KPK sebut laporan dugaan korupsi Gibran dan Kaesang tidak jelas

Elshinta
Jumat, 19 Agustus 2022 - 20:35 WIB |
KPK sebut laporan dugaan korupsi Gibran dan Kaesang tidak jelas
Sumber foto: Antara/elshinta.com.

Elshinta.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengatakan laporan dugaan korupsi yang menyangkut dua putra Presiden Joko Widodo, yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, tidak jelas.

"Sejauh ini indikasi tindak pidana korupsi yang dilaporkan masih sumir, tidak jelas," kata Nurul Ghufron di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (19/8).

Laporan tersebut dilayangkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun. Laporan terhadap Gibran dan Kaesang tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dan/atau tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh relasi bisnis anak Jokowi dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan.

Ghufron mengungkapkan pihak pelapor belum mempunyai informasi, uraian fakta, maupun data pendukung soal dugaan korupsi dan TPPU yang dilaporkan itu.

"Pelapor belum mempunyai informasi uraian fakta dugaan tindak pidana korupsi dan/atau data dukung terkait dengan penyalahgunaan wewenang dari penyelenggara negara terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang disampaikan. Jadi, mohon maaf, yang dilaporkan atas perbuatan yang itu dilakukan pada saat itu oleh orang-orang yang bukan penyelenggara negara," jelasnya.

Dia menjelaskan pada 10 Januari 2022, KPK menerima laporan dari Ubedilah terhadap Gibran dan Kaesang.

"Jadi, sesungguhnya yang dilaporkan asumsinya adalah ini sama-sama sebelum menjadi pejabat negara ya. Relasinya relasi bisnis, tetapi yang dilaporkan karena kemudian yang diajak kerja sama adalah diasumsikan sebagai pelaku pembakaran hutan," ucap Ghufron.

Kemudian, KPK memverifikasi laporan tersebut dan juga mengundang pihak pelapor.

"Kami kemudian telah melakukan verifikasi, klarifikasi kepada pelapor dan bertemu langsung kepada pelapornya. Jadi, 10 Januari dilaporkan; untuk melakukan verifikasi telah memanggil dan bertemu dengan pelapornya pada 26 Januari 2022. Tanggal 10 Januari dilaporkan, 26 Januari kami sudah melakukan verifikasi," katanya.

Oleh karena itu, lanjut Ghufron, KPK tidak mengembangkan lebih lanjut laporan tersebut karena tidak didukung dengan data yang signifikan.

"KPK kemudian sudah menyampaikan untuk dikembangkan, tetapi pelapor tidak memberikan data dukung yang bisa secara signifikan untuk kemudian kami tindaklanjuti lebih lanjut. Saya kira itu, sehingga sampai saat ini pengaduannya masih diarsipkan karena memang tidak ada daya dukung lebih lanjut," tambahnya.

Sebelumnya, Ubedilah telah mendatangi Gedung KPK, Jakarta, pada 26 Januari 2022 untuk memenuhi undangan klarifikasi.

"Klarifikasi hampir dua jam ya. Kami juga sekaligus membawa dokumen tambahan untuk memperkuat apa yang kami sampaikan," kata Ubedilah.

Namun, dia enggan membeberkan dokumen apa yang diserahkannya tersebut.

"Tentu saja ada dokumen-dokumen yang tentu basisnya data yang kami yakini sebagai data valid ya, selebihnya KPK yang memeriksa," ujarnya.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Baca Juga

 
Jampidsus ingatkan jajaran tak takut hadapi perlawanan para koruptor
Rabu, 28 September 2022 - 09:23 WIB

Jampidsus ingatkan jajaran tak takut hadapi perlawanan para koruptor

Elshinta.com, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah mengingatkan jajar...
Polres Serang tangkap tersangka pembuang bayi ke tong sampah
Rabu, 28 September 2022 - 07:43 WIB

Polres Serang tangkap tersangka pembuang bayi ke tong sampah

Elshinta.com, Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Serang, Polda Banten menangkap tersang...
Kejari Karawang tuntaskan tahap pemeriksaan kasus korupsi pokir DPRD
Rabu, 28 September 2022 - 07:31 WIB

Kejari Karawang tuntaskan tahap pemeriksaan kasus korupsi pokir DPRD

Elshinta.com, Kejaksaan Negeri Kabupaten Karawang, Jawa Barat menuntaskan tahapan pemeriksaan terkai...
Polri latih 264 personel pengawal VVIP G20 adaptasi kendaraan listrik
Selasa, 27 September 2022 - 23:59 WIB

Polri latih 264 personel pengawal VVIP G20 adaptasi kendaraan listrik

Elshinta.com, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri melatih 264 personel pengawal tamu VVIP KTT G20 be...
Muhammadiyah: Keputusan Polri tolak banding Ferdy Sambo tepat dan adil
Selasa, 27 September 2022 - 23:47 WIB

Muhammadiyah: Keputusan Polri tolak banding Ferdy Sambo tepat dan adil

Elshinta.com, Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Abdul Mu`ti mengatakan keputusan Polri men...
Polres Kediri tetapkan 15 tersangka bentrok anggota perguruan silat
Selasa, 27 September 2022 - 22:49 WIB

Polres Kediri tetapkan 15 tersangka bentrok anggota perguruan silat

Elshinta.com, Aparat Kepolisian Resor Kediri, Jawa Timur, menetapkan 15 orang tersangka dalam kasus ...
Sidang migor, terdakwa bantah beri uang pengaruhi kebijakan Kemendag
Selasa, 27 September 2022 - 22:27 WIB

Sidang migor, terdakwa bantah beri uang pengaruhi kebijakan Kemendag

Elshinta.com, Terdakwa kasus korupsi izin persetujuan ekspor (PE) minyak sawit atau crude palm oil (...
 Cegah korupsi di lingkungan MA, ini kata Ketua KPK Firli Bahuri
Selasa, 27 September 2022 - 21:05 WIB

Cegah korupsi di lingkungan MA, ini kata Ketua KPK Firli Bahuri

Elshinta.com, Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan, setidaknya terdapat beberapa upaya yang bisa dila...
Penyidik evaluasi kesehatan Putri Candrawathi jelang berkas P-21
Selasa, 27 September 2022 - 17:22 WIB

Penyidik evaluasi kesehatan Putri Candrawathi jelang berkas P-21

Elshinta.com, Tim penyidik Polri saat ini fokus melakukan evaluasi mengenai kesehatan Putri Candraw...
Mantan Kasubnit Reskrim Polrestro Jaksel disanksi demosi tiga tahun
Selasa, 27 September 2022 - 12:42 WIB

Mantan Kasubnit Reskrim Polrestro Jaksel disanksi demosi tiga tahun

Elshinta.com, Pimpinan Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menjatuhkan sanksi administratif berupa ...

InfodariAnda (IdA)