Menkopolhukam benarkan Ferdy Sambo telah dibawa ke Mako Brimob

Elshinta
Minggu, 07 Agustus 2022 - 08:31 WIB |
Menkopolhukam benarkan Ferdy Sambo telah dibawa ke Mako Brimob
(ANTARA/HO-Humas Kemenko Polhukam)

Elshinta.com - Menteri Koodinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD membenarkan bahwa Kadiv Propam Polri nonaktif Irjen Pol. Ferdy Sambo telah dibawa ke Mako Brimob dan ditahan di Provost.

“Ya, saya sudah mendapat info bahwa Ferdy Sambo dibawa ke Mako Brimob dan Provost,” kata Mahfud MD sebagaimana yang dikonfirmasi oleh ANTARA dari Jakarta, Sabtu.

Yang menjadi pertanyaan orang-orang, tutur Mahfud, adalah mengapa Ferdy Sambo ditahan di Provos yang seolah-olah mengindikasikan bahwa Ferdy hanya diperiksa dalam pelanggaran etik.

Terkait hal tersebut, Mahfud meluruskan bahwa, menurut hukum, pelanggaran etik dan pelanggaran pidana itu bisa sama-sama berjalan dan tidak harus saling menunggu.

“Serta tidak bisa saling meniadakan,” ucap Mahfud.

Dengan demikian, lanjutnya, ketika seseorang dijatuhi sanksi etik, bukan berarti dugaan pidananya dikesampingkan. Pelanggaran etik akan tetap diproses, begitu pula dengan pelanggaran pidana yang juga akan tetap diproses secara sejajar.

“Contohnya, dulu kasus Pak Akil Mochtar (mantan Ketua Mahkamah Konstitusi) di MK. Ketika yang bersangkutan ditahan karena sangkaan korupsi setelah di-OTT (operasi tangkap tangan), maka tanpa menunggu selesainya proses pidana pelanggaran etiknya diproses dan dia diberhentikan dulu dari jabatannya sebagai hakim MK melalui sanksi etik,” kata Mahfud.

Mahfud mengatakan bahwa hal tersebut mempermudah pemeriksaan pidana karena yang bersangkutan tidak bisa turut membantu merampungkan di Mahkamah Konstitusi.

“Dia tidak bisa cawe-cawe di MK,” ucap Mahfud.

Beberapa lama setelah sanksi etik dijatuhkan, barulah dijatuhi hukuman pidana. Menkopolhukam ini menjelaskan bahwa pemeriksaan pidana itu lebih rumit, sehingga lebih lama daripada pemeriksaan pelanggaran etik.

Oleh karena itu, ia meminta kepada publik untuk tidak perlu khawatir karena penyelesaian masalah etika ini akan mempermudah pencepatan pemeriksaan pidana apabila memang ada dugaan dan sangkaan tentang itu.

“Publik tidak perlu khawatir, penyelesaian masalah etika ini malah akan mempermudah pencepatan pemeriksaan pidana,” kata Mahfud.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Baca Juga

 
Menlu RI: MK berperan pastikan negara patuh hukum internasional
Rabu, 05 Oktober 2022 - 23:55 WIB

Menlu RI: MK berperan pastikan negara patuh hukum internasional

Elshinta.com, Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi saat memberi sambutan kehormatan (honorar...
Kuasa hukum: Ferdy Sambo pasrahkan nasib pada majelis hakim
Rabu, 05 Oktober 2022 - 23:11 WIB

Kuasa hukum: Ferdy Sambo pasrahkan nasib pada majelis hakim

Elshinta.com, Kuasa hukum tersangka Ferdy Sambo yakni Febri Diansyah mengatakan kliennya memasrahkan...
Perempuan Kodingareng bawa replika gurita di kantor Gubernur Sulsel
Rabu, 05 Oktober 2022 - 22:11 WIB

Perempuan Kodingareng bawa replika gurita di kantor Gubernur Sulsel

Elshinta.com, Puluhan perempuan nelayan asal Pulau Kodingareng Makassar didampingi aktivis lembaga W...
Soal Formula E, ini pandangan dan saran Prof Romli Atmasasmita
Rabu, 05 Oktober 2022 - 20:06 WIB

Soal Formula E, ini pandangan dan saran Prof Romli Atmasasmita

Elshinta.com, Pakar Hukum Universitas Padjajaran (Unpad), Profesor Romli Atmasasmita, meminta KPK ti...
Kejari OKU proses berkas kasus dugaan korupsi Program Serasi
Rabu, 05 Oktober 2022 - 19:23 WIB

Kejari OKU proses berkas kasus dugaan korupsi Program Serasi

Elshinta.com, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan memprose...
Kejari Garut periksa mantan anggota DPRD terkait kasus korupsi BOP
Rabu, 05 Oktober 2022 - 19:11 WIB

Kejari Garut periksa mantan anggota DPRD terkait kasus korupsi BOP

Elshinta.com, Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut terus melayangkan surat pemanggilan kepada sejumlah ma...
Menuntaskan persoalan yang masih tersisa di Poso
Rabu, 05 Oktober 2022 - 18:35 WIB

Menuntaskan persoalan yang masih tersisa di Poso

Elshinta.com, Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah memastikan operasi yang melibatkan Satuan Tugas Mad...
Kemenkumham Sumsel bebaskan ribuan napi lewat integrasi dan asimilasi
Rabu, 05 Oktober 2022 - 18:11 WIB

Kemenkumham Sumsel bebaskan ribuan napi lewat integrasi dan asimilasi

Elshinta.com, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Selatan ...
Polda Sulteng proses dugaan personel tembak demonstran
Rabu, 05 Oktober 2022 - 17:35 WIB

Polda Sulteng proses dugaan personel tembak demonstran

Elshinta.com, Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah (Polda Sulteng) telah memproses Bripka H atas perkar...
KPK periksa izin IUP 208 perusahaan galian C di Bengkulu
Rabu, 05 Oktober 2022 - 17:11 WIB

KPK periksa izin IUP 208 perusahaan galian C di Bengkulu

Elshinta.com, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI akan memeriksa dan mengevaluasi 208 izin usaha ...

InfodariAnda (IdA)