Peneliti: Penetapan 1 Maret sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara tak hilangkan peran Soeharto
Pemerintah telah resmi menetapkan 1 Maret sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Penetapan ini sesuai dengan Keputusan Presiden No. 2 Tahun 2022 Tentang Penegakan Kedaulatan Negara.
Sumber foto: Izan Raharjo/elshinta.com.Elshinta.com - Pemerintah telah resmi menetapkan 1 Maret sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Penetapan ini sesuai dengan Keputusan Presiden No. 2 Tahun 2022 Tentang Penegakan Kedaulatan Negara.
Namun, ramai terjadi perdebatan karena dalam Kepres ini dinilai menghilangkan peran Pak Harto (Soeharto).
Presidium Lingkar Akademisi Reformis Indonesia Ahmad Maruf mengatakan bahwa Keppres 2/2022 ini tak menghilangkan peran Soeharto sebagai salah satu pelaksana kebijakan untuk menjabarkan di tingkat taktik perang. Perintah mobilisasi angkatan perang dari Menhan yang dalam konteks strategi, mobilisasi dan lain-lain oleh Jenderal Sudirman.
"Tatkala menempatkan Sri Sultan HB IX dan juga Panglima Angkatan Perang, maka pembelokkan sejarah yang kini diluruskan. Perlu dicatat bahwa Ibu kota negara ketika dipindahkan dan dalam keadaan tdk aman, yang mengundang ke Jogja itu Sri Sultan HB IX. Bahkan APBN RI pertama dibiayai Sri Sultan HB IX setidaknya sekitar 5 juta Golden. Kontribusi pemikiran dan pengorbanan Aset meneguhkan peran Sri Sultan IX sangatlah sentral," kata Ahmad Maruf seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Izan Raharjo, Sabtu (5/3).
Terkait polemik Hari Penegakan Kedaulatan Negara, Ahmad Maruf menyatakan yang paling penting adalah memberikan cakrawala dan menjernihkan sejarah tokoh bangsa yang berjasa besar pada Indonesia.
"Jadi mari kita menangkan wacana publik dengan mendorong para sejarawan dan pengamat militer berbicara tentang kebenaran sejarah dengan menghormati jasa Sri Sultan HB IX dan Jendral Sudirman," kata Ahmad Ma'ruf, Peneliti senior di Institute of public policy and economic studies (Inspect), lembaga independen kajian Publik.
Menurutnya, penetapan tanggal 1 Maret sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara, membuka kacamata generasi muda untuk memahami peran sejarah tokoh bangsa dalam Serangan Umum 1 Maret 1949. Keputusan pemerintah tersebut dinilai sudah tepat. Ada pembelajaran sejarah berkaitan pentingnya menegakan kedaulatan NKRI di mata dunia.
"Keppres 2/2022 ini sejalan dengan hasil para ilmuwan dan sejarahwan yang menempatkan peran sentral Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai Menteri Pertahanan dan juga Panglima Besar Jendral Sudirman sebagai Panglima Angkatan Perang yang saat itu kalau tidak salah masih bernama TRI," ujarnya.
Seperti diketahui, tiap tokoh bangsa memiliki peran sejarah penting menegakan kedaulatan RI. Panglima Besar Sudirman, memiliki track record sebagai ahli strategi dan panglima perang nampak pada palagan Ambarawa.
"Itulah yang membangun legitimasi kepemimpinan Pak Dirman. Pada SU 1 Maret banyak juga yang berperan dalam posisi masing-masing, seperti Pak Harto, Pak Nasution, Pak Urip Sumohardjo, Kawilarang, Pak Simatupang, Pak Bambang Sugeng dan lainnya. Banyak tokoh yang ikut peran termasuk Pak Harto sebagai pelaksana," pungkasnya.
