Pakar: Penentuan korupsi di BUMN harus mengacu UU BUMN dan UU Tipikor

Elshinta
Kamis, 18 Agustus 2022 - 18:57 WIB |
Pakar: Penentuan korupsi di BUMN harus mengacu UU BUMN dan UU Tipikor
Arsif foto - Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin (tengah) bersama Menteri BUMN Erick Thohir (kiri) dan Kepala BPKPÂ Muhammad Yusuf Ateh (kanan) menyampaikan keterangan pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (27/6/2022). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/rwa.

Elshinta.com - Pakar hukum sekaligus Guru Besar Fakultas Hukum Unpad Bandung Prof. I Gede Pantja Astawa mengatakan untuk menentukan terjadi atau tidaknya praktik korupsi di BUMN maka harus mengacu pada Undang-Undang (UU) BUMN dan UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

"Jika melihat UU BUMN Pasal 11 disebutkan BUMN merupakan badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas yang tunduk pada UU Perseroan Terbatas," kata dia melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Hal tersebut disampaikan-nya menanggapi isi pidato Presiden Jokowi pada Sidang Tahunan MPR yang mengapresiasi Menteri BUMN Erick Thohir terkait bersih-bersih, dan pemberantasan korupsi di perusahaan pelat merah.

Kemudian, jika melihat UU Tipikor Pasal 14 disebutkan bahwa BUMN memiliki kekhususan sitimatis (lex specialis).

Maka dari itu, karena kekayaan negara sudah dipisahkan, tidak bisa serta merta kerugian yang terjadi di BUMN dikatakan sebagai tindak pidana korupsi, ujarnya.

Sebab, di dalam UU BUMN tidak dikatakan kerugian atau pelanggaran yang terjadi merupakan tindak pidana korupsi. Oleh karenanya, apabila tidak disebutkan di UU BUMN kerugian BUMN merupakan tindak pidana korupsi, maka tidak bisa diberlakukan UU Tipikor.

"Namun faktanya tidak demikian. Kerugian yang terjadi di BUMN langsung dimasukkan dalam kasus korupsi," kata Gede.

Ia mengatakan BUMN memiliki organ komisaris, direksi dan pemegang saham. Pemegang saham identik dengan pemilik perseroan. Sebagai perseroan terbatas, BUMN merupakan badan hukum perdata. Sehingga kekayaan BUMN merupakan kekayaan yang terpisah dari pemegang saham.

"Karena sudah dijadikan kekayaan terpisah, maka setiap kerugian di BUMN tidak ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi," ucap dia.

Kalaupun rugi maka itu risiko bisnis. Sepanjang direksi memiliki iktikad baik dan prinsip kehati-hatian, semua itu dilindungi undang-undang. Sehingga, kerugian yang terjadi di BUMN tidak bisa dituntut sebagai tindak pidana korupsi, jelas Gede.

Jika manajemen tidak memiliki iktikad baik dan prinsip kehati-hatian, bukan berarti tidak bisa diproses secara hukum. Namun yang berlaku adalah hukum adminstratif dengan risiko manajemen diberhentikan dalam Rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB), atau bisa dituntut mengembalikan kerugian yang terjadi di BUMN.

"Jika memiliki indikasi kuat terhadap tindak pidana korupsi, tentu bisa masuk," ujarnya.

Terakhir, agar potensi kerugian BUMN dapat dikurangi, ia menyarankan Menteri Erick Thohir memilih manajemen dan komisaris yang memiliki kapasitas serta kapabilitas yang sesuai dengan kebutuhan BUMN.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Baca Juga

 
MRP Papua minta Lukas Enembe patuhi proses hukum di KPK
Sabtu, 01 Oktober 2022 - 18:36 WIB

MRP Papua minta Lukas Enembe patuhi proses hukum di KPK

Elshinta.com, Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Dorince Mehue meminta Gubernur Papua Lukas Enembe u...
Syarifuddin sebut OTT momentum perbaiki performa lembaga peradilan
Jumat, 30 September 2022 - 20:46 WIB

Syarifuddin sebut OTT momentum perbaiki performa lembaga peradilan

Elshinta.com, Ketua Mahkamah Agung (MA) M Syarifuddin mengajak seluruh jajaran di lingkungan MA dan ...
Polisi periksa kondisi psikologi Lesti Kejora terkait kasus KDRT
Jumat, 30 September 2022 - 19:45 WIB

Polisi periksa kondisi psikologi Lesti Kejora terkait kasus KDRT

Elshinta.com, Kepolisian segera melakukan pemeriksaan psikologi terhadap artis Lestiani alias Lesti ...
Meski dipenjara seumur hidup, Sunardi terus berkreasi
Jumat, 30 September 2022 - 17:11 WIB

Meski dipenjara seumur hidup, Sunardi terus berkreasi

Elshinta.com, Sunardi (40) asal Bondowoso Jawa Timur patut menjadi inspirasi. Warga Binaan Pemasyara...
Presiden Jokowi tandatangani surat pemecatan Ferdy Sambo
Jumat, 30 September 2022 - 16:25 WIB

Presiden Jokowi tandatangani surat pemecatan Ferdy Sambo

Elshinta.com, Presiden Joko Widodo sudah menandatangani surat pemecatan mantan kepala Divisi Profes...
Oknum polisi di Sultra dipecat akibat suap penerimaan casis Polri
Jumat, 30 September 2022 - 15:40 WIB

Oknum polisi di Sultra dipecat akibat suap penerimaan casis Polri

Elshinta.com, Oknum anggota Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara Brigadir Polisi Satu (Briptu...
Polisi dalami video pembunuhan warga sipil di Papua Barat
Jumat, 30 September 2022 - 15:29 WIB

Polisi dalami video pembunuhan warga sipil di Papua Barat

Elshinta.com, Kepolisian Daerah Provinsi Papua Barat masih mendalami video viral pembunuhan empat wa...
Polrestro Jaksel terima laporan penyanyi Lesti atas dugaan alami KDRT
Jumat, 30 September 2022 - 12:59 WIB

Polrestro Jaksel terima laporan penyanyi Lesti atas dugaan alami KDRT

Elshinta.com, Polres Metro Jakarta Selatan sudah menerima laporan penyanyi  Lesti Kejora atas dug...
Paulus Waterpauw mengutuk kebiadaban KKB
Jumat, 30 September 2022 - 11:47 WIB

Paulus Waterpauw mengutuk kebiadaban KKB

Elshinta.com, Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw mengutuk keras serangan kelompok krimin...
Putri Candrawathi diinfokan ke Bareskrim jalani wajib lapor hari ini
Jumat, 30 September 2022 - 11:35 WIB

Putri Candrawathi diinfokan ke Bareskrim jalani wajib lapor hari ini

Elshinta.com, Istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, menjalani wajib lapor sebagai tersangka pembunuh...

InfodariAnda (IdA)