Polri kenakan wajib lapor 2 tersangka Indosurya cegah melarikan diri

Elshinta
Sabtu, 25 Juni 2022 - 22:01 WIB |
Polri kenakan wajib lapor 2 tersangka Indosurya cegah melarikan diri
Penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri memasang tanda sita pada mobil mewah milik tersangka KSP Indosurya, di Gedung Indosurya Center Jalan MH THamrin, Jakarta Pusat, Kamis (10/3/2022). (ANTARA/Laily Rahmawaty)

Elshinta.com - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri mewajibkan dua tersangka penipuan investasi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya untuk wajib lapor seminggu dua kali, setelah keduanya dibebaskan dari tahanan karena masa berlaku penahanan sudah habis.

"Kami minta tersangka wajib lapor seminggu 2 kali sehingga keberadaannya bisa diketahui, karena kami tidak bisa melakukan penahanan lagi," kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Pol Whisnu Hermawan kepada ANTARA di Jakarta, Sabtu.

Dua tersangka KSP Indosurya yang dibebaskan dari penahanan karena masa tahanan sudah habis 120 hari, yakni HS selaku pendiri dan ketua KSP Indosurya dan JI selaku kepada administrasi.

Meski keduanya dibebaskan dari penahanan, kasus Indosurya tetap berjalan menunggu berkas dinyatakan lengkap (P-21) oleh kejaksaan. Keduanya masih berstatus tersangka.

Guna mengantisipasi tersangka kabur atau melarikan diri seperti yang dilakukan oleh salah satu tersangka, Suwito Ayub selaku Managing Director KSP Indosurya, yang masuk daftar pencarian orang (DPO), penyidik mengajukan pencekalan terhadap kedua tersangka.

"Sebagai langkah Polri untuk mengawasi tersangka, Polri melakukan pencekalan, sehingga tidak bisa ke luar negeri, disamping kami minta wajib lapor," kata Whisnu.

Menurut Whisnu, dengan dikeluarkannya tersangka dari tahanan demi hukum, tidak berarti perkaranya bebas dari jeratan hukum, tetapi hanya dikeluarkan dari tahanan karena masa penahanan sudah habis dan tidak dapat diperpanjang lagi.



"Penanganan perkara tetap masih berlanjut sampai selesai atau sampai berkas perkara dinyatakan lengkap oleh JPU," kata Whisnu.

Hingga masa penahanan habis 120 hari, berkas perkara masih berada di pihak kejaksaan. Whisnu mengaku tidak mengetahui apa kekurangannya sehingga berkas belum dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum (JPU).

"Berkas perkara yang kami sampaikan ke kejaksaan belum dinyatakan lengkap masih ada kekurangan, kami belum tahu kekurangannya apa, karena sampai saat ini berkas perkara ada di kejaksaan," ujar Whisnu.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana saat dikonfirmasi terpisah mengatakan perkara tersebut belum dinyatakan lengkap (P-21), karena terkendala belum dipenuhinya P-19 oleh penyidik dari JPU.

Ia menegaskan, Kejaksaan RI berkomitmen menuntaskan perkara tindak pidana penipuan investasi yang merugikan masyarakat dalam jumlah besar.

Sehingga, kata dia, masa penahanan tersangka yang sudah habis tidak ada kaitannya dengan pemenuhan petunjuk dari penuntut umum.

Ia mengatakan diperlukan kolaborasi antara jaksa penuntut umum dan penyidik Polri dalam penyelesaian perkara KSP Indosurya tersebut.

"Harapan kami semua koordinasikan lebih intensif antara penyidik dengan penuntut umum. Termasuk dalam hal ini, bila mana perlu laksanakan gelar perkara," kata Ketut.

Dalam perkara ini, penyidik menetapkan tiga orang tersangka, yakni HS selaku pendiri dan Ketua KSP Indosurya, JI selaku kepala administrasi dan SA selaku Managing Director KSP Indosurya yang berstatus buronan.

HS dan JI telah dilakukan penangkapan dan penahanan. Sementara SA masih dalam pengejaran, penyidik telah mengajukan red notice (pemberitahuan) kepada Interpol untuk mencari keberadaan tersangka.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Baca Juga

 
Puluhan buruh di OKU Sumsel demo desak UU Cipta Kerja dicabut
Kamis, 11 Agustus 2022 - 23:59 WIB

Puluhan buruh di OKU Sumsel demo desak UU Cipta Kerja dicabut

Puluhan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten O...
Polda Metro tangkap Menteri Zakat Khilafatul Muslimin
Kamis, 11 Agustus 2022 - 21:23 WIB

Polda Metro tangkap Menteri Zakat Khilafatul Muslimin

Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya menangkap Indra Fauzi yang merupaka...
IPW: Kecepatan dan profesionalitas timsus wajib diapresiasi
Kamis, 11 Agustus 2022 - 20:23 WIB

IPW: Kecepatan dan profesionalitas timsus wajib diapresiasi

Kecepatan dan profesionalisme tim khusus (timsus) yang dibentuk Kapolri wajib diapresiasi, kata Ketu...
Polri: Motif tewasnya Brigadir J diungkap di persidangan
Kamis, 11 Agustus 2022 - 18:47 WIB

Polri: Motif tewasnya Brigadir J diungkap di persidangan

Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol. Agus Andrianto mengatakan pengungkapan motif penembakan terhadap ...
Bupati Koltim nonaktif ungkap pertemuan dengan eks Dirjen Kemendagri
Kamis, 11 Agustus 2022 - 16:59 WIB

Bupati Koltim nonaktif ungkap pertemuan dengan eks Dirjen Kemendagri

Bupati Kolaka Timur nonaktif Andi Merya mengungkapkan isi pertemuan dengan mantan Direktur Jenderal ...
MA totak gugatan oknum jaksa terkait kasus narkoba
Kamis, 11 Agustus 2022 - 16:47 WIB

MA totak gugatan oknum jaksa terkait kasus narkoba

Pengadilan Negeri (PN) Ternate, Maluku Utara (Malut) menyatakan, Mahkamah Agung (MA) akhirnya menola...
Anggota Polda NTB terungkap sebagai dalang korupsi di BPR
Kamis, 11 Agustus 2022 - 16:36 WIB

Anggota Polda NTB terungkap sebagai dalang korupsi di BPR

Anggota Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat I Made Sudarmaya terungkap sebagai dalang kasus korups...
Lapas Narkotika Samarinda razia kamar untuk deteksi dini keamanan
Kamis, 11 Agustus 2022 - 15:41 WIB

Lapas Narkotika Samarinda razia kamar untuk deteksi dini keamanan

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Samarinda melakukan deteksi dini keamanan dan ket...
Bupati Kolaka Timur non-aktif berikan Rp3,05 miliar demi urus dana PEN
Kamis, 11 Agustus 2022 - 15:30 WIB

Bupati Kolaka Timur non-aktif berikan Rp3,05 miliar demi urus dana PEN

Bupati Kolaka Timur non-aktif Andi Merya mengaku mengeluarkan uang Rp3,05 miliar untuk mengurus pinj...
Hakim vonis 4 tahun penjara dua eks kacab Bank DKI terbukti korupsi
Kamis, 11 Agustus 2022 - 14:11 WIB

Hakim vonis 4 tahun penjara dua eks kacab Bank DKI terbukti korupsi

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis empat tahun penjara terhadap dua eks...

InfodariAnda (IdA)