Terdakwa korupsi dana BOS SDN 19 Cakranegara divonis 5,5 tahun penjara
Elshinta
Rabu, 18 Mei 2022 - 21:31 WIB |
Terdakwa korupsi dana BOS SDN 19 Cakranegara divonis 5,5 tahun penjara
Suasana sidang putusan perkara korupsi dana BOS SDN 19 Cakranegara dengan terdakwa Heny Leonita mantan kepala sekolah di Pengadilan Negeri Tipikor Mataram, NTB, Rabu (18/5/2022). ANTARA/Dhimas B.P

Elshinta.com - Terdakwa korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) periode 2015-2017 di SDN 19 Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Heny Leonita, divonis pidana 5,5 tahun atau 5 tahun 6 bulan penjara.

Majelis Hakim yang dipimpin Kadek Dedy Arcana dalam sidang putusan Henny Leonita di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Mataram, Rabu, menyampaikan bahwa hukuman pidana tersebut merujuk pada pembuktian Pasal 2 ayat 1 Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 20/2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor Junto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

"Dengan ini menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa Heny Leonita dengan pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan," kata Kadek.

Hakim menjatuhkan vonis hukuman kepada Mantan Kepala SDN 19 Cakranegara tersebut sesuai dengan dakwaan primer jaksa penuntut umum.

Selain hukuman penjara, Heny Leonita turut dibebankan pidana denda Rp300 juta subsider 2 tahun 6 bulan kurungan.

Berkaitan dengan pembuktian adanya kerugian negara sesuai Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 20/2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor kerugian negara, hakim turut membebankan Heny Leonita untuk membayar uang pengganti senilai Rp844,12 juta.

Apabila dalam periode satu bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap, terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti, maka jaksa akan menyita dan melelang harta benda terdakwa untuk menutupi uang pengganti tersebut.

"Namun, jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan," ujarnya.

Lebih lanjut, hakim menjatuhkan vonis demikian kepada terdakwa dengan pertimbangan yang terungkap dalam fakta persidangan.

Salah satunya perihal pemeriksaan laporan pertanggungjawaban dari pihak sekolah yang tidak sesuai dengan implementasi di lapangan. Hal itu telah dikuatkan dengan hasil audit penghitungan kerugian negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB, senilai Rp844,12 juta sesuai yang dibebankan kepada terdakwa.

Namun, putusan ini pun lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa sebelumnya. Dalam tuntutan, jaksa menuntut agar hakim menjatuhkan vonis hukuman penjara kepada Heny Leonita selama 7 tahun dan denda Rp300 juta subsider 4 bulan kurungan.

Jaksa juga menuntut agar Heny Leonita membayar uang pengganti kerugian negara senilai Rp844,12 juta subsider 3 tahun 6 bulan penjara.

Perihal putusan tersebut, jaksa penuntut umum dan terdakwa menyatakan masih pikir-pikir. Hakim pun mengingatkan agar kedua belah pihak memberikan pernyataan hukum dalam periode sepekan setelah pembacaan putusan.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
 Sidang perdana TSO dimulai, Razman minta DPRD Palas terima tim hukum TSO
Jumat, 01 Juli 2022 - 22:13 WIB
Bupati Padang Lawas (Palas) Nonaktif Ali Sutan Harahap yang disapa Tengku Sutan Oloan (TSO) menghadi...
Polda Banten ungkap sindikat peredaran narkoba internasional
Jumat, 01 Juli 2022 - 18:09 WIB
Kepolisian Daerah (Polda) Banten berhasil mengungkap sindikat peredaran narkoba jaringan lintas prov...
Bareskrim Polri mendalami laporan Ahmad Sahroni terhadap Adam Deni
Jumat, 01 Juli 2022 - 17:10 WIB
Bareskrim Polri tengah mendalami laporan dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Wakil Ketu...
Mantan Polwan terlibat terorisme dipulangkan ke Maluku Utara
Jumat, 01 Juli 2022 - 15:07 WIB
Mantan anggota Polwan Polda Maluku Utara berinisial NOS, yang menjalani hukuman di Lapas Perempuan K...
Lili Pintauli jalani sidang etik pada 5 Juli
Jumat, 01 Juli 2022 - 12:10 WIB
Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) menggelar sidang terkait dugaan pelanggaran ...
Polri nyatakan penyidikan perkara tersangka Doni Salmanan selesai
Jumat, 01 Juli 2022 - 08:59 WIB
Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menyatakan penyidikan perkar...
Gubernur `black list` kontraktor proyek Perpustakaan Sulbar
Jumat, 01 Juli 2022 - 08:35 WIB
Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik menyatakan pemerintah setempat telah memasukkan kontrak...
1 Juli 1946: Momentum Hari Bhayangkara
Jumat, 01 Juli 2022 - 06:00 WIB
Tanggal 1 Juli merupakan Hari Bhayangkara yang juga identik dengan HUT Polri. Hari Bhayangkara merup...
Jaksa KPK tolak seluruh eksepsi terdakwa korupsi Eka Wiryastuti
Kamis, 30 Juni 2022 - 20:55 WIB
Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menolak seluruh eksepsi atau nota keb...
Polisi bakal libatkan ahli dalam kasus pelecehan mahasiswi di Mataram
Kamis, 30 Juni 2022 - 19:59 WIB
Aparat kepolisian bakal melibatkan ahli dalam penanganan kasus dugaan pelecehan seksual terhadap mah...
InfodariAnda (IdA)