Korupsi Dana Bos, mantan Kepala SMAN8 Medan dituntut 7,6 tahun penjara
Elshinta
Sabtu, 21 Mei 2022 - 13:48 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Sigit Kurniawan
Korupsi Dana Bos, mantan Kepala SMAN8 Medan dituntut 7,6 tahun penjara
Korupsi Dana BOS. Foto: Ilustrasi/elshinta.com.

Elshinta.com - Mantan Kepala SMAN8 Medan Jonggor Rantau Panjaitan dituntut selama 7 tahun dan 6 bulan penjara yang berlangsung di Ruang Cakra 8 Pengadilan Negeri Medan, Jumat (20/5), sebagaimana dilaporkan Kontributor Elshinta, Amsal. 

Dalam persidangan tersebut, Fauzan selalu Jaksa Penuntut umum dalam tuntutannya juga mewajibkan terdakwa membayar denda sebesar Rp300 juta subsidair 3 bulan kurungan dan membayar uang pengganti Rp1.458.883.700,- subsidair 4 tahun penjara. 

Pada perkara ini dalam tuntutan jaksa bahwa terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor yang telah diubah menjadi UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor dalam surat dakwaan primair. 

Seusai membacakan tuntutan maka persidangan ditunda pekan depan oleh Ketua Majelis Hakim Eliwarti, dengan agenda pembelaan terdakwa. 

Sebagaimana dalam dakwaan jaksa yang dibacakan Fauzan Irgi Hasibuan pada persidangan sebelumnya menguraikan, besarnya dana BOS yang diterima oleh SMAN 8 Medan yakni sesuai dengan jumlah siswa yang menjadi peserta didik sebesar Rp1.400.000 per siswa per tahun ajaran.

Dengan rincian Tahun Ajaran 2016/2017 sebanyak 984 Siswa x Rp1.400.000 = Rp1.377.600.000. Tahun Ajaran 2017/2018 dengan 917 siswa (Rp1.283.800.000). Serta di Tahun Ajaran 2018/2019 dengan 934 siswa (Rp 1.307.000.000).

Terdakwa melaksanakan penyaluran dana BOS setiap tiga bulan yaitu triwulan I sebesar 40 persen dari alokasi 1 tahun ajaran. Kemudian, triwulan II hingga IV masing-masing 20 persen.

Dalam hal ini Jongor Ranto Panjaitan sebagai Kepsek di SMAN Jalan Sampali, Kecamatan Medan Area, Kota Medan memiliki tugas serta tanggung jawab. Di antaranya, mengirim dan mengupdate data pokok pendidikan secara lengkap ke dalam sistem secara online ke Kementerian Pendidikan RI atau Dapodik.

Di sekolah yang dipimpin terdakwa memang ada dibentuk Dewan Guru maupun Komite Sekolah yang bertujuan agar penggunaannya transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. 

“Namun dalam pelaksanaannya, terdakwa tidak melibatkan unsur Dewan Guru maupun Komite Sekolah dan laporan penggunaan dana BOS diyakini tidak bisa dipertanggungjawabkan,” urai Fauzan.

Akibat perbuatan terdakwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari Inspektorat Provinsi Sumatera Utara No. Itprovsu.905/R/2019 tanggal 04 November 2019, keuangan negara dirugikan sebesar Rp1.458.883.700.

Jongor Ranto Panjaitan pun dijerat pidana korupsi secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi atau menyalahgunakan jabatan atau sarana yang ada padanya dapat merugikan keuangan negara.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
 Sidang perdana TSO dimulai, Razman minta DPRD Palas terima tim hukum TSO
Jumat, 01 Juli 2022 - 22:13 WIB
Bupati Padang Lawas (Palas) Nonaktif Ali Sutan Harahap yang disapa Tengku Sutan Oloan (TSO) menghadi...
Polda Banten ungkap sindikat peredaran narkoba internasional
Jumat, 01 Juli 2022 - 18:09 WIB
Kepolisian Daerah (Polda) Banten berhasil mengungkap sindikat peredaran narkoba jaringan lintas prov...
Bareskrim Polri mendalami laporan Ahmad Sahroni terhadap Adam Deni
Jumat, 01 Juli 2022 - 17:10 WIB
Bareskrim Polri tengah mendalami laporan dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Wakil Ketu...
Mantan Polwan terlibat terorisme dipulangkan ke Maluku Utara
Jumat, 01 Juli 2022 - 15:07 WIB
Mantan anggota Polwan Polda Maluku Utara berinisial NOS, yang menjalani hukuman di Lapas Perempuan K...
Lili Pintauli jalani sidang etik pada 5 Juli
Jumat, 01 Juli 2022 - 12:10 WIB
Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) menggelar sidang terkait dugaan pelanggaran ...
Polri nyatakan penyidikan perkara tersangka Doni Salmanan selesai
Jumat, 01 Juli 2022 - 08:59 WIB
Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menyatakan penyidikan perkar...
Gubernur `black list` kontraktor proyek Perpustakaan Sulbar
Jumat, 01 Juli 2022 - 08:35 WIB
Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik menyatakan pemerintah setempat telah memasukkan kontrak...
1 Juli 1946: Momentum Hari Bhayangkara
Jumat, 01 Juli 2022 - 06:00 WIB
Tanggal 1 Juli merupakan Hari Bhayangkara yang juga identik dengan HUT Polri. Hari Bhayangkara merup...
Jaksa KPK tolak seluruh eksepsi terdakwa korupsi Eka Wiryastuti
Kamis, 30 Juni 2022 - 20:55 WIB
Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menolak seluruh eksepsi atau nota keb...
Polisi bakal libatkan ahli dalam kasus pelecehan mahasiswi di Mataram
Kamis, 30 Juni 2022 - 19:59 WIB
Aparat kepolisian bakal melibatkan ahli dalam penanganan kasus dugaan pelecehan seksual terhadap mah...
InfodariAnda (IdA)