Pengusaha setuju pembatalan pengenaan biaya administrasi per kontainer di Pelabuhan Belawan

Elshinta
Sabtu, 23 Juli 2022 - 17:56 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Sigit Kurniawan
Pengusaha setuju pembatalan pengenaan biaya administrasi per kontainer di Pelabuhan Belawan
Sumber foto: Diurnawan/elshinta.com.

Elshinta.com - Pelaku usaha depo kontainer Pelabuhan Belawan, Medan, Sumatera Utara menyatakan kesediaannya untuk membatalkan pengenaan biaya administrasi per kontainer yang dilakukan secara serentak. Selanjutnya, terkait persoalan tarif, mereka akan membicarakannya kembali dengan pengguna jasa pelabuhan dan diketahui oleh pemerintah melalui Otoritas Pelabuhan. Hal ini disampaikan Surya  Dharma dari ASDEKI dalam kegiatan Focus Group Discussion yang diadakan oleh KPPU Kanwil I di Mikie Holiday.

KPPU menginisiasi FGD yang mengambil tema "Pengelolaan Logistik Kepelabuhanan Berdasarkan Prinsip Persaingan Usaha Yang Sehat" untuk merespon permasalahan dugaan kartel dalam penetapan biaya administrasi depo kontainer di Belawan secara bersama dengan pelaku usaha kepelabuhanan. Hadir dalam diskusi tersebut antara lain ahli hukum persaingan, Prof. Ningrum Natasya Sirait melalui zoom, Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Belawan Andi Fiardi, Kabid Pelayaran Dishub Prov Sumut Khairul Anwar, Wakil Ketua ALFI Ramdhan Damir, perwakilan dari beberapa asosiasi seperti APINDO, INSA, ASDEKI, ORGANDA Pelabuhan Belawan, GPEI, GINSI dan sebagainya.

Ningrum mengatakan bahwa kenaikan biaya adalah hal yang wajar, namun ketika kenaikan harganya tidak wajar pasti akan menimbulkan masalah. Ningrum mengingatkan pelaku usaha dan asosiasi untuk mematuhi hukum persaingan.

"Dimana KPPU memiliki kewenangan untuk menindak pelaku usaha yang melanggar hukum persaingan," ujarnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Diurnawan, Sabtu (23/7). 

Andi Fiardi mengapresiasi KPPU Kanwil I yang mempertemukan seluruh stakholder untuk duduk bersama membahas isu kepelabuhanan. OP sendiri telah melakukan pertemuan dengan ASDEKI untuk membicarakan masalah serupa. Andi menekankan bahwa penetapan tarif kepelabuhanan diatur berdasarkan kesepakatan antara pengguna dan penyedia, serta diketahui oleh pihak pemerintah. Andi mengatakan OP Belawan tidak menghalangi adanya kenaikan tarif di pelabuhan sepanjang ditetapkan sesuai dengan prosedur. 

Kepala Kanwil I Ridho Pamungkas yang memandu FGD tersebut menegaskan, KPPU dapat menegakkan hukum persaingan melalui penindakan ataupun pencegahan. FGD ini merupakan salah satu upaya KPPU menjalankan fungsi pencegahan sebelum melakukan penindakan.

"Artinya, kesediaan depo kontainer untuk membatalkan kesepakatan tidak hanya berhenti pada pernyataan di FGD, namun disampaikan juga ke KPPU terkait progressnya ke depan sebagai bagian dari evaluasi dan monitoring KPPU," pungkasnya.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Baca Juga

 
Penerima vaksinasi COVID-19 dosis penguat capai 63,55 juta orang
Jumat, 30 September 2022 - 21:47 WIB

Penerima vaksinasi COVID-19 dosis penguat capai 63,55 juta orang

Elshinta.com, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menginformasikan bahwa penerima vaksinasi COVID-19 do...
Gelar Rakornas, Konsil Kedokteran Indonesia siap hadapi globalisasi
Jumat, 30 September 2022 - 18:04 WIB

Gelar Rakornas, Konsil Kedokteran Indonesia siap hadapi globalisasi

Elshinta.com, Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakorna...
Sering makan korban, warga minta jalan berlubang di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh diperbaiki
Jumat, 30 September 2022 - 17:38 WIB

Sering makan korban, warga minta jalan berlubang di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh diperbaiki

Elshinta.com, Sejumlah pengendara sepeda motor, Selasa (27/9) malam, terjatuh saat melintasi jalan l...
Kunjungi Depok, Ketua Tim PKK Jabar tekankan soal lapor KDRT
Jumat, 30 September 2022 - 17:23 WIB

Kunjungi Depok, Ketua Tim PKK Jabar tekankan soal lapor KDRT

Elshinta.com, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi Jawa Barat (Jab...
Sambut HUT ke-77 TNI, Kapolda Sumut ikut donor darah untuk kemanusiaan
Jumat, 30 September 2022 - 17:05 WIB

Sambut HUT ke-77 TNI, Kapolda Sumut ikut donor darah untuk kemanusiaan

Elshinta.com, Kapolda Sumut Irjen Pol R. Z. Panca Putra S menghadiri kegiatan Bhakti sosial dan dono...
 Pemkab Aceh Utara maksimalkan penggunaan QRIS untuk layanan pajak daerah
Jumat, 30 September 2022 - 16:46 WIB

Pemkab Aceh Utara maksimalkan penggunaan QRIS untuk layanan pajak daerah

Elshinta.com, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara terus memaksimalkan sistem pembayaran non tunai dalam ...
Kemendikbudristek sebut kuota guru PPPK sebanyak 319.797 formasi
Jumat, 30 September 2022 - 15:17 WIB

Kemendikbudristek sebut kuota guru PPPK sebanyak 319.797 formasi

Elshinta.com, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyebutka...
Koperasi binaan KKP produksi ikan kaleng citarasa Nusantara
Jumat, 30 September 2022 - 15:05 WIB

Koperasi binaan KKP produksi ikan kaleng citarasa Nusantara

Elshinta.com, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Ke...
APTRI khawatirkan rancangan Perpres Swasembada gula perluas impor
Jumat, 30 September 2022 - 14:41 WIB

APTRI khawatirkan rancangan Perpres Swasembada gula perluas impor

Elshinta.com, Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) mengkhawatirkan Rancangan Peraturan Pres...
BRIN: Teknologi desalinisasi sebagai solusi krisis air bersih
Jumat, 30 September 2022 - 14:29 WIB

BRIN: Teknologi desalinisasi sebagai solusi krisis air bersih

Elshinta.com, Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Rachmat Fajar Lubis mengatakan teknol...

InfodariAnda (IdA)