Menaker: Penguatan pengawasan ketenagakerjaan tambah peserta jamsos
Elshinta
Kamis, 23 Juni 2022 - 16:27 WIB |
Menaker: Penguatan pengawasan ketenagakerjaan tambah peserta jamsos
Menaker Ida Fauziyah (ANTARA/Ho-Kemnaker)

Elshinta.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan penguatan pengawas ketenagakerjaan diperlukan salah satunya untuk mendorong kepesertaan jaminan sosial pekerja dan mendorong pemerintah provinsi membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pengawasan ketenagakerjaan.

Dalam keterangan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang diterima di Jakarta, Kamis, Menaker Ida menyampaikan bahwa hal itu dilakukan dengan mempertimbangkan beban kerja pengawasan ketenagakerjaan dalam penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan pengawasan ketenagakerjaan dalam hubungan industrial.

"Penguatan pengawasan ketenagakerjaan akan menambah kepesertaan jamsos," ujar Menaker Ida.

Berbicara dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI secara virtual dari Jakarta pada Rabu (22/6), dia menjelaskan salah satu dari tujuh tahap pengawasan yang dilakukan Ditjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker yakni membentuk tim terpadu antara pengawas ketenagakerjaan pusat, pengawas ketenagakerjaan daerah dan tim BPJS untuk kepesertaan jaminan sosial.

Tahap lain dalam penguatan pengawasan ketenagakerjaan dalam penempatan PMI yakni bimbingan teknis virtual dan secara langsung kepada seluruh pengawas ketenagakerjaan di daerah dan Focus Group Discussion (FGD) untuk seluruh pengawas ketenagakerjaan terkait penerapan norma-norma ketenagakerjaan di perusahaan.

Langkah berikutnya adalah pendampingan kepada pengawas ketenagakerjaan daerah dalam pelaksanaan tugas pembinaan, pemeriksaan, pengujian maupun penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan.

Selain itu, optimalisasi lainnya yakni memberikan penghargaan kepada pengawas ketenagakerjaan atas prestasi kerja dan sanksi atas ketidakpatuhan dalam pelaksanaan tugas serta memberikan alokasi dekonsentrasi untuk pelaksanaan tugas-tugas pengawasan ketenagakerjaan.

"Penguatan lainnya yaitu, membentuk tim terpadu antara pusat dan daerah untuk penanganan kasus-kasus yang urgent," kata Ida.

Dalam kesempatan tersebut, Menaker mengamini pernyataan pimpinan rapat kerja , Ketua Komisi IX DPR RI Felly Runtunewe, bahwa adanya kesenjangan jumlah pengawas ketenagakerjaan dengan jumlah obyek pengawasan, termasuk pengawasan terhadap PMI.

Ida juga mengakui adanya kebutuhan tenaga pengawas jauh lebih banyak dibandingkan ketersediaan pengawas. Apalagi jumlah penempatan PMI semakin hari terus bertambah.

"Tentu dibutuhkan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga (K/L), Serikat Pekerja/Serikat Buruh, asosiasi pengusaha dan civil society organization (CSO) untuk meningkatkan kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan. Kedua, joint inspection sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing K/L," ujarnya.

Terkait penempatan dan perlindungan PMI, ia menyebut ada dua pihak yang harus ditangani yaitu PMI sebagai korban apabila ditempatkan secara non-prosedural dan pihak yang menempatkan secara non-prosedural.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Rayakan Bulan Bung Karno, warga Desa Bergas tanam padi bergambar Soekarno 
Rabu, 29 Juni 2022 - 18:44 WIB
Alunan suara gamelan mengiringi pelaksanaan upacara wiwitan yang dihadiri langsung Gubernur Jawa Ten...
BNPB minta pemerintah daerah mewaspadai penularan PMK di Banten
Rabu, 29 Juni 2022 - 17:35 WIB
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta pemerintah daerah mewaspadai penularan penyakit...
BMKG imbau pelaku usaha membatasi aktivitas di perairan karena cuaca
Rabu, 29 Juni 2022 - 16:56 WIB
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi (Stamet) Komodo Manggarai Bar...
Rentan rusak, Bupati Pesisir Selatan larang bangun jembatan gantung
Rabu, 29 Juni 2022 - 16:19 WIB
Bupati Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Rusma Yul Anwar memerintahkan Dinas Pekerjaan Umu...
Tim Nusantara Gemilang Polda Sumut raih predikat terbaik `Semarak Bhayangkara ke 76`
Rabu, 29 Juni 2022 - 13:47 WIB
Tim Nusantara Gemilang Polda Sumut menerima penghargaan predikat terbaik dan video terbaik Festival ...
Dua bibit siklon tropis berpotensi menimbulkan gelombang tinggi
Rabu, 29 Juni 2022 - 12:25 WIB
Dua bibit siklon tropis yang ada di utara wilayah Indonesia berpotensi menimbulkan gelombang tinggi ...
Jelang penghapusan honorer, Sekda Buton minta ini ke Kemenpan RB
Rabu, 29 Juni 2022 - 12:13 WIB
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) rencananya akan meng...
Wujudkan visi misi Bupati, `Gebyar Integritas Boyolali Tahun 2022` digelar
Rabu, 29 Juni 2022 - 11:57 WIB
Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali Jawa Tengah menggelar `Gebyar Integritas Boyolali Tahun 2022` ...
Pemkab Klaten canangkan vaksinasi PMK
Rabu, 29 Juni 2022 - 11:04 WIB
Pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah mencanangkan vaksinasi penyakit mulut dan kuku (PMK) di Des...
 Forkopimda Sumut bahas percepatan penyembuhan PMK hewan ternak
Rabu, 29 Juni 2022 - 10:57 WIB
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumatera Utara gelar rapat percepatan penanganan penya...
InfodariAnda (IdA)