Menag Yaqut jelaskan hukum kurban di tengah wabah PMK
Elshinta
Kamis, 23 Juni 2022 - 18:21 WIB |
Menag Yaqut jelaskan hukum kurban di tengah wabah PMK
Tangkapan layar - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (tengah) usai rapat internal di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis. (ANTARA/Indra Arief)

Elshinta.com - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menjelaskan hukum kurban adalah sunnah yang dianjurkan (sunnah muakkad) atau bukan wajib, terlebih di tengah munculnya wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak.

“Perlu disampaikan hukum kurban itu adalah sunnah muakkad, sunah yang dianjurkan jadi bukan wajib. Artinya jika dalam kondisi tertentu kurban ini tidak bisa dilaksanakan, maka kita tidak boleh memaksakan, akan dicarikan alternatif yang lain, tentu saja,” kata Yaqut usai rapat internal di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis.

Yaqut mengatakan menjelang Idul Adha pada awal Juli 2022 mendatang, kebutuhan hewan ternak terutama sapi dan kambing akan meningkat. Namun, karena saat ini terdapat persebaran wabah PMK di Indonesia, maka Kementerian Agama akan menerbitkan peraturan baru mengenai kurban hewan ternak di masa wabah PMK.

Menag juga akan berkoordinasi dengan organisasi masyarakat keagamaan untuk bersama-sama menyampaikan ke masyarakat mengenai hukum kurban adalah bukan wajib.

“Dalam satu dua hari ini kita akan segera koordinasikan dengan ormas-ormas Islam agar bisa disampaikan kepada masyarakat, kepada publik apa hukumnya kurban dan bagaimana kurban dalam situasi seperti sekarang dimana wabah PMK ini sedang menjangkiti Indonesia,” jelasnya.

Kemenag juga akan mengikuti aturan dari Satuan Tugas Penanganan PMK yang dipimpin oleh Kepala BNPB Suharyanto. Satgas Penanganan PMK merupakan organisasi baru yang dibentuk Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Selain itu, untuk mengatasi wabah PMK, pemerintah juga akan melakukan pengadaan vaksin PMK hingga 29 juta dosis pada 2022 dengan anggaran bersumber dari Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN).

Di kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan pemerintah akan melarang pergerakan hewan ternak di 1.765 kecamatan yang termasuk “daerah merah” penyakit mulut dan kuku (PMK) hewan ternak.

Saat ini terdapat 1.765 kecamatan yang termasuk “daerah merah” PMK hewan ternak atau 38 persen dari total 4.614 kecamatan.

“Akan diberikan larangan daripada hewan hidup dalam hal ini sapi untuk bergerak. Itu di daerah level kecamatan yang terdampak daripada penyakit kuku mulut atau kita sebut ‘daerah merah’,” kata Airlangga.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Rayakan Bulan Bung Karno, warga Desa Bergas tanam padi bergambar Soekarno 
Rabu, 29 Juni 2022 - 18:44 WIB
Alunan suara gamelan mengiringi pelaksanaan upacara wiwitan yang dihadiri langsung Gubernur Jawa Ten...
BNPB minta pemerintah daerah mewaspadai penularan PMK di Banten
Rabu, 29 Juni 2022 - 17:35 WIB
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta pemerintah daerah mewaspadai penularan penyakit...
BMKG imbau pelaku usaha membatasi aktivitas di perairan karena cuaca
Rabu, 29 Juni 2022 - 16:56 WIB
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi (Stamet) Komodo Manggarai Bar...
Rentan rusak, Bupati Pesisir Selatan larang bangun jembatan gantung
Rabu, 29 Juni 2022 - 16:19 WIB
Bupati Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Rusma Yul Anwar memerintahkan Dinas Pekerjaan Umu...
Tim Nusantara Gemilang Polda Sumut raih predikat terbaik `Semarak Bhayangkara ke 76`
Rabu, 29 Juni 2022 - 13:47 WIB
Tim Nusantara Gemilang Polda Sumut menerima penghargaan predikat terbaik dan video terbaik Festival ...
Dua bibit siklon tropis berpotensi menimbulkan gelombang tinggi
Rabu, 29 Juni 2022 - 12:25 WIB
Dua bibit siklon tropis yang ada di utara wilayah Indonesia berpotensi menimbulkan gelombang tinggi ...
Jelang penghapusan honorer, Sekda Buton minta ini ke Kemenpan RB
Rabu, 29 Juni 2022 - 12:13 WIB
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) rencananya akan meng...
Wujudkan visi misi Bupati, `Gebyar Integritas Boyolali Tahun 2022` digelar
Rabu, 29 Juni 2022 - 11:57 WIB
Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali Jawa Tengah menggelar `Gebyar Integritas Boyolali Tahun 2022` ...
Pemkab Klaten canangkan vaksinasi PMK
Rabu, 29 Juni 2022 - 11:04 WIB
Pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah mencanangkan vaksinasi penyakit mulut dan kuku (PMK) di Des...
 Forkopimda Sumut bahas percepatan penyembuhan PMK hewan ternak
Rabu, 29 Juni 2022 - 10:57 WIB
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumatera Utara gelar rapat percepatan penanganan penya...
InfodariAnda (IdA)