Metro buka SIM Keliling di lima lokasi Jakarta
Selasa, 24 Mei 2022 - 08:15 WIB
Polda Metro Jaya kembali membuka layanan Surat Izin Mengemudi (SIM) Keliling di lima lokasi DKI Jaka...
BMKG prakirakan sebagian DKI diguyur hujan dan angin kencang
Selasa, 24 Mei 2022 - 07:27 WIB
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian wilayah DKI Jakarta diguy...
Polrestro Jakbar tangani kasus kekerasan di Pintu Tol Tanjung Duren
Senin, 23 Mei 2022 - 22:17 WIB
Polres Metro Jakarta Barat memastikan menangani kasus tindak kekerasan yang dilakukan pengemudi mobi...
Pemkot Jaktim ukur lahan terdampak kebakaran di Pasar Gembrong
Senin, 23 Mei 2022 - 21:35 WIB
Pemerintah Kota Jakarta Timur (Pemkot Jaktim) mengukur luas lahan yang terdampak kebakaran di Pasar ...
DKI gelar perayaan HUT ke-495 selama sebulan
Senin, 23 Mei 2022 - 21:21 WIB
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar perayaan HUT ke-495 Jakarta selama sebulan penuh mulai 24 ...
DKI hadirkan Niki dan Rich Brian saat peresmian JIS
Senin, 23 Mei 2022 - 18:18 WIB
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menghadirkan penyanyi Niki dan Rich Brian saat ...
Warga korban kebakaran Pasar Gembrong mulai tempati Rusun CBU
Senin, 23 Mei 2022 - 17:47 WIB
Warga korban kebakaran Pasar Gembrong RW 01, Jakarta Timur, mulai menempati lokasi penampungan semen...
Pemkot Jakbar periksa kedai kopi diduga penyedia pijat prostitusi
Senin, 23 Mei 2022 - 16:42 WIB
Pemerintah Kota Jakarta Barat (Pemkot Jakbar) memeriksa kedai kopi diduga penyedia jasa pijat prost...
InfodariAnda (IdA)