Kembali gelar aksi, massa dukung KPK tuntaskan dugaan korupsi Formula E

Elshinta.com - Kelompok massa mengatasnamakan Satgas Pemburu Koruptor kembali menggelar aksi Jumat Keramat menyambangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Jumat (13/5).

Kedatangan mereka untuk memberikan dukungan kepada KPK menyelesaikan perkara dugaan korupsi Formula E hingga tuntas. Namun, pihaknya meminta KPK untuk tidak mengulur waktu menaikkan status penyelidikan ke penyidikan.

"Jika kata KPK butuh waktu untuk mengusut hingga tuntas, tapi pertanyaannya sampai kapan. Kejadian kasus lain saja bisa sampai bertahun-tahun," tegas Koordinator Aksi Ali Ibrahim.

"Sampai kapan pak butuh waktunya, bertahun-tahun gak?," kata Ali lagi.

Menurut dia, lembaga antirasuah harus berani memanggil semua pihak yang berkepentingan dalam ajang Formula E.

Ali memastikan Satgas Pemburu Koruptor akan terus mengawal penyelidikan kasus dugaan rasuah dalam pelaksanaan ajang balap mobil listrik itu tetap berjalan sampai menjebloskan koruptor Formula E ke jeruji besi.

Di sisi lain, massa yang juga mengeruduk Kantor BPK Provinsi DKI itu menuntut agar peran BPK sangat penting untuk mengaudit anggaran Formula E. Apalagi dugaan tindak pindana korupsi berupa penyelewengan uang negara tersebut akan merugikan masyarakat.

"BPK harus transparan audit investigatif, bongkar motif buruk oknum mafia anggaran dan proyek Formula E," pungkasnya.

Seperti diketahui, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memastikan sirkuit Formula E Jakarta memiliki kualitas baik karena pembangunannya diawasi ketat oleh Formula E Operation (FEO).

"Ini kan dibangun dalam pengawasan dari pihak Formula E sendiri, jadi diawasi dan menurut penilaian mereka ini termasuk yang cepat dan tapi hasilnya baik," ucap Riza di Balai Kota Jakarta, Jumat.

Menurut dia, pihaknya berkomunikasi dengan FEO yang berkelanjutan juga melaporkan perkembangan pembangunan sirkuit sepanjang 2,4 kilometer.

"Kami bersyukur mudah-mudahan tidak ada masalah. Sejauh ini menurut pengawasan pengamatan mereka, disampaikan kepada kami, bagus," ucapnya.

Sementara, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga menyampaikan pernyataan terkait kritik Formula E. Anis mengungkapkan, kritik itu tidak bisa dibungkam, tapi kritik harus disampaikan dengan fakta agar tidak menimbulkan fitnah.

"Kalau kita menyampaikan kritik harus berdasarkan fakta bukan fiksi, apalagi fitnah. Kalau mau kritik pakai fakta, sehingga bagi yang mendengarkan itu berfaedah," ucapnya.

Anies menilai, terlalu banyak spekulasi berkembang terkait Formula E yang lokasinya sudah diputuskan di Ancol, Jakarta Utara. "Jadi sebetulnya yang kita kerjakan itu hal-hal yang prosedur biasa, tapi terlalu banyak spekulasi dan kita ini seringkali membahas spekulasi," imbuhnya.

Anies memastikan, sirkuit balap mobil listrik itu akan rampung menjelang lima bulan pelaksanannya yakni pada 4 Juni 2022. "Untuk hal-hal yang perlu pembuktian kita lihat nanti karena itulah nanti bukti paling kuat atas apa yang kami rencanakan," katanya.

Ketua KPK Firli Bahuri memastikan pihaknya mencermati setiap aspirasi, laporan atau pun’ informasi yang disampaikan masyarakat terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi.

Namun demikian, ia menegaskan KPK bekerja berdasarkan kecukupan alat bukti sehingga tidak akan sembarang dalam menetapkan seseorang jadi tersangka.

"Penegakan hukum itu nyata, bukan fiksi atau misteri. KPK pun bekerja bukan karena pesanan, tapi diuji dengan kebenaran, kecukupan bukti yang kesemuanya akan diuji di peradilan," kata Firli melalui keterangan tertulis, Sabtu (30/4).

Pernyataan tersebut dibuat untuk menanggapi maraknya laporan terhadap tokoh yang ditengarai memiliki kepentingan pada Pilpres atau Pilkada 2024 medatang. Nama-nama seperti Ganjar Pranowo, Anies Baswedan hingga Gibran Rakabuming termasuk salah satunya. Laporan yang kerap disertai aksi unjuk rasa di kantor KPK itu ramai diberitakan media dan diperbincangkan di dunia maya.

Firli menerangkan, KPK senantiasa berpegang teguh pada asas-asas pelaksanaan tugas pokok sebagaimana ketentuan perundang-undangan. KPK, tegasnya, tidak akan terpengaruh oleh desakan opini atau persepsi oleh pihak mana pun. "Saya tidak ada kepentingan dan saya tidak bermain politik. Kita kerja sesuai fakta hukum dan bukti yang cukup," tegasnya.