Kominfo: RUU PDP perkuat tata kelola sistem elektronik Indonesia
Elshinta
Jumat, 28 Januari 2022 - 10:47 WIB |
Kominfo: RUU PDP perkuat tata kelola sistem elektronik Indonesia
Ilustrasi data pribadi (shutterstock)

Elshinta.com - Plt. Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Teguh Arifiadi mengatakan Rancangan Undang-undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang tengah dibahas di DPR diharapkan akan memperkuat tata kelola sistem elektronik di Indonesia.

"RUU PDP yang kini tengah dalam tahap finalisasi antara Pemerintah dan DPR diharapkan dapat meningkatkan tata kelola sistem elektronik di Indonesia. Secara bersamaan, berbagai instrumen kebijakan dalam RUU PDP kami susun aturan implementasinya agar efektif dalam mengurangi insiden keamanan siber dan kebocoran data pribadi," kata Teguh dalam diskusi daring baru-baru ini, dikutip Jumat.

Dalam prosesnya, Kominfo berkomitmen untuk menerapkan transparansi dalam sanksi administrasi berupa denda akibat data breach.

"Aturan denda atas pelanggaran prinsip PDP yang sedang kami susun ini diharapkan menjadi instrumen kebijakan yang ideal untuk pengendalian PDP di Indonesia," kata Teguh.

Saat ini, Peraturan Pemerintah no. 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019) mengatur kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk memberitahukan secara tertulis pada pemilik data pribadi apabila terjadi kegagalan dalam pelindungan terhadap data pribadi yang dikelolanya (data breach).

Nantinya, RUU PDP yang sedang dibahas di DPR akan mengatur kebijakan lebih detail disamping definisi data dan hak pemilik data pribadi. Beberapa pengaturan tersebut yakni penegasan kewajiban dan tanggung jawab data controller dan data processor, pembentukan pejabat Data Protection Officer (DPO), sanksi administrasi hingga sanksi pidana.

Dalam pembahasan aturan implementasi terbaru, pelanggaran atas pemenuhan kewajiban perusahaan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip PDP akan dikenai sanksi administratif.

Berdasarkan PP 71/2019, terdapat beberapa prinsip dalam hal pengumpulan dan pemrosesan data pribadi, yakni dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, adil, dengan sepengetahuan dan persetujuan dari pemilik data pribadi; dilakukan sesuai dengan tujuannya; dilakukan dengan menjamin hak pemilik data pribadi; dan dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dapat dipertanggungjawabkan, dan memperhatikan tujuan pemrosesan data pribadi.

Lebih lanjut, dilakukan dengan melindungi keamanan Data Pribadi dari kehilangan, penyalahgunaan, akses, dan pengungkapan yang tidak sah, serta pengubahan atau perusakan data pribadi; dilakukan dengan memberitahukan tujuan pengumpulan, aktivitas pemrosesan, dan kegagalan pelindungan data pribadi; dan dimusnahkan dan/atau dihapus kecuali masih dalam masa retensi sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Presiden terima Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat di Istana Bogor
Jumat, 20 Mei 2022 - 23:35 WIB
Presiden RI Joko Widodo menerima audiensi Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Majelis Rakyat Papua Barat ...
Australia bantu pemberdayaan petani sayuran di Kota Kupang
Jumat, 20 Mei 2022 - 23:23 WIB
Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur mengapresiasi pemerintah Australia yang telah m...
BBTF 2022 siap bantu pemulihan ekonomi Indonesia melalui pariwisata
Jumat, 20 Mei 2022 - 23:11 WIB
Bali and Beyond Travel Fair (BBTF) ke-8 yang akan dilaksanakan pada 14-17 Juni 2022 siap membantu p...
Erick Thohir: Tambahan subsidi energi agar masyarakat tak terbebani
Jumat, 20 Mei 2022 - 22:59 WIB
Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir menyambut baik dukungan parlemen terhadap usulan pemer...
Apkasindo klaim harga TBS petani naik usai larangan ekspor CPO dicabut
Jumat, 20 Mei 2022 - 22:47 WIB
Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung mengeklaim harga ...
PT Semen Padang ekspor 42.833 MT semen pada April 2022
Jumat, 20 Mei 2022 - 22:23 WIB
PT Semen Padang mengekspor 42.833 Metrik Ton (MT) semen sepanjang April 2022 atau mengalami peningka...
Menkeu: Kinerja ekspor terjaga bentuk ketahanan ekonomi Indonesia
Jumat, 20 Mei 2022 - 21:59 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kinerja ekspor yang terjaga merupakan bentuk ketah...
Terawan gabung ke PDSI setelah diberhentikan dari keanggotaan IDI
Jumat, 20 Mei 2022 - 21:35 WIB
Mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto bergabung ke Persatuan Dokter Seluruh Indonesia (PDS...
Pemkab Pekalongan bangun rumah pompa berkapasitas 2.000 liter air
Jumat, 20 Mei 2022 - 20:25 WIB
Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, akan membangun rumah pompa yang mampu menyedot 2.000 l...
Vaksin Merah Putih Unair bersiap menuju uji klinik fase 3
Jumat, 20 Mei 2022 - 19:58 WIB
Peneliti utama uji klinik vaksin Merah Putih Universitas Airlangga dr Dominicus Husada, SpA(K) menga...
InfodariAnda (IdA)