Pemprov Jabar bentuk satgas terkait tuntutan pegawai honorer kesehatan

Elshinta
Selasa, 09 Agustus 2022 - 19:41 WIB |
Pemprov Jabar bentuk satgas terkait tuntutan pegawai honorer kesehatan
Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil. (ANTARA/HO-Humas Pemprov Jabar)

Elshinta.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat membentuk satuan tugas (satgas) untuk mencari solusi atas tuntutan pegawai honorer bidang kesehatan dan non-kesehatan di daerah itu.

"Semua aspirasinya saya terima dengan baik, solusi Jabar adalah  membentuk satuan tugas. Satuan tugas ini dibentuk antara perwakilan mereka dengan tim dari Jabar secara transparan untuk mencari solusi," kata Gubernur Jabar M Ridwan Kamil, seusai menerima perwakilan tenaga honorer guru dan kesehatan di Gedung Sate Bandung, Selasa.

Gubernur Ridwan Kamil mengatakan jika tuntutan yang diutarakan oleh para pegawai honorer tenaga kesehatan dan guru tersebut ada di bawah kewenangan pemda maka pihaknya akan memperjuangkannya, begitupun jika kewenangannya ada di pemerintah pusat.

"Kalau kewenangan pusat, kita berjuang sama-sama ke pusat, kalau kewenangannya provinsi kita cari solusi di provinsi, kalau kewenangan bupati wali kota, kita bikin edaran dan lain sebagainya," kata dia.

Ridwan Kamil menuturkan peran tenaga kesehatan baik yang berstatus honorer sangatlah penting, terlebih saat pandemi COVID-19, keberadaannya sangat dibutuhkan.

"Tapi sering kali tempat mereka bekerja perlu ditingkatkan untuk pendapatan unit kerjanya. Saya menerima aspirasi itu dan memberi solusi. Kita turunkan pertemuan. Seiring anggaran kita yang sudah membaik," kata dia.

Sebelumnya, pada Jumat (5/8) para pegawai honorer tenaga kesehatan melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate Bandung.

Mereka menuntut agar tenaga kesehatan berstatus honorer dan di fasilitas layanan kesehatan Provinsi Jabar diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).

Forum Komunikasi Honorer Fasyankes (FKHF) Jawa Barat mengaku lega karena bisa diterima oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil hari ini.

"Alhamdulillah kami diterima dengan baik. Pak Gubernur akan membentuk tim khusus. Diharapkan ada solusi terkait apa yang kami tuntut," kata Wakil Ketua FKHF Jawa Barat, Saeful Anwar di Gedung Sate Bandung.

Saeful menuturkan dalam pengangkatan P3K mereka meminta diberi afirmasi dan mengingat pengabdiannya sudah lama, belasan hingga puluhan tahun.

Kalaupun ada tes tulis dalam pengangkatan P3K, kata Saeful, maka standardnya diturunkan dan tuntutan ini imbas dari PP No. 49 Tahun 2018 yang akan menghapuskan tenaga honorer.

"Tentu semua sudah tahu terkait adanya PP 49 Tahun 2018, kita di seluruh fasilitas layanan kesehatan di wilayah Jawa Barat milik pemerintah baik itu provinsi maupun kota Kabupaten, merasa terancam dengan adanya PP 49 2018 ini," kata dia.

Dia mengatakan mayoritas puskesmas dan rumah sakit milik pemerintah di seluruh Jawa Barat sudah berstatus BLUD sehingga pengelolaan keuangannya pun disesuaikan dengan BLUD.

"Sehingga dengan adanya PP ini tidak boleh ada lagi non-ASN di dalam institusi pemerintah. Tapi, kenyataannya pemerintah daerah tidak bisa mengakomodir kami, karena keterbatasan biaya," ujar Saeful.

Lebih lanjut ia mengatakan dengan PP tersebut maka pemerintah pusat melimpahkan semuanya pada daerah sedangkan sekitar 70 persen sampai 75 persen tenaga kesehatan yang bekerja di fasilitas layanan kesehatan milik pemerintah adalah honorer.

"Kami berharap pemerintah pusat mengkaji ulang PP ini. Kalau betul-betul PP ini akan berlaku, kami lihat pemerintah belum siap," kata dia.
 

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Baca Juga

 
Rupiah Rabu pagi melemah 54 poin jadi Rp15.178 per dolar AS
Rabu, 28 September 2022 - 10:35 WIB

Rupiah Rabu pagi melemah 54 poin jadi Rp15.178 per dolar AS

Elshinta.com, Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS yang ditransaksikan antarbank di Jakarta p...
BMKG peringatkan potensi hujan lebat di sejumlah wilayah Indonesia
Rabu, 28 September 2022 - 09:35 WIB

BMKG peringatkan potensi hujan lebat di sejumlah wilayah Indonesia

Elshinta.com, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika memperingatkan potensi hujan lebat di wil...
Ribuan anak di Papua Barat putus sekolah
Rabu, 28 September 2022 - 08:59 WIB

Ribuan anak di Papua Barat putus sekolah

Elshinta.com, Kapolda Papua Barat Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga prihatin setelah mengetahui...
Wali Kota Medan Bobby Nasution resmikan Pasar Aksara baru
Rabu, 28 September 2022 - 08:47 WIB

Wali Kota Medan Bobby Nasution resmikan Pasar Aksara baru

Elshinta.com, Wali Kota Medan, Sumatera Utara, Bobby Nasution meresmikan Pasar Aksara baru yang memi...
DIY bakal menerima 26 sertifikat warisan budaya tak benda
Rabu, 28 September 2022 - 08:23 WIB

DIY bakal menerima 26 sertifikat warisan budaya tak benda

Elshinta.com, Daerah Istimewa Yogyakarta bakal menerima 26 sertifikat karya budaya yang ditetapkan m...
Kemenkeu: Surplus APBN jadi katalis positif lelang surat utang negara
Selasa, 27 September 2022 - 23:35 WIB

Kemenkeu: Surplus APBN jadi katalis positif lelang surat utang negara

Elshinta.com, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi APBN 2022 per Agustus yang kembali ...
Satgas COVID-19 Garut tes usap 505 orang
Selasa, 27 September 2022 - 23:23 WIB

Satgas COVID-19 Garut tes usap 505 orang

Elshinta.com, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Garut, Jawa Barat melakukan tes usap terhad...
Pemerintah pastikan logistik dan akomodasi penunjang KTT G20 aman
Selasa, 27 September 2022 - 21:11 WIB

Pemerintah pastikan logistik dan akomodasi penunjang KTT G20 aman

Elshinta.com, Pemerintah Indonesia sebagai tuan rumah Koferensi Tingkat Tinggi G20 memastikan segala...
Skema buka-tutup hindari penumpukan di Ngurah Rai saat KTT G20
Selasa, 27 September 2022 - 18:48 WIB

Skema buka-tutup hindari penumpukan di Ngurah Rai saat KTT G20

Elshinta.com, Pemerintah menyiapkan skema buka tutup untuk menghindari terjadinya penumpukan dan kep...
Pemprov Jateng - Kerajaan Melaka jajaki kerjasama teknologi kesehatan
Selasa, 27 September 2022 - 16:47 WIB

Pemprov Jateng - Kerajaan Melaka jajaki kerjasama teknologi kesehatan

Elshinta.com, Perwakilan Menteri Kesehatan Kerajaan Negeri Melaka, Malaysia menemui Gubernur Ganjar ...

InfodariAnda (IdA)