Jaksa tahan Mantan Direktur RSUD Lombok Utara terkait korupsi proyek
Elshinta
Senin, 09 Mei 2022 - 18:49 WIB |
Jaksa tahan Mantan Direktur RSUD Lombok Utara terkait korupsi proyek
Jaksa penuntut umum melakukan pemeriksaan terhadap Mantan Direktur RSUD Lombok Utara, berinisial SH (kiri), yang menjadi satu dari empat tersangka kasus korupsi proyek penambahan ruang operasi dan ICU, sebagai syarat pelaksanaan tahap dua kasus di Kejari Mataram, NTB, Senin (9/5/2022). ANTARA/HO-Kejati NTB

Elshinta.com - Jaksa penuntut umum menahan Mantan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, berinisial SH, yang menjadi satu dari empat tersangka kasus korupsi proyek penambahan ruang operasi dan ICU.

"Penahanan SH kami titipkan di Lapas Kelas IIA Mataram," kata Juru Bicara Kejati NTB Efrien Saputra di Mataram, Senin.

Kegiatan penahanan SH dalam kapasitasnya sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) proyek, jelasnya, merupakan bagian dari pelaksanaan tahap dua kasus, yakni penyerahan tersangka dan barang bukti ke jaksa penuntut umum usai berkas perkara dinyatakan lengkap oleh jaksa peneliti.

Lebih lanjut untuk tiga tersangka lainnya, dipastikan Efrien sudah menjalani penahanan lebih dahulu. Namun demikian, penahanan tiga tersangka lainnya dititipkan di Rutan Polda NTB.

Untuk mereka yang menjalani penahanan tersebut adalah pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek, berinisial EB, direktur konsultan pengawas dari CV Cipta Pandu Utama berinisial DD, dan direktur perusahaan pelaksana proyek dari PT Apro Megatama, asal Makassar, Sulawesi Selatan, berinisial DT.

"Jadi sekarang tinggal proses menyiapkan surat dakwaan untuk persidangan," ujar dia.

Dengan adanya penahanan ini, kuasa hukum SH, Herman Sorenggana, menyampaikan bahwa pihaknya kini mengajukan surat penangguhan penahanan atau pengalihan status penahanan.

Pertimbangannya, kata Herman, dengan menyatakan bahwa tersangka SH telah menunjukkan sikap kooperatif dalam kasus tersebut.

"Buktinya dengan kegiatan hari ini, tahap dua ini, kami mendampingi klien kami yang menghadirkan diri ke hadapan penyidik, bukan karena dipanggil," ujar Herman.

Dia mengakui, dua kali panggilan sebelumnya tersangka SH tidak hadir. Namun ketidakhadiran tersebut, menurutnya, punya alasan yang nantinya perlu menjadi bahan penyidik membuat keputusan.

"Kan klien kami ini menjalankan tugas negara, dia jadi kasatgas di Pulau Sumbawa, itu yang jadi alasan tidak hadir panggilan tahap dua kemarin," ucap dia.

Proyek penambahan ruang operasi dan ICU ini terlaksana di tahun anggaran 2019. Proyek ini menelan dana APBD senilai Rp6,4 miliar.

Dugaan korupsi muncul karena diduga pekerjaan molor hingga menimbulkan denda. Hal itu pun mengakibatkan adanya potensi kerugian negara Rp1,75 juta. Nilai tersebut muncul berdasarkan hasil audit Inspektorat Lombok Utara.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Polisi tetapkan ketua koperasi di Sumbawa tersangka penipuan dana PEN
Selasa, 28 Juni 2022 - 18:44 WIB
Penyidik Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat menetapkan Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Rinjani C...
KPK dapat informasi ada pihak pengaruhi saksi dalam kasus dana PEN
Selasa, 28 Juni 2022 - 18:20 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperoleh informasi ada dugaan pihak-pihak tertentu yang sengaja...
Penyidik tingkatkan status kasus Roy Suryo ke tahap penyidikan
Selasa, 28 Juni 2022 - 18:09 WIB
Penyidik Polri meningkatkan status penanganan kasus pakar telematika Roy Suryo terkait dengan unggah...
MUI akan siapkan fatwa soal penggunaan ganja untuk medis
Selasa, 28 Juni 2022 - 17:57 WIB
Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan menyiapkan fatwa mengenai penggunaan ganja untuk alasan medis.
Polda Metro segera umumkan status Roy Suryo dalam kasus meme candi
Selasa, 28 Juni 2022 - 16:26 WIB
Polda Metro Jaya segera mengumumkan status Roy Suryo dalam kasus dugaan penistaan agama terkait mem...
MA: Terjadi disparitas pemidanaan akibat multitafsir pasal narkotika
Selasa, 28 Juni 2022 - 15:25 WIB
Ketua Mahkamah Agung Syarifuddin mengatakan terjadi disparitas pemidanaan atau perbedaan penjatuhan ...
Projo apresiasi Pemerintah usut tuntas korupsi di BUMN
Selasa, 28 Juni 2022 - 14:48 WIB
Ormas Projo mengapresiasi pengusutan korupsi di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Garuda Indo...
KPK geledah apartemen Mardani Maming di Jakarta Pusat
Selasa, 28 Juni 2022 - 13:37 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah apartemen milik Bendahara Umum Pengurus Besar Nahdlat...
KPK tak permasalahkan Mardani Maming ajukan praperadilan
Selasa, 28 Juni 2022 - 13:07 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mempermasalahkan Bendahara Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ul...
Jaksa Agung: Penyalahguna narkotika lebih tepat mendapat rehabilitasi
Selasa, 28 Juni 2022 - 12:56 WIB
Jaksa Agung Republik Indonesia Sanitiar Burhanuddin mengatakan bahwa para penyalahguna narkotika le...
InfodariAnda (IdA)