DPR: Perjanjian ekstradisi langkah maju Presiden perangi korupsi
Elshinta
Rabu, 26 Januari 2022 - 19:03 WIB |
DPR: Perjanjian ekstradisi langkah maju Presiden perangi korupsi
Anggota Komisi III DPR RI Andi Rio Idris Padjalangi. ANTARA/Dokumentasi Pribadi

Elshinta.com - Anggota Komisi III DPR RI Andi Rio Padjalangi menilai perjanjian ekstradisi Indonesia dan Singapura merupakan bukti nyata dan langkah maju Presiden RI Joko Widodo dalam memerangi korupsi.

"Saya mengapresiasi perjanjian ekstradisi yang telah disepakati antara Indonesia dan Singapura, nantinya para koruptor tidak mudah lari dan bersembunyi di Singapura. Koruptor akan mudah diadili, ditemukan, dan dibawa ke Tanah Air karena telah terjalin perjanjian ekstradisi tersebut," kata Andi Rio dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, tidak hanya pelaku korupsi, tetapi pelaku pidana, terorisme, bahkan narkoba masuk dalam perjanjian tersebut.

Oleh karena itu, Andi Rio berharap pemerintah pusat melalui institusi terkaitnya dapat segera melakukan aksi dan segera melakukan komunikasi dan kordinasi terhadap pemerintah Singapura untuk menindaklanjuti perjanjian ekstradisi itu.

Ia mengatakan bahwa aparat penegak hukum dapat segera menelusuri uang hasil korupsi para koruptor yang masih berada di Singapura.

Selain itu, dia berharap dapat menemukan "uang panas" yang sering digunakan dengan modus pencucian uang para koruptor, pendanaan terorisme, bahkan perputaran uang narkotika jika memang ada indikasi dugaan terjadi di Singapura nantinya.

Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI itu meyakini perjanjian ekstradisi tersebut sangat banyak manfaatnya bagi Indonesia ke depannya.

Namun, lanjut dia, ke depannya harus diikuti dengan perangkat dan aparat hukum yang kredibel serta berintegritas tinggi.

"Perangkat hukum harus dapat selaras dengan harapan dan keinginan Presiden Jokowi. Perangkat hukum harus dapat mewujudkan keinginan Presiden Jokowi dengan menyatukan persepsi dan definisi ketentuan hukum pidana antara Indonesia dan Singapura," katanya.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly menandatangani perjanjian ekstradisi antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Singapura guna mencegah praktik korupsi lintas batas negara.

"Perjanjian ini bermanfaat untuk mencegah dan memberantas tindak pidana yang bersifat lintas batas negara, seperti korupsi, narkotika, dan terorisme," kata Yasonna H. Laoly melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (25/1).

Yasonna mengatakan bahwa perjanjian ekstradisi Indonesia dan Singapura memiliki masa retroaktif (berlaku surut terhitung tanggal diundangkan) selama 18 tahun ke belakang.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan maksimal kadaluwarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Legislator Nasdem minta demo 21 Mei tak mengarah perebutan kekuasaan
Rabu, 18 Mei 2022 - 19:15 WIB
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni mengingatkan kepada elemen masyarakat yang hendak melak...
DPRD Subang terus upayakan APBD Perubahan 2022 tidak terlambat
Rabu, 18 Mei 2022 - 15:57 WIB
Wakil ketua I DPRD Kabupaten Subang yang juga Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Subang, Elita Budiar...
Cegah radikalisme di Gorontalo dengan literasi digital
Rabu, 18 Mei 2022 - 13:56 WIB
Salah satu upaya untuk mengantisipasi dan mencegah gerakan radikalisme dan intoleran di kalangan mas...
Partai Gelora Kalsel jadi DPW pertama serahkan berkas verifikasi parpol ke DPN Partai Gelora
Rabu, 18 Mei 2022 - 13:06 WIB
Dewan Pimpinan Wilayah Partai Gelora Indonesia menyerahkan berkas untuk keperluan verifikasi Partai ...
PROJO jadikan arahan Jokowi dasar bertindak menuju Pilpres 2024
Rabu, 18 Mei 2022 - 10:45 WIB
DPP PROJO menanggapi merebaknya gerakan dukungan terhadap sejumlah tokoh nasional yang akan diusung ...
Presiden Jokowi bagikan Rp857,8 juta bantuan warga di Bogor
Rabu, 18 Mei 2022 - 06:31 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Sosial Tri Rismaharini membagikan senilai Rp857.845...
18 Mei 1998 : Ketua DPR minta Soeharto mundur
Rabu, 18 Mei 2022 - 06:00 WIB
18 Mei 1998, ribuan mahasiswa berhasil menduduki Gedung DPR/MPR di Jakarta menuntut pelaksanaan sida...
Presiden: Perjalanan domestik-LN tidak perlu PCR jika vaksin lengkap
Rabu, 18 Mei 2022 - 00:05 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan tidak perlu ada kewajiban tes usap PCR ataupun antigen bagi...
Kawasan perhutanan sosial di Karawang jadi tempat buang limbah B3
Selasa, 17 Mei 2022 - 23:17 WIB
Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi kaget melihat kawasan perhutanan sosial di wilayah Kabupaten ...
Komisi II DPR: anggaran Pemilu 2024 pertimbangkan honor petugas
Selasa, 17 Mei 2022 - 21:55 WIB
Ketua Komisi II DPR,  Ahmad Tandjung, mengatakan anggaran Pemilu 2024 yang disepakati dalam rapa...
InfodariAnda (IdA)