IPW apresiasi KPK tetapkan Bupati Pemalang sebagai tersangka suap

Elshinta
Senin, 15 Agustus 2022 - 14:25 WIB |
IPW apresiasi KPK tetapkan Bupati Pemalang sebagai tersangka suap
Tersangka selaku Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo (tengah) dibawa menuju ruang konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (12/8/2022). (ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN)

Elshinta.com - Indonesia Police Watch (IPW) mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah menetapkan Bupati Pemalang, Jawa Tengah, Mukti Agung Wibowo beserta lima orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait jual beli jabatan.

"IPW mengapresiasi KPK yang melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dan menetapkan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo beserta lima orang lainnya sebagai tersangka kasus suap jual beli jabatan di Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2021-2022," kata Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

Menurut Sugeng, kegiatan jual beli jabatan di Pemalang menjadi pembicaraan luas di tengah masyarakat setempat dan hal tersebut telah dilaporkan kepada IPW sehingga pada Senin (18/7), IPW mengeluarkan siaran pers mengenai kasus dugaan jual beli jabatan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang.

Selain itu, lanjut dia, ada pula pembicaraan mengenai perubahan Perusahaan Daerah (PD) Aneka Usaha Kabupaten Pemalang menjadi Perseroan Terbatas (PT) AUKB yang diduga hanya menjadi wadah penempatan orang-orang terdekat Bupati Pemalang.

Dengan demikian, IPW mendesak KPK agar memantau dan mendampingi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yang sedang memeriksa pejabat atau aparatur sipil negara (ASN) Kabupaten Pemalang terkait dugaan terjadinya suap atau gratifikasi terhadap Mukti Agung.

"Dugaan tersebut muncul karena beberapa pejabat harus mengeluarkan uang untuk mendapatkan posisi jabatan tertentu. Bahkan, ada puluhan pejabat lain yang diharuskan menyerahkan sejumlah uang ke bupati sebelum yang bersangkutan 'dicokok' (ditangkap). Karenanya, KPK harus mendalami apakah ini suap atau dugaan pemerasan dalam jabatan kepada calon pejabat di Pemkab Pemalang yang dilakukan Mukti Agung Wibowo," jelas Sugeng.



Selanjutnya, tambah dia, KPK harus mendalami kebijakan Bupati Pemalang yang mengeluarkan instruksi kepada para pegawainya untuk membeli beras dari PT AUKB. Dia menyampaikan pengadaan beras di PT AUKB diduga disuplai oleh Ibu R yang merupakan orang tua dari Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo.

"Oleh karenanya, KKN ini harus dibongkar secara terang benderang oleh KPK dengan memeriksa Ibu R," ucap Sugeng.

IPW meminta KPK untuk memeriksa kepala satuan kerja perangkat daerah lainnya yang baru diangkat untuk mengetahui apakah pemberian uang tersebut adalah praktik suap atau pemerasan dalam jabatan oleh Mukti Agung.

"Bagaimana pun pemberantasan korupsi harus dilakukan secara konsisten oleh KPK dengan memburu para koruptor. Semua ini bertujuan untuk memenuhi harapan masyarakat," kata Sugeng.

Mukti Agung Wibowo terjaring OTT KPK pada Kamis (11/8). Operasi tersebut berlangsung sejak sore hingga malam. Lalu pada Jumat (12/8), KPK menetapkan Mukti Agung Wibowo dan lima orang lainnya sebagai tersangka kasus suap jual beli jabatan.

Kelima orang tersebut adalah Adi Jumal Widodo (AJW) selaku pihak swasta/Komisaris PT AU, Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang Slamet Masduki (SM), Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pemalang Sugiyanto (SG), Kepala Dinas (Kadis) Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Yanuarius Nitbani (YN), dan Mohammad Saleh (MS) yang merupakan Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan Mukti menerima uang sebanyak Rp4 miliar terkait dengan dugaan suap jual beli jabatan. Berikutnya, ada penerimaan sebanyak Rp2,1 miliar dari pihak swasta dan hal tersebut akan didalami lebih lanjut oleh Tim Penyidik KPK.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Baca Juga

 
Gibran akui terima banyak kritikan dari Rocky Gerung
Senin, 26 September 2022 - 17:57 WIB

Gibran akui terima banyak kritikan dari Rocky Gerung

Elshinta.com, Wali Kota Surakarta, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka mengakui menerima banyak krit...
Tangkap koruptor termasuk Hakim Agung, Firli didukung buruh maju Pilpres 2024
Senin, 26 September 2022 - 16:36 WIB

Tangkap koruptor termasuk Hakim Agung, Firli didukung buruh maju Pilpres 2024

Elshinta.com, Ketua KPK Firli Bahuri kembali mendapat dukungan untuk maju pada Pilpres 2024. Kali in...
Doa dan zikir akbar Mak Ganjar untuk Pemilu 2024
Senin, 26 September 2022 - 16:25 WIB

Doa dan zikir akbar Mak Ganjar untuk Pemilu 2024

Elshinta.com, Relawan Mak Ganjar menggelar doa dan zikir akbar untuk Indonesia lebih baik bersama r...
Kelompok Cipayung Plus Medan bertemu Ganjar. Ada apa? 
Senin, 26 September 2022 - 14:48 WIB

Kelompok Cipayung Plus Medan bertemu Ganjar. Ada apa? 

Elshinta.com,  Sejumlah organisasi mahasiswa yang tergabung Kelompok Cipayung Plus Kota Medan menem...
Kowarteg Indonesia harap program Ganjar diadopsi secara nasional
Senin, 26 September 2022 - 08:35 WIB

Kowarteg Indonesia harap program Ganjar diadopsi secara nasional

Elshinta.com, Komunitas Warteg (Kowarteg) Indonesia berharap program kerja Gubernur Jawa Tengah Ganj...
Kunker spesifik, Komisi III DPR nilai Polda Sumut berhasil berantas judi 
Minggu, 25 September 2022 - 20:58 WIB

Kunker spesifik, Komisi III DPR nilai Polda Sumut berhasil berantas judi 

Elshinta.com, Polda Sumatera Utara (Sumut) menerima kunjungan kerja (kunker) spesifik Komisi III Dew...
Pengamat: Kunjungan Prabowo ke kiai sepuh NU jaga basis suara umat
Minggu, 25 September 2022 - 16:25 WIB

Pengamat: Kunjungan Prabowo ke kiai sepuh NU jaga basis suara umat

Elshinta.com, Pengamat politik M Qodari menyatakan kunjungan Prabowo Subianto ke para kiai sepuh Nah...
Direktur Eksekutif SSI sebut pertemuan Puan-Muhaimin hal biasa
Minggu, 25 September 2022 - 16:12 WIB

Direktur Eksekutif SSI sebut pertemuan Puan-Muhaimin hal biasa

Elshinta.com, Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani, Minggu (25/9) ...
Sahabat Ganjar kembali gelar istighosah bersama di Kota Palembang 
Minggu, 25 September 2022 - 16:06 WIB

Sahabat Ganjar kembali gelar istighosah bersama di Kota Palembang 

Elshinta.com, Akhir pekan bersholawat, itulah yang dilakukan oleh Sahabat Ganjar di Pondok Pesantren...

InfodariAnda (IdA)