Akademisi: Kebijakan aplikasi MyPertamina kontra produktif
Adanya kebijakan baru penggunaan aplikasi MyPertamina saat membeli BBM Pertalite dan Solar, dianggap kontra produktif sebuah kebijakan, salah satu contoh adalah di SPBU terdapat gambar/sticker HP yang dicoret.
Sumber foto: Enok Carsinah/elshinta.com.Elshinta.com - Adanya kebijakan baru penggunaan aplikasi MyPertamina saat membeli BBM Pertalite dan Solar, dianggap kontra produktif sebuah kebijakan, salah satu contoh adalah di SPBU terdapat gambar/sticker HP yang dicoret.
Demikian seperti dikatakan akademisi sekaligus Ketua BPH Yawina Majalengka, Sudibyo Budi Oetomo, Jumat (1/7), menanggapi pro kontra kebijakan yang dikeluarkan PT Pertamina (Persero) yang telah melakukan uji coba pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dengan aplikasi MyPertamina, mulai 1 Juli 2022.
Dikatakan Sudibyo, penggunaan aplikasi MyPertamina saat membeli BBM Pertalite dan Solar selain dianggap kontra produktif sebuah kebijakan. Ia menilai kebijakan tersebut juga menambah sulit konsumen. Padahal kata dia konsumen perlu pelayanan lebih baik dari produsen.
'Ada hakikatnya, kalau kita melihat antara produsen dan konsumen, konsumen itu harus diberikan sebuah pelayanan yang baik, cepat, mudah, dapat dan tepat. Bukan harus sulit," tegasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Enok Carsinah, Sabtu (2/7).
Disamping itu kata dia, tidak semua masyarakat kita, menggunakan HP android, dan masih mungkin banyak yang masih menggunakan HP jadul.
Sudibyo berharap, kebijakan-kebijakan tersebut hendaknya ditunda terlebih dahulu, sampai benar-benar yakin, masyarakat mampu menerima, karena kata dia masih kontra produktif juga. Ia mencontohkan, di setiap SPBU itu ada gambar/sticker hp yang dicoret. Terus sekarang, kalau mau beli BBM (Pertalite dan Solar), harus pakai aplikasi melalui HP.
"Dan barusan tadi pagi saya ngobrol dengan tukang SPBU yang bagian petugas, saya tanya ini bagaimana gambar HP dicoret dengan adanya kebijakan penggunaan aplikasi. Dia malah menceritakan di kota mana gitu, katanya ketika ada yang mengisi BBM, ada anaknya yang menggunakan HP di situ. Katanya ada sebuah kejadian," ungkapnya.
Sudibyo menekankan, hendaknya Pemerintah bisa menempatkan mana yang harus diutamakan dalam menentukan sebuah kebijakan terlebih untuk keselamatan masyarakat dan kemudahan dalam mendapatkan BBM.
"Nah artinya di situ, ada kontra produktif sebuah kebijakan. Mana yang diutamakan, ego Pemerintah yang harus melaksanakan kebijakan itu atau keselamatan masyarakat dan kemudahan masyarakat untuk mendapatkan BBM," pungkasnya.
