Kemenko PMK sarankan masyarakat terapkan prokes cegah hepatitis akut
Elshinta
Kamis, 19 Mei 2022 - 06:47 WIB |
Kemenko PMK sarankan masyarakat terapkan prokes cegah hepatitis akut
Tangkapan layar Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK Agus Suprapto. ANTARA/Hreeloita Dharma Shanti

Elshinta.com - Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Agus Suprapto menyarankan masyarakat agar menerapkan protokol kesehatan (prokes) untuk mencegah penyebaran hepatitis akut.

Masyarakat, kata Agus, berdasarkan keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu, dapat menerapkan prokes yang serupa saat menghadapi pandemi COVID-19, yaitu mengenakan masker, mencuci tangan, dan tidak bergantian alat makan.

"Masyarakat tidak perlu panik dan takut secara berlebihan atau paranoid. Yang penting, tetap jaga prokes," ucap dia.

Di samping itu, Agus juga menyampaikan pembelajaran tatap muka (PTM) masih bisa dilangsungkan selama tetap mematuhi protokol kesehatan.

"PTM silakan berlangsung asal menjaga prokes dan sebagainya. Tidak harus menutup pendidikan dulu," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani telah menyoroti persoalan kasus hepatitis akut pada anak. Penyakit itu pun resmi dipublikasikan sebagai kejadian luar biasa (KLB) oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) pada 15 April 2022.

Untuk menanggapi hal itu, Agus mengatakan pemerintah telah berkoordinasi dengan WHO mengenai keberadaan hepatitis akut dan menyiapkan 19 rumah sakit rujukan yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Sekarang, (pasien hepatitis akut) sudah bisa dirujuk di 19 rumah sakit. Saya kira, yang paling timur ada di Makassar dan Manado. Sayangnya, yang di Papua belum ada," kata dia.

Lalu terkait dengan biaya pengobatan hepatitis akut, Juru Bicara Kementerian Kesehatan RI Mohammad Syahril menyampaikan hal itu masuk ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Aturan mengenai pembiayaan ini, kata dia, terdapat dalam keputusan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI mengenai panduan tata laksana hepatitis akut pada anak yang belum diketahui penyebabnya di fasilitas pelayanan kesehatan.

“Pembiayaan kasus ini melalui mekanisme JKN, ditanggung sesuai dengan kepesertaan,“ tutur Syahril.

Pemerintah pun, tambah dia, memastikan pelayanan kesehatan mulai dari tingkat puskesmas sampai rumah sakit umum pemerintah dapat melakukan pemeriksaan terhadap hepatitis akut. Kemudian, hasil sampel akan dikirimkan ke laboratorium badan penelitian dan pengembangan kesehatan di masing-masing daerah.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Disdagin Bandung sebut motor tak perlu aplikasi saat beli Pertalite
Kamis, 30 Juni 2022 - 19:31 WIB
Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Bandung menyebut pengendara sepeda motor tak per...
Polres Bengkulu tutup jalan lintas provinsi akibat tergenang banjir
Kamis, 30 Juni 2022 - 19:03 WIB
Kepolisian Resor (Polres) Bengkulu menutup jalan lintas provinsi dari Kota Bengkulu menuju Kabupaten...
Pemerintah berkomitmen tindaklanjuti temuan BPK dalam LKPP 2021
Kamis, 30 Juni 2022 - 18:49 WIB
Pemerintah tetap berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas 27 temu...
Pemkab Jayapura sebut masih kekurangan 514 tenaga guru
Kamis, 30 Juni 2022 - 18:35 WIB
Pemerintah Kabupaten Jayapura, Papua menyebut saat ini masih kekurangan sebanyak 514 tenaga guru unt...
Kemenag: Ajang hafiz internasional penting bagi studi Quran Indonesia
Kamis, 30 Juni 2022 - 17:53 WIB
Kementerian Agama menyatakan ajang Hafiz Quran Internasional yang diikuti oleh para penghapal asal I...
BMKG: Waspadai gelombang 6 meter di Samudra Hindia selatan Jateng-DIY
Kamis, 30 Juni 2022 - 17:10 WIB
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengimbau seluruh pengguna jasa kelautan untuk me...
Pakar sarankan KPPU berkoordinasi dengan BPOM terkait pelabelan BPA
Kamis, 30 Juni 2022 - 16:58 WIB
Pakar Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Mursal Maulana menyarakan Komisi Pengawas...
Sri Mulyani: Pertama dalam 12 tahun pendapatan negara capai target
Kamis, 30 Juni 2022 - 16:23 WIB
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebutkan realisasi pendapatan negara pada tahun 2021 mencap...
Sri Muyani: PDB riil RI 2021 capai 101,6 persen dibanding pra pandemi
Kamis, 30 Juni 2022 - 15:35 WIB
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebutkan tingkat Produk Domestik Bruto (PDB) riil Indonesia...
Huntara bagi korban abrasi di Minahasa Selatan ditargetkan siap 5 Juli
Kamis, 30 Juni 2022 - 13:38 WIB
Hunian sementara (huntara) bagi warga yang rumahnya rusak akibat abrasi di daerah pesisir Amurang, K...
InfodariAnda (IdA)