Ke Jakarta, Kepala Kantor Imigrasi Sibolga bahas keimigrasian di Sibolga

Elshinta.com - Kepala Kantor Imigrasi Sibolga Saroha Manullang menemui pimpinan tinggi Direktorat Jenderal Imigrasi di Jakarta untuk melaporkan beberapa capaian kerja yang telah diraih dan rencana kerja yang akan dilaksanakan kedepan, serta kolaborasi yang telah terjalin dengan beberapa instansi terkait.

Diawali kunjungan ke Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi Zaeroji, beberapa agenda yang dibawa Saroha terkait usul kenaikan kelas Kantor Imigrasi Sibolga, laporan pelaksanaan hibah tanah dan gedung dari Pemkot Gunungsitoli, usul peningkatan status UKK di Gunungsitoli dan Mandailing Natal, serta pembahasan terkait anggaran.

Saroha mengungkapkan sudah saatnya Kantor Imigrasi Sibolga naik menjadi Kantor Imigrasi Kelas I. Beberapa pertimbangan antara lain wilayah kerja yang sangat luas, terdiri dari 3 Kota dan 9 Kabupaten. Kemudian wilayah kerja yang berbatasan langsung dengan 3 Propinsi yaitu Aceh, Sumatera Barat dan Riau yang Letak geografis yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia dan menurut Saroha pihaknya telah meminta dukungan dari Forkopimda di 12 Kabupaten/Kota yang termasuk dalam wilayah kerjanya.

"Ruang lingkup yang cukup luas dan berhadapan langsung dengan samudra hindia dan telah mendapat dukungan serta perhatian serius dari Para Pimpinan Daerah dan sebagai bentuk nyata dukungan dari berbagai pihak agar Kantor Imigrasi Sibolga dapat meningkatkan pelayanan dan pengawasan keimigrasian kepada masyarakat", ungkapnya.

Pertemuan dilanjutkan menemui Direktur Kerja Sama Keimigrasian Agus Widjaja. Pertemuan ini membahas tentang keberhasilan pelaksanaan kerja sama dengan Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Mandiling Natal dalam Pembentukan UKK beberapa waktu yang lalu.

"Setelah bertemu Pak Direktur, fokus kami selanjutnya akan membahas kerja sama dan kesiapan Pemerintah Daerah terkait peningkatan status UKK di Gunungsitoli dan Mandailing Natal menjadi Kantor Imigrasi", tegasnya.

Sementara itu saat menemui Direktur Instrumen HAM Betni Humiras Purba di ruang kerjanya, Betni mengingatkan kepada Saroha dan jajaran agar tetap memperhatikan Pelayanan Publik Berbasis HAMHAM (P2HAM) dan menurut nya bahwa tahun lalu pelaksanaan P2HAM hanya melalui tahap verifikasi dan penilaian, namun tahun ini mengacu kepada Permenkumham No 2 Tahun 2022 melalui Pencanangan, Pembangunan, Evaluasi, Penilaian Pembinaan, dan Pengawasan, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Misriadi, Minggu (10/4).