KPPU dalami adanya dugaan kartel feri Batam-Singapura

Elshinta
Jumat, 05 Agustus 2022 - 19:07 WIB |
KPPU dalami adanya dugaan kartel feri Batam-Singapura
Penjualan tiket kapal feri Batam-Singapura di Pelabuhan Internasional Batam Centre. ANTARA/Yude

Elshinta.com - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah I Medan mendalami laporan terkait dengan dugaan kartel feri Batam-Singapura.

"Pada saat ini, KPPU masih mendalami laporan dari masyarakat terkait dengan dugaan kartel Feri Batam-Singapura," ujar Kepala KPPU Kanwil I Medan Ridho Pamungkas di Batam Kepulauan Riau, Jumat.

Ridho mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan diskusi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dan asosiasi pelaku usaha yang bernaung di bawah Kadin Batam.

“Kami juga sudah melakukan klarifikasi terhadap laporan yang masuk ke KPPU, serta melakukan pengumpulan data dan informasi dari lapangan," katanya.

Setelah itu, ketika data dan informasi yang dibutuhkan dalam tahap klarifikasi laporan dinilai sudah cukup, menurut dia, tim tidak diharuskan klarifikasi kepada pihak operator kapal.

Namun, untuk melengkapi analisis terkait dugaan kartel tersebut, tim sedang mempersiapkan permintaan data dan keterangan secara tertulis kepada pihak operator kapal dan pemangku kepentingan lain di Kota Batam.

Hingga saat ini, kata Ridho, pihaknya belum dapat menyatakan telah menemukan dugaan kartel feri Batam-Singapura. Akan tetapi, baru sebatas pada adanya dugaan terjadinya penetapan harga tiket kapal.

Indikasi yang diperoleh tim, antara lain, adanya kenaikan harga tiket feri secara signifikan dengan harga yang sama dan dilakukan secara serentak.

Menjadi tidak logis dengan spesifikasi kapal dan biaya operasional yang berbeda, lanjut dia, operator kapal akan menawarkan harga yang sama pada tingkat yang tidak kompetitif.

Apabila setelah melalui tahap penegakan hukum ditemukan adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, KPPU dapat menjatuhkan sanksi berupa denda minimal Rp1 miliar dan maksimal 10 persen dari penjualan atau 50 persen dari keuntungan selama mereka menjalankan praktik kartel.

Selain denda, KPPU juga dapat memerintahkan kepada pelaku usaha untuk membatalkan kesepakatan atau perjanjian kartel tersebut sehingga kembali pada mekanisme pasar.

Dijelaskan bahwa sanksi KPPU hanya diberikan kepada pelaku usaha. Apabila ada pihak lain yang turut berperan, KPPU dapat menyatakan pihak lain tersebut bersalah dan memberikan rekomendasi kepada institusi atau lembaga yang mengawasi pihak lain tersebut.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Baca Juga

 
Espargaro siap tarung di Red Bull Ring meski kaki masih cedera
Jumat, 19 Agustus 2022 - 07:31 WIB

Espargaro siap tarung di Red Bull Ring meski kaki masih cedera

Aleix Espargaro akan masih harus menahan rasa sakit di kakinya yang mengalami retak tulang ketika me...
Pemerintah impor 14 juta dosis vaksin PMK cegah penularan lebih luas
Jumat, 19 Agustus 2022 - 06:31 WIB

Pemerintah impor 14 juta dosis vaksin PMK cegah penularan lebih luas

Pemerintah akan mengimpor 14 juta dosis vaksin penyakit mulut dan kuku (PMK) sebagai upaya mencegah ...
Menkumhan kukuhkan Farel Prayogyo duta kekayaan intelektual pelajar
Kamis, 18 Agustus 2022 - 23:35 WIB

Menkumhan kukuhkan Farel Prayogyo duta kekayaan intelektual pelajar

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI Yasonna Hamonangan Laoly mengukuhkan penyanyi cil...
Dishub Kalteng upayakan hadirnya maskapai baru di Bandara Tjilik Riwut
Kamis, 18 Agustus 2022 - 21:09 WIB

Dishub Kalteng upayakan hadirnya maskapai baru di Bandara Tjilik Riwut

Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah berupaya menghadirkan maskapai baru di Bandara Tjilik R...
Badan Pangan Nasional mencatat 74 daerah rentan rawan pangan
Kamis, 18 Agustus 2022 - 20:21 WIB

Badan Pangan Nasional mencatat 74 daerah rentan rawan pangan

Badan Pangan Nasional (BPN) mencatat sebanyak 74 kabupaten/kota atau 14 persen dari jumlah daerah ma...
Ribuan masyarakat Karanganyar antusias saksikan Karnaval HUT RI
Kamis, 18 Agustus 2022 - 20:11 WIB

Ribuan masyarakat Karanganyar antusias saksikan Karnaval HUT RI

Ribuan masyarakat dengan antusias memadati sepanjang di Jalan Lawu Kabupaten Karanganyar Provinsi Ja...
Anak usaha Antam Gag Nikel luncurkan buku sejarah perjalanan bisnis
Kamis, 18 Agustus 2022 - 19:57 WIB

Anak usaha Antam Gag Nikel luncurkan buku sejarah perjalanan bisnis

PT Gag Nikel, anak usaha PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), meluncurkan buku mengenai sejarah dan perjalan...
Pemkab Magelang siap sukseskan G20 di Borobudur
Kamis, 18 Agustus 2022 - 19:45 WIB

Pemkab Magelang siap sukseskan G20 di Borobudur

Pemerintah Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, siap mendukung dan menyukseskan kegiatan pertemuan forum...
Jenis SPT Pajak yang bisa dilaporkan melalui Efiling Online
Kamis, 18 Agustus 2022 - 19:01 WIB

Jenis SPT Pajak yang bisa dilaporkan melalui Efiling Online

Kemajuan teknologi membawa dampak positif karena banyak hal yang dulunya dilakukan secara manual sek...
Pawai alegoris HUT RI di Bukittinggi meriah setelah dua tahun absen
Kamis, 18 Agustus 2022 - 17:57 WIB

Pawai alegoris HUT RI di Bukittinggi meriah setelah dua tahun absen

Ribuan warga tumpah ruah ke jalan menyaksikan kemeriahan acara Pawai Alegoris HUT ke-77 RI yang dise...

InfodariAnda (IdA)