Duet Jaksa Agung-Erick wujudkan komitmen Jokowi berantas korupsi di BUMN

Sekretaris Jenderal Kongres Advokat Indonesia (KAI), Apolos Djara Bonga menilai pidato Presiden Jokowi bukti komitmen terhadap penegakan hukum termasuk pemberantasan korupsi. Menurut dia, pidato Presiden Jokowi sangat luar biasa.

"Pidato Presiden Jokowi bukti keseriusan dalam penegakan hukum, biasanya orang bilang tajam kebawah dan tumpul keatas. Ternyata, tidak seperti itu teorinya," kata Apolos saat dihubungi wartawan pada Kamis (18/8).

Menurut dia, Jokowi menyampaikan beberapa terobosan pemberantasan korupsi ditubuh BUMN oleh Kejaksaan Agung. Tentu, ia melihat komitmen Jokowi sangat luar biasa sehingga membuat instrumen dibawahnya seperti Jaksa Agung dan Menteri BUMN bergerak.

"Selama ini era kepemimpinan sebelum Pak Jokowi, belum pernah ada yang membuat gebrakan seperti ini. Saya kira luar biasa yang memang perlu ditingkatkan lagi karena masih banyak BUMN lainnya. Tapi gebrakan ini cukup luar biasa oleh Pak Presiden," ujarnya.

Menurut dia, kolaborasi yang bagus antara Jaksa Agung ST Burhanuddin dengan Menteri BUMN Erick Thohir menjalankan visi misi Presiden Jokowi. Mereka, kata dia, sinergitas yang bagus untuk menciptakan good governance atau clean governance.

"Saya kira ini biasanya dilakukan oleh pemimpin sebelumnya, mungkin saja visi misi presidennya baik tapi tidak bisa dilaksanakan oleh pembantu-pembantunya atau para menterinya. Tidak ada kata terlambat untuk pembersihan-pembersihan, khususnya di tubuh BUMN. Karena BUMN ini adalah sumber devisa paling besar bagi negara," jelas dia.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77Republik Indonesia, pada Sidang Tahunan MPR RI, di Gedung MPR pada Selasa, 16 Agustus 2022.

Dalam pidatonya, Jokowi mengungkapkan bahwa pemberantasan korupsi terus menjadi prioritas utama. Untuk itu, Polri, Kejaksaan, dan KPK terus bergerak. Penyelamatan aset negara pun terus dilakukan.

"Korupsi besar di Jiwasraya, Asabri, dan Garuda berhasil dibongkar, dan pembenahan total telah dimulai. Penyelamatan aset negara yang tertunda, seperti kasus BLBI, terus dikejar, dan sudah menunjukkan hasil," katanya.

Jokowi mengemukakan, skor Indeks Persepsi Korupsi dari Transparansi Internasional, naik dari 37 menjadi 38 pada 2021. Kemudian Indeks Perilaku Anti Korupsi dari BPS juga meningkat, dari 3,88 ke 3,93 pada tahun 2022.