Ditjen AHU Kemenkumham ajak UMKM dapatkan legalitas 

Elshinta.com - Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Direktoral Jenderal Administrasi Hukum Umum mengikuti kegiatan Hybrid Expo di Taman Wisata Sejarah Salatiga, Jawa Tengah.

Perwakilan Ditjen AHU Abriana Kusumadewi selaku Sub Koordinator Humas Ditjen AHU mengatakan, Kemenkumham melalui AHU mengikuti expo ini dalam rangka memberikan informasi terkait perseroan perorangan untuk menaikan kelas pelaku UMKM yang ada di Kota Salatiga.

"Hadirnya AHU dalam Expo kali ini juga agar semakin banyak teman-teman pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang melegalitaskan usahanya," jelasnya.

Sementara itu Sub Koordinator Dokumentasi dan Pengumumam Badan Hukum AHU Kemenkumham Euis Nurmala menjelaskan, hadirnya AHU di sini sebagai kepanjangan tangananan dari pemerintah membantu para UMK untuk mendapatkan legalitas yang lebih kuat sehingga dapat berbadan hukum dan menjadi perseroan.

"Dalam Expo kali ini AHU juga memberikan sosialisasi kepada pelaku UMKM agar dapat melegalkan usahanya," ujarnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Pranoto, Minggu (22/5).

Perlu diketahui kesadaran untuk melegalkan UMKM masih kecil, sehingga dalam kesempatan kali ini UMKM dapat mendapatkan legalitas yang sah dengan mudah dan transparan. Untuk di Salatiga saat ini baru 32 pelaku UMK yang mendaftar menjadi perseroan perorangan total se Jawa Tengah baru 2091 dari data yang diperoleh per 8 Mei 2022.

Nurmala menambahkan, syarat-syarat untuk mendapatkan legalitas ini sangat mudah.

"Cukup menyiapkan identitas (KTP) dan NPWP dengan mendaftar langsung ke layanan AHU atau secara online melalui ahu.go.id, cukup dengan membayar sebesar Rp 50.000 untuk PNBP saja. Tetapi sebagai bentuk pelayanan prima pada expo Salatiga kali ini bagi 20 pendaftar pertama diberikan gratis atau free," imbuhnya.

Dalam kesempatan kali ini hadir juga Kepala Rutan Salatiga Andri Lesmano yang sangat mengapresiasi Tim AHU dalam memberikan informasi kepada para pelaku UMKM di Kota Salatiga ini.

"Harapannya agar semakin masyarakat pelaku usaha untuk melebarkan sayapnya dan mendapatkan legalitas yang sah," jelasnya.