Presiden terima Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat di Istana Bogor
Elshinta
Jumat, 20 Mei 2022 - 23:35 WIB |
Presiden terima Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat di Istana Bogor
Presiden RI Joko Widodo berdialog dengan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Majelis Rakyat Papua Barat di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (20/5/2022). ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden

Elshinta.com - Presiden RI Joko Widodo menerima audiensi Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Majelis Rakyat Papua Barat di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat, untuk membahas daerah otonomi baru (DOB) Papua.

Bupati Jayapura Mathius Awoitauw yang mewakili rombongan dalam keterangannya secara virtual yang disaksikan di Jakarta, Jumat, mengatakan pihaknya mengapresiasi pertemuan dengan Presiden Jokowi.

"Pertama kami sampaikan apresiasi dan terima kasih banyak kepada Bapak Presiden atas permintaan kami audiensi hari ini diterima dengan baik oleh Bapak Presiden," ujar Mathius.

Dia mengatakan audiensi itu untuk mengklarifikasi mengenai simpang siur informasi mengenai penerapan pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus di Provinsi Papua yang di dalamnya terkait daerah otonomi baru. Khusus untuk Provinsi Papua terdapat DOB Papua Selatan, Papua Pegunungan Tengah, dan Papua Tengah.

Mathius menjelaskan rencana pembentukan daerah otonomi baru tersebut merupakan aspirasi murni warga Papua yang telah diperjuangkan sejak lama. Papua Selatan misalnya, kata dia, telah memperjuangkan selama 20 tahun.

"Jadi ini bukan hal yang baru muncul tiba-tiba. Tapi ini adalah aspirasi murni, baik dari Papua Selatan maupun Tabi, Saereri, La Pago, dan Mee Pago," jelasnya.

Mathius menekankan bahwa aspirasi itu didorong berdasarkan pada wilayah adat, bukan berdasarkan demonstrasi di jalan. Dia mengatakan masyarakat Papua berharap DOB ke depan bisa mempercepat kesejahteraan di Papua dan Papua Barat.

Mathius menekankan Undang-Undang Otonomi Khusus itu mengikat semua masyarakat di seluruh tanah Papua, dan memberikan kepastian hukum untuk mengelola ruang-ruang yang dimiliki masyarakat adat berdasarkan tujuh wilayah adat di tanah Papua.

"Kita butuh kepastian. Karena itu, kalau pemekaran itu masalah administrasi pemerintahan, tapi ke Papua itu diikat dengan Undang-Undang Otsus. Persoalan kita adalah implementasinya harus konsisten baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah," ujarnya.

Dia mengatakan Undang-Undang Otsus akan memberikan kepastian hukum terhadap ruang kelola hak-hak pemetaan wilayah adat yang diharapkan bisa menyelesaikan persoalan lahan di Papua.

Selain itu, katanya, daerah otonomi baru dinilai akan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat karena tantangan utama adalah kondisi geografis.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Kalteng usul penambahan frekuensi penerbangan di Bandara Tjilik Riwut
Rabu, 06 Juli 2022 - 10:47 WIB
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan usulan kepada pemerintah pusat dan pihak terkait,...
Daop 6 Yogyakarta tambah tujuh perjalanan kereta selama Juli
Rabu, 06 Juli 2022 - 10:35 WIB
PT KAI Daerah Operasi 6 Yogyakarta menambah tujuh perjalanan kereta sepanjang Juli sebagai salah sat...
BMKG ingatkan waspada potensi hujan lebat di sejumlah provinsi
Rabu, 06 Juli 2022 - 09:32 WIB
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan masyarakat untuk waspada akan po...
Tingkatkan keamanan transportasi dengan teknologi, Perum PPD-PT TKDN <i>teken</i> MoU
Rabu, 06 Juli 2022 - 09:06 WIB
PT Teknologi Karya Digital Nusa (TKDN) menandatangani MoU dengan Perusahaan Umum Pengangkutan Penump...
Kemenag: Daftar tunggu haji di Subang selama 23 tahun
Rabu, 06 Juli 2022 - 08:43 WIB
Kementerian Agama Kabupaten Subang, Jawa Barat menyebutkan daftar tunggu atau waiting list keberan...
Tangerang kembali batasi kapasitas mal karena masuk PPKM level 2
Rabu, 06 Juli 2022 - 08:31 WIB
Pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten akan kembali membatasi jumlah pengunjung pusat perbelanjaan a...
Baznas Bazis ajak warga Pulau Seribu pakai bongsang gantikan plastik
Rabu, 06 Juli 2022 - 08:17 WIB
Badan Amil Zakat Nasional Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah (Baznas Bazis) Kepulauan Seribu mengaja...
BMKG prakirakan sebagian besar Jakarta cerah berawan
Rabu, 06 Juli 2022 - 06:55 WIB
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah di Jakarta ...
Presiden Jokowi bagikan bansos sambil pantau harga di Pasar Peterongan
Rabu, 06 Juli 2022 - 06:31 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) membagikan sejumlah bantuan sosial kepada masyarakat penerima manfaat ...
BPJS Kesehatan: Penghapusan kelas rawat inap tidak bisa tergesa-gesa
Rabu, 06 Juli 2022 - 06:15 WIB
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menegaskan bahwa penghapusan kelas rawat inap menjad...
InfodariAnda (IdA)