Komisi III: Usut tuntas promosi miras gunakan nama Muhammad dan Maria

Elshinta
Sabtu, 25 Juni 2022 - 22:45 WIB |
Komisi III: Usut tuntas promosi miras gunakan nama Muhammad dan Maria
Polres Metro Jakarta Selatan melakukan rilis pers terkait kasus dugaan pelecehan agama oleh Holywings di Jakarta, Jumat. (25/6/2022) (ANTARA/Luthfia Miranda Putri)

Elshinta.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh meminta polisi mengusut tuntas kasus promosi minuman keras (miras) beralkohol gratis bagi orang bernama Muhammad dan Maria seperti yang dilakukan pihak manajemen Holywings.

"Saya minta pihak kepolisian usut tuntas sampai ke akar-akarnya kasus kejahatan SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) ini. Saya khawatir jika tidak segera diusut tuntas, kasus ini tidak sekadar dapat lepas kendali, tetapi lebih dari itu, bisa merusak reputasi kita sebagai negara berfalsafah dasar Pancasila," kata Pangeran di Jakarta, Sabtu.

Pangeran mengecam keras aksi promosi minuman keras gratis bagi orang yang bernama Muhammad dan Maria tersebut karena upaya jahat sengaja dilakukan untuk melecehkan agama Islam dan agama lain. Pelecehan agama tersebut tidak berdiri sendiri; artinya tidak sekadar dilakukan pada level karyawan, tetapi diduga keras melibatkan manajemen.

"Presiden Jokowi berusaha keras agar bangsa ini hidup bertoleransi dengan baik, tindakan mereka sangat mencederai agenda Presiden tersebut," tegasnya.

Dia khawatir upaya merusak rajutan kebangsaan saat ini dilakukan secara sistematis dan merupakan operasi intelijen asing untuk melemahkan ketahanan nasional.

"Aksi promosi kotor pelecehan agama Islam ini jelas upaya sengaja. Namun, saya setuju dengan MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang meminta kepolisian agar kasus ini tidak boleh hanya berakhir dengan minta maaf semata," jelasnya.

Oleh karena itu, menurutnya, aksi promosi yang memuat kejahatan pelecehan terhadap agama tersebut tidak saja menghukum individu saja. Keberadaan Holywings, sebagai badan usaha yang menaungi kejahatan tersebut, juga harus mendapat sanksi dengan membekukan izin usahanya di seluruh Indonesia.

"Kasus ini wajib menjadi kewaspadaan kita semua, karena sekali lagi harga yang kita bayar dengan terkoyaknya 'Rumah Kebinekaan' akan teramat mahal," katanya.

Dia berharap polisi mampu membaca lebih dalam lagi bahwa upaya sistematis islamofobia ataupub ketakutan lainnya tidak boleh terjadi di Indonesia. Sehingga, tambahnya, hal itu wajib ditangkal dengan hukuman yang tegas.

Sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelecehan SARA terkait promosi minuman keras gratis bagi masyarakat dengan nama Muhammad dan Maria yang dilakukan Holywings.

"Beberapa orang tersebut kami naikkan statusnya dari saksi menjadi tersangka. Ada enam orang yang kami jadikan sebagai tersangka, semuanya bekerja di Holywings kawasan BSD (Bumi Serpong Damai)," kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol. Budhi Herdi di Jakarta, Jumat (24/6).

Polres Metro Jakarta Selatan telah memeriksa keenam tersangka tersebut sebagai saksi atas kasus yang mengunggah konten di media sosial dari kawasan BSD, Kota Tangerang Selatan.

Keenam tersangka tersebut merupakan EJD (27) selaku Direktur Kreatif, NDP (36) selaku Head Team Promotion, DAD (27) sebagai desain grafis, EA (22) selaku administrator tim promosi, AAB (25) selaku petugas media sosial, dan AAM (25) sebagai administrator tim promosi yang bertugas memberikan permintaan ke tim kreatif.

Selain itu, barang bukti yang disita polisi ialah tangkap layar unggahan akun resmi Holywings, satu unit PC komputer, satu buah telepon seluler, satu buah eksternal harddisc dan satu buah laptop.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Baca Juga

 
Puluhan buruh di OKU Sumsel demo desak UU Cipta Kerja dicabut
Kamis, 11 Agustus 2022 - 23:59 WIB

Puluhan buruh di OKU Sumsel demo desak UU Cipta Kerja dicabut

Puluhan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten O...
Polda Metro tangkap Menteri Zakat Khilafatul Muslimin
Kamis, 11 Agustus 2022 - 21:23 WIB

Polda Metro tangkap Menteri Zakat Khilafatul Muslimin

Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya menangkap Indra Fauzi yang merupaka...
IPW: Kecepatan dan profesionalitas timsus wajib diapresiasi
Kamis, 11 Agustus 2022 - 20:23 WIB

IPW: Kecepatan dan profesionalitas timsus wajib diapresiasi

Kecepatan dan profesionalisme tim khusus (timsus) yang dibentuk Kapolri wajib diapresiasi, kata Ketu...
Polri: Motif tewasnya Brigadir J diungkap di persidangan
Kamis, 11 Agustus 2022 - 18:47 WIB

Polri: Motif tewasnya Brigadir J diungkap di persidangan

Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol. Agus Andrianto mengatakan pengungkapan motif penembakan terhadap ...
Bupati Koltim nonaktif ungkap pertemuan dengan eks Dirjen Kemendagri
Kamis, 11 Agustus 2022 - 16:59 WIB

Bupati Koltim nonaktif ungkap pertemuan dengan eks Dirjen Kemendagri

Bupati Kolaka Timur nonaktif Andi Merya mengungkapkan isi pertemuan dengan mantan Direktur Jenderal ...
MA totak gugatan oknum jaksa terkait kasus narkoba
Kamis, 11 Agustus 2022 - 16:47 WIB

MA totak gugatan oknum jaksa terkait kasus narkoba

Pengadilan Negeri (PN) Ternate, Maluku Utara (Malut) menyatakan, Mahkamah Agung (MA) akhirnya menola...
Anggota Polda NTB terungkap sebagai dalang korupsi di BPR
Kamis, 11 Agustus 2022 - 16:36 WIB

Anggota Polda NTB terungkap sebagai dalang korupsi di BPR

Anggota Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat I Made Sudarmaya terungkap sebagai dalang kasus korups...
Lapas Narkotika Samarinda razia kamar untuk deteksi dini keamanan
Kamis, 11 Agustus 2022 - 15:41 WIB

Lapas Narkotika Samarinda razia kamar untuk deteksi dini keamanan

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Samarinda melakukan deteksi dini keamanan dan ket...
Bupati Kolaka Timur non-aktif berikan Rp3,05 miliar demi urus dana PEN
Kamis, 11 Agustus 2022 - 15:30 WIB

Bupati Kolaka Timur non-aktif berikan Rp3,05 miliar demi urus dana PEN

Bupati Kolaka Timur non-aktif Andi Merya mengaku mengeluarkan uang Rp3,05 miliar untuk mengurus pinj...
Hakim vonis 4 tahun penjara dua eks kacab Bank DKI terbukti korupsi
Kamis, 11 Agustus 2022 - 14:11 WIB

Hakim vonis 4 tahun penjara dua eks kacab Bank DKI terbukti korupsi

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis empat tahun penjara terhadap dua eks...

InfodariAnda (IdA)